MATARAM, Suara Muhammadiyah-Dalam acara silaturrahim daerah di Kantor Perwakilan Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat (PWM NTB), Ketua PP Muhammadiyah Busro Muqoddas mengkritik sistem para pemimpin yang menghamba kepada korporasi. Hal tersebut, tidak jauh karena partai politik pun tak jarang sarat dengan kepentingan korporasi.
“Pemimpin Indonesia dibentuk atas dukungan partai politik sedangkan anggota Partai Politik (Parpol) sendiri berasal dari para pengusaha atau korporasi. Oleh karena itu, pemimpin yang terpilih berkewajiban untuk membalas budi terhadap parpol yang mendukungnya,” ujar Busro, Senin (6/3).
Oleh karena itu, atas alasan memenuhi kepentingan Parpol yang mendukungnya menjadi pemimpin, tersebutlah yang menurut Busro menjadi alasan mengapa Indonesia terjerat dalam korporasi. “Pemimpin mencari dana melalui perizinan lahan yang diberikan kepada korporasi, dana itu dipakai untuk melunasi jasa parpol karena telah berhasil mendukungnya,” ujarnya.
Busro berpendapat bahwa kasus tersebut sama halnya dengan yang dialami oleh Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Menurutnya, Ahok mulai dikenal saat ia melakukan penggusuran terhadap warga dengan niatan agar warga mau dipindahkan ke rumah susun. Setelah itu, mantan bupati Belitung itu berencana melakukan reklamasi atau membuat pulau baru.
“Pemberian izin yang diberikan Ahok kepada korporasi tidaklah gratis, justru hal tersebut menjadi investasi untuk meraup keuntungan,” tegasnya.
Falahudin, selaku Ketua PWM NTB sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Busro. Menurutnya, kader Muhammadiyah harus tanggap dengan isu-isu nasional yang terjadi saat ini.
“Muhammadiyah memiliki tanggapan sendiri mengenai fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, tanggapannya tentu akan berbeda dengan parpol lainnya. Seperti yang diketahui bahwa kita tidak hanya menilai dari fenomenanya saja tetapi bila perlu kita kupas secara detail agar menjadikan kita sebagai warga yang lebih bijaksana lagi,” katanya (Dini).
