BULUKUMBA, Suara Muhammadiyah - Universitas Muhammadiyah Bulukumba (UM Bulukumba) menjadi tuan rumah pelaksanaan Dialog Terbuka bertajuk “Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan”, Selasa (11/11/2025). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh perwakilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, serta diikuti oleh lima perguruan tinggi di Kabupaten Bulukumba, yakni UM Bulukumba, STIKES Panrita Husada, Akademi Kebidanan Thahirah, Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adnata, dan STAI Al-Gazali Bulukumba.
Kegiatan ini menjadi ruang diskusi terbuka dalam memahami penegakan hukum pidana militer di Indonesia, sekaligus menjadi sarana edukasi hukum bagi mahasiswa sebagai calon pemimpin dan agen perubahan.
Rektor UM Bulukumba, Dr. H. Jumase Basra, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atas kepercayaannya menunjuk UM Bulukumba sebagai tuan rumah kegiatan tersebut.
“Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan. Ini merupakan bentuk kepercayaan yang luar biasa kepada kami di UM Bulukumba untuk menjadi tuan rumah,” ujarnya.
Beliau juga berharap kegiatan ini dapat memberi manfaat luas, tidak hanya bagi mahasiswa UM Bulukumba tetapi juga bagi seluruh peserta dari berbagai perguruan tinggi yang hadir.
“Semoga dialog hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta memberikan pengalaman berpikir bagi mahasiswa bagaimana memahami dan menegakkan supremasi hukum sebagai agen perubahan,” tambahnya.
Sementara itu, Dr. M. Asri Arief, S.H., M.Si., CTMP, selaku Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, menyampaikan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam memahami sistem hukum, khususnya bidang pidana militer.
“Melalui dialog ini, kita bisa berbagi informasi dan wawasan. Kami berharap ada respon balik dari mahasiswa agar acara ini tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi menjadi ruang belajar yang hidup dan dinamis,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dr. Asri juga menekankan pentingnya kerja sama antara lembaga pendidikan dan institusi hukum.
“Kami berharap ke depan terjalin kolaborasi antara perguruan tinggi dengan Kejaksaan, baik dalam pendampingan hukum maupun penanganan perkara-perkara tertentu yang membutuhkan pendekatan akademik dan edukatif,” tutupnya.
Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif antara mahasiswa dan narasumber, yang berlangsung dengan antusias dan penuh semangat intelektual.
(Syayyidina Ali)
