BEKASI.suaramuhammadiyah.id-Sebagai ormas, Muhammadiyah dan NU bukanlah partai politik dan tidak memiliki kecenderungan afiliasi ke partai politik manapun. Namun daya tarik dua ormas terbesar yang memiliki jumlah anggota terbesar ini membuat partai politik perlu melibatkan dan minimal mendengarkan aspirasi dan masukan dari dua ormas ini.
Sebagai gerakan moral, Muhammadiyah dan NU terus menyuarakan nilai-nilai luhur pada segenap para politisi. Bertempat di Hotel Batiqa, Jababeka, Cikarang Utara, Muhammadiyah-NU dan elemen sipil lainnya melakukan berbagai kesepakatan untuk bersama-sama melakukan gerakan moral agar Kabupaten Bekasi lebih baik lagi, Ahad (7/8). Kegiatan ini dilakukan menjelang beberapa minggu lagi dibuka secara resmi pendaftaran pasangan calon dari partai politik (parpol) untuk Pilkada 2017 oleh KPU Kabupaten Bekasi.
“Kesepakatan ini kita lakukan setelah mencermati perkembangan aktual terkait isu-isu keumatan dan kebangsaan di Kabupaten Bekasi, mencoba memberikan solusi bagaimana mengatasi persoalan persoalan nasional yang imbasnya ke Kabupaten Bekasi. Makanya kita menyikapinya gerakan moral ini untuk berkomitmen bersama,” ujar Ketua PD Muhammadiyah, Abdul Harits.
Kesepatakan ini juga terkait dengan keprihatinan terhadap perilaku berpolitik yang masih jauh dari integritas dan saling menjaga moral. “Ini jadi perhatian kita semua, walaupun perubahannya tak mudah. Makanya kita mulai bersama-sama untuk mengubah proses politik ini agar lebih sehat,” terangnya.
“Di tingkat elit, ya kedepankan integritas. Di tingkat masyarakat gunakan hak pilih itu dengan benar. Jangan dikotori dengan proses politik tak sehat, seperti money politic dan lain sebagainya. Karena ini persoalan menentukan masa depan Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Bersatunya Muhammadiyah dan NU tidak ada kaitannya dengan dukung-mendukung calon tertentu. Karena memang Muhammadiyah dan NU berfungsi untuk menjaga moral. “Namun di sisi lain, kita juga tak perlu alergi untuk berkomunikasi dengan politisi. Karena politisi atau calon bupati ini justru nanti yang akan menjadi atau bisa menyalurkan aspirasi NU dan Muhammadiyah,” tutur Abdul Haris.
Ketua PCNU, KH Bagus Lukito menuturkan, kembalinya NU ke khitoh sebetulnya banyak tafsir. “Sebagian menafsirkan bahwa itu adalah tak boleh berpolitik praktis. Tetapi, ada tafsir yang berbeda bahwa kita boleh berperan aktif dalam politik. Artinyaperson to person struktural NU bisa mendukung,” ungkapnya.
KH Bagus mengharapkan supaya pengurus NU dan pimpinan Muhammadiyah bisa selalu bersinergi bersama untuk kebaikan bangsa. “Karena ada jargon begini, jika NU dan Muhammadiyah sudah bersatu ya sudah selesai. Mudah-mudahan begitu,” ungkapnya dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh perwakilan PDI P, PKB, PAN, Gerindra dan tamu undangan lainnya (Ribas).
