JAKARTA, Suara Muhammadiyah-Jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim Polri) kosong setelah Jendral Polisi Idham Azis ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Jendral Polisi Tito Karnavian sebagai Kapolri yang baru. Berbagai kandidat pun bermunculan untuk mengisi posisi kosong ini, siapa yang paling berpeluang untuk menduduki jabatan sebagai Kabareskrim selanjutnya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), Najih Prastiyo mengatakan bahwa penting untuk Kabareskrim berikutnya mempertimbangkan tingkat akseptabilitas (dapat diterima) oleh semua golongan, yaitu sosok yang memiliki kapasitas dalam menciptakan dan menjaga kondusifitas bangsa dengan mempersatukan semua perbedaan dalam kerangka Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Menurut Najih, posisi seorang Kabareskrim tidak cukup hanya karena berasal dari representasi kepentingan satu golongan tertentu saja. Menurut Najih, hal tersebut akan terkesan parsial dan tidak mewakili semangat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.
“Menurut saya, Kabareskrim yang baru nanti harus mampu diterima oleh semua golongan, tidak cukup kalau ukurannya hanya dekat dengan golongan tertentu saja. Karena kita hidup di negara yang heterogen, maka asas Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika seharusnya menjadi landasan spirit gerakan kita semua. Termasuk juga Polri, khususnya Kabareskrim itu nanti”, ungkap Najih dalam keterangannya, Jumat (8/11/19).
Najih pun menambahkan bahwa penting untuk sosok Kabareskrim nantinya adalah pribadi yang memahami permasalahan yang sedang dialami bangsa ini secara detail. Harapannya agar Kabareskrim yang baru nantinya akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan benar serta proporsional dengan pertimbangan-pertimbangan yang multi-perspektif. Menurut Najih, ini diperlukan untuk mencegah terjadinya diskriminasi. Juga agar semua warga negara mendapatkan pemenuhan hak-hak yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan tertentu.
“Penting juga mempertimbangkan sosok Kabareskrim selanjutnya yang memiliki kedekatan dengan semua golongan, tidak ada resistensi. Dengan begitu, dia (kabareskrim red.) nantinya dapat memahami problematika yang dihadapi dengan multi-perspektif dan proporsional. Bagaimana dia nanti akan menganalisis suatu persoalan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial dan budaya sehingga solusi yang ditawarkan benar-benar komprehensif, tidak terkesan tebang pilih. Apalagi kita melihat kondisi bangsa hari ini sangat rentan terhadap upaya-upaya perpecahan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab”, kata Najih.
Di akhir Najih menekankan bahwa Kabareskrim yang baru nanti pastinya harus memiliki komitmen yang kuat, dan mendukung peran-peran Kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, untuk tercipta kondisi bangsa Indonesia yang aman, adil dan makmur. “Kabareskrim nanti harus memiliki komitmen yang terhadap peran-peran polisi untuk mengayomi dan melindungi masyarakat, agar tercipta kondisi bangsa Indonesia yang aman, adil dan makmur”, pungkas Najih. (humas imm)
