• Tentang SM
  • Disclaimer
  • Redaksi
  • Media Siber
  • Term & Condition
  • Privacy Policy
  • Hubungi Kami
Senin, Maret 20, 2023
Suara Muhammadiyah
No Result
View All Result
  • Login
  • Home
  • Berita
  • Khazanah
  • Hadlarah
  • Khutbah
  • Tanya Jawab Agama
  • Wawasan
  • Humaniora
  • Home
  • Berita
  • Khazanah
  • Hadlarah
  • Khutbah
  • Tanya Jawab Agama
  • Wawasan
  • Humaniora
No Result
View All Result
suaramuhammadiyah
No Result
View All Result

Satu Tahun Agresi Aparat di Wadas, LHKP dan MHH PPM Rilis Policy Brief

Suara Muhammadiyah by Suara Muhammadiyah
26 April, 2022
in Berita
Reading Time: 1 min read
A A
0
Satu Tahun Agresi Aparat di Wadas, LHKP dan MHH PPM Rilis Policy Brief
Share

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Berbarengan dengan satu tahun tragedi pengepungan dan represi aparat kepolisian di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, gabungan organ Muhammadiyah merilis hasil kajian Proyek Strategis Nasional.

Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan kolaborasi antara Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) dan Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah serta Tim Peneliti Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Muhammadiyah.

Baca Juga

Saat Muhammadiyah Jatim Menjaga Kedekatan dengan Beragam Parpol

LHKP: Putusan PN Jakarta Pusat tentang Penundaan Pemilu Melanggar Konstitusi

Policy brief berjudul Wadas: Pelanggaran HAM dan Krisis Sosio-Ekologi atas nama PSN tersebut diluncurkan bersamaan dengan agenda Pernyataan Sikap PP Muhammadiyah atas kasus yang sama (25/4). Kedua dokumen di atas, 63 halaman naskah kajian berserta delapan butir Pernyataan Sikap, akan dikirim ke Presiden RI, Ketua DPR, dan Gubernur Jawa Tengah.

David Effendi sebagai Ketua Tim Peneliti, dalam pernyataannya menegaskan, proyek ini sarat akan berbagai masalah yang berakibat fatal bagi lingkungan hidup. Di antara poin penegasannya ialah pada aspek pembangunan yang berjalan tanpa mitigasi bencana, tanpa pelibatan masyarakat, hingga permainan buzzer yang menyerang narasi faktual di lapangan.

“Maka izin penetapan lokasi (IPL) yang dikeluarkan Gubernur Jateng di Desa Wadas secara dengan sangat meyakinkan kita meminta IPL itu dibatalkan. Demi kemanusiaan, demi kelestarian,” tandasnya.

Perwakilan warga Wadas yang hadir juga menyampaikan perlakuan represi aparat yang terus menekan mereka, termasuk juga perempuan yang berjuang menghalangi proses pengukuran tanah. Dampak lainnya dirasakan pada anak-anak yang mengalami trauma akibat menyaksikan kekerasan terhadap orang tua dan orang-orang sekitarnya.

Warga Wadas lainnya menyatakan secara tegas, “Kecintaan kami kepada alam kami. Kami hanya pengen Wadas tetap lestari dan tidak terjadi penambangan”. (ykk)

 

Baca juga: https://suaramuhammadiyah.id/2022/04/26/advokasi-muhammadiyah-untuk-warga-wadas-terus-berlanjut/?swcfpc=1

Tags: aparatLHKPMHH PPMPolicy BriefWadas
Suara Muhammadiyah

Suara Muhammadiyah

Related Posts

Saat Muhammadiyah Jatim Menjaga Kedekatan dengan Beragam Parpol
Berita

Saat Muhammadiyah Jatim Menjaga Kedekatan dengan Beragam Parpol

11 Maret, 2023
Pemilu Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup
Berita

LHKP: Putusan PN Jakarta Pusat tentang Penundaan Pemilu Melanggar Konstitusi

6 Maret, 2023
LHKP PPM: Sembilan Butir Seruan untuk “Menyehatkan” Pemilu 2024
Berita

LHKP PPM: Sembilan Butir Seruan untuk “Menyehatkan” Pemilu 2024

28 September, 2022
Next Post
2 PTM di Kendal dan Batang Melebur Menjadi Umkaba

2 PTM di Kendal dan Batang Melebur Menjadi Umkaba

Please login to join discussion
  • Kotak Pos
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Pedoman Media

© SM 2021

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Khazanah
  • Hadlarah
  • Khutbah
  • Tanya Jawab Agama
  • Wawasan
  • Humaniora

© SM 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In