• Tentang SM
  • Disclaimer
  • Redaksi
  • Media Siber
  • Term & Condition
  • Privacy Policy
  • Hubungi Kami
Selasa, Maret 21, 2023
Suara Muhammadiyah
No Result
View All Result
  • Login
  • Home
  • Berita
  • Khazanah
  • Hadlarah
  • Khutbah
  • Tanya Jawab Agama
  • Wawasan
  • Humaniora
  • Home
  • Berita
  • Khazanah
  • Hadlarah
  • Khutbah
  • Tanya Jawab Agama
  • Wawasan
  • Humaniora
No Result
View All Result
suaramuhammadiyah
No Result
View All Result

Ketika BPJS Kesehatan Minta Iuran Naik

admin by admin
9 Oktober, 2016
in Kolom
Reading Time: 2 mins read
A A
0
Ketika BPJS Kesehatan Minta Iuran Naik
Share

Oleh: Saleh Daulay (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI)

Pagi ini, saya menerima WA dari salah seorang direktur BPJS Kesehatan. Dia mengirimkan tulisan tentang pentingnya menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Baca Juga

Praktik Lapangan, Administrasi Publik UM Bandung Kunjungi KPK dan DPR

PP Muhammadiyah Bersama Organisasi Profesi Beri Catatan Kritis Soal UU Kesehatan

Menanggapi usulan KENAIKAN iuran BPJS Kesehatan tersebut, begini jawaban saya via WA kepada direktur tersebut:

Ada beberapa instrumen penting yang tidak disebutkan dalam tulisan itu yang berkontribusi pada defisit keuangan BPJS:

1. DATA
Sampai hari ini, pendataan BPJS masih banyak yang tidak benar. Bagaimana DPR percaya memberikan ruang lebih besar jika data-data yang dipergunakan masih banyak yang salah? Anehnya, tidak akuratnya pendataan itu diakui oleh semua pihak, mulai dari pemda, BPJSK, kemenkes, bahkan kemensos sendiri. Tetapi ikhtiar untuk memperbaiki data tidak ada. Berkali-kali DPR meminta agar data diperbaiki, namun belum ada hasilnya. Termasuk permintaan deskresi agar BPJS K bisa memperbaiki data itu secara langsung tanpa keterlibatan kemensos. Faktanya, banyak masyarakat yang semestinya eligible mendapat kartu BPJS gratis, ternyata tidak terdaftar. Sebaliknya, banyak juga anggota masyarakat yang dinilai mampu tetapi mendapat kartu “gratis”. Belum lagi, komisi IX menemukan jutaan kartu yang retour (kembali) karena kesalahan pada alamat, ada nama tetapi orangnya tidak ada, meninggal dunia, pindah, dll. Kalau data sudah benar, DPR pasti lebih mudah diyakinkan.

2. KAPITASI
Sistem pembayaran kapitasi dan monitoring pembayaran jasa dokter dan obat yang belum maksimal. Dengan terlibatnya pihak swasta, semestinya pengawasan semakin ketat. Ada banyak kasus dimana klinik-klinik swasta sengaja didirikan hanya untuk sekedar mendapatkan biaya kapitasi itu. DPR tentu tidak mau memperberat beban APBN hanya untuk kepentingan sektoral seperti itu. Karena itu, biaya kapitasi itu penting diperhatikan. Paling tidak, aturan tentang itu perlu dibicarakan kembali. BPJSK bisa memulai dengan membuat perhitungan baru yang akurat. Jika ada regulasi yang perlu diperbaiki, termasuk perpres atau permenkes, maka harus segera diadvokasi.

3. PELAYANAN
Masih banyak keluhan soal pelayanan kesehatan yang diterima oleh peserta, terutama peserta PBI. Jika pelayanan yang diberikan tidak maksimal, tentu DPR akan merasa bahwa kenaikan anggaran menjadi sia-sia. Sebagai langkah awal, BPJSK semestinya melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan. Jangan sampai, peserta BPJSK dianaktirikan dalam hal pelayanan.

DPR juga mengakui bahwa BPJS memiliki manfaat luas bagi masyarakat jika dikelola secara benar dan profesional. Jika pelayanan didasarkan atas profesionalitas, insya Allah DPR akan lebih mudah melakukan adjusment sesuai dengan hitungan yang semestinya.

Tags: BPJSDPRSaleh Daulay
admin

admin

Related Posts

Praktik Lapangan, Administrasi Publik UM Bandung Kunjungi KPK dan DPR
Berita

Praktik Lapangan, Administrasi Publik UM Bandung Kunjungi KPK dan DPR

14 Maret, 2023
PP Muhammadiyah Bersama Organisasi Profesi Beri Catatan Kritis Soal UU Kesehatan
Berita

PP Muhammadiyah Bersama Organisasi Profesi Beri Catatan Kritis Soal UU Kesehatan

8 Februari, 2023
Berpulangnya Aktor Pejuang Konstitusi
Dinamika persyarikatan

Berpulangnya Aktor Pejuang Konstitusi

29 September, 2022
Next Post
Tidak Mendaftar, Pasangan Ahok Djarot Ditetapkan Calon PDIP

Tentang Video Al-Maidah Begini Kata Tim Ahok-Djarot

Please login to join discussion
  • Kotak Pos
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Pedoman Media

© SM 2021

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Khazanah
  • Hadlarah
  • Khutbah
  • Tanya Jawab Agama
  • Wawasan
  • Humaniora

© SM 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In