AS. suaramuhammadiyah.id-Presiden Amerika Serikat Barack Obama akan berikan vetonya menolak rancangan perundangan yang memberikan keleluasaan para keluarga korban tragedi 9/11 untuk menuntut pihak Arab Saudi atas tuduhan keterlibatan dalam penyerangan WTC pada tahun 2001 silam.
Dalam pertemuannya dengan wartawan, Josh Earnest selaku juru bicara White House mengatakan bahwa Ia telah mengantisipasi keputusan Obama yang memberikan veto menolak rancangan tersebut. Pada bulan Mei lalu, Earnest juga menegaskan bahwa pemerintahan Obama akan terus menentang keputusan legislative yang meloloskan rancangan JASTA atau yang disebut sebagai Justice Against Sponsors of Terrorism Act. Baginya, perundangan ini hanya akan membahayakan warga AS yang ada di negara lain jika negara asing mengambil langkah reciprocal atau timbal balik terhadap peraturan ini.
“Negara-negara lain mampu menggunakan hukum ini sebagai alasan untuk menyeret diplomat atau anggota layanan AS atau bahkan perusahaan AS ke pengadilan di seluruh dunia,” tuturnya dilansir dalam independent.co.uk.
Rancangan perundangan tersebut telah diloloskan oleh dewan perwakilan pada Jum’at lalu, tepat beberapa hari sebelum peringatan 15 tahun 9/11. Di bawah konstitusi AS, Obama memiliki 10 hari untuk melakukan veto sebelum akhirnya rancangan tersebut akan disahkan.
Selama ini, keluarga korban 9/11 telah mencoba untuk memanfaatkan pengadilan untuk menuntut keluarga kerajaan Saudi karena 15 di antara 19 penyerang WTC adalah warga Saudi. Walaupun, tuduhan keterlibatannya dengan jaringan Al-Qaeda kemudian ditampik oleh pihak Saudi.
Selain itu, perundangan AS tahun 1976 pun turut menghalangi upaya penuntutan tersebut. Dalam perundangan tahun 1976, AS jelas memberikan imunitas kepada negara asing dari tuntutan di pengadilan Amerika.
Mendengar rencana pemberlakukan UU ini, Pihak Saudi pun seketika geram dan mengancam akan menyerang sektor perekonomian AS jika peraturan ini diterapkan. Sekretaris Umum Dewan Kerjasama Negara-negara Teluk (GCC) Abdullatif al-Zayani juga menganggap bahwa pemberlakukan perundangan tersebut mampu membahayakan upaya kerjasama internasional dalam penanganan terorisme. Selain menjadi penyuplai minyak terbesar ke AS, Saudi juga menjadi mitra regional AS khususnya dalam pemberantasan ekstrimis ISIS dan operasi militer Saudi terhadap pemberontak di Yaman (Th).
