YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah- Dengan konsep Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, tidak lagi dapat diragukan bahwa Muhammadiyah telah selesai dengan pandangan bahwa Pancasila merupakan kesepakatan bersama yang mampu menjadi pengikat serta landasan dalam berbangsa dan bernegara.
“Pancasila bagi Muhammadiyah sudah final. Tanpa harus mengaku yang paling pancasila, meski masih banyak di luar sana yang merasa dirinya paling pancasila,” tutur Bachtiar Dwi Kurniawan dalam acara Sosialisasi 4 Pilar yang digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM DIY bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah RI Sabtu (10/6) di kantor DPD RI.
Akan tetapi, menurut Bachtiar yang masih menjadi tugas bagi seluruh elemen bangsa adalah bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung agar mampu tercermin dalam perilaku seluruh warga negara. Tidak terkecuali, para elit dan pemimpin bangsa yang sudah selayaknya menjadi panutan serta khudwah. Menurutnya, segala budaya negative yang masih ada di dalam tubuh bangsa seperti korupsi, penegakan hukum yang tebang pilih, permisif, materialitis hingga hedonis itu jika terus dipelihara oleh para pemimpin yang ada di tampuk kekuasaan, maka akan menjadi cerminan bagi warganya.
“Semua itu harus bisa difilter melalui nilai-nilai Pancasila yang kita punya. Bisa dilihat dari cerminan elit dan pemimpinnya. Contohnya, penegak hukum itu tugasnya mencari penjahat bukan mencari-cari kesalahan,” tegas Bachtiar.
Hal tersebut diamini oleh Saleh Tjan dari Ombudsman DIY. Menurutnya, selain melakukan sosialisasi 4 pilar kepada masyarakat, yang perlu untuk diajak memahami kembali 4 pilar ini adalah para pejabat negara khususnya dalam peran mereka sebagai wakil rakyat.
“Jangan sampai gonjang-ganjing elit itu dianggap sebagai permasalahan bangsa secara luas,” tuturnya.
Menurut Saleh, Muhammadiyah selama ini cukup memiliki konsep yang kongkrit bagaimana kehidupan berbangsa dan juga konsep toleransi yang sesungguhnya. Oleh karenanya apa yang telah ada dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH) dan juga Kepribadian Muhammadiyah harus secara konsisten diaplikasikan oleh seluruh kader.
“Jika kita mengaplikasikan itu, maka kita sudah mengamalkan apa yang telah ditetapkan dalam berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah telah memiliki andil besar dalam ini, dan dalam merumuskan kurikulum lokal harus terus mengintegrasikan nilai-nilai kepribadian Muhammadiyah itu,” lanjutnya.
Ke depan, Saleh menghimbau kepada Muhammadiyah membperbanyak kader-kader kebangsaannya yang dipersiapkan untuk mengabdi kepada negara. Tentunya, dengan penanaman karakter dan nilai-nilai Muhammadiyah yang akan menuntun mereka menjadi sosok pemimpin berkarakter dan mampu menciptakan perubahan.
“Di lain sisi, Muhammadiyah pun harus mendorong kader-kadernya untuk mempersiapkan diri, dan mengambil peran secara aktif untuk mengubah kondisi,” tandas Saleh. Saleh pun menambahkan bahwa di penghujung bulan Juli ini LHKP PP Muhammadiyah akan mengadakan silaturahmi kader-kader kebangsaan Muhammadiyah baik mereka yang menjabat di eselon 1 dan 2 juga lembaga legislatif (Th).
