KARIMUN, Suara Muhammadiyah – Komitmen 'Aisyiyah dalam memperluas akses keadilan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas terus diperkuat melalui pengembangan kapasitas kader. Salah satunya diwujudkan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal dan Tata Kelola Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 'Aisyiyah yang diselenggarakan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah (PW) 'Aisyiyah Kepulauan Riau, Jumat-Ahad, 17–19 Juli 2026 di 21 Karimun Hotel, Kabupaten Karimun, Riau.
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas pengelola Posbakum 'Aisyiyah dalam memberikan layanan bantuan hukum berbasis layanan terpadu sehingga masyarakat, khususnya perempuan, anak, dan kelompok difabel, semakin mudah memperoleh akses terhadap keadilan.
Pembukaan kegiatan dihadiri oleh jajaran PW 'Aisyiyah Kepulauan Riau, perwakilan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kepulauan Riau, unsur pemerintah daerah, camat beserta sekretaris kecamatan, unsur TNI dan Polri setempat, Staf Ahli Gubernur Kepulauan Riau, serta Gubernur Kepulauan Riau periode 2016–2019.
Mengusung tema "Akselerasi Kompetensi Paralegal Posbakum 'Aisyiyah guna Mengoptimalisasi Akses Keadilan dan Layanan Hukum Inklusif", diklat ini diarahkan pada tiga sasaran utama.
Pertama, memperkuat kapasitas dan kompetensi kader melalui pembekalan pengetahuan hukum dasar, keterampilan keparalegalan, serta tata kelola Posbakum.
Kedua, mendorong keterlibatan aktif kader persyarikatan dalam penanganan persoalan hukum di tengah masyarakat melalui layanan Posbakum yang mudah diakses dan inklusif.
Ketiga, memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai lembaga hukum, instansi pemerintah, maupun organisasi masyarakat sipil.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta memperoleh pembekalan sepuluh materi inti, yaitu pengantar hukum dan demokrasi, dasar-dasar keparalegalan, pemahaman struktur masyarakat, bantuan hukum dan advokasi, hak asasi manusia, isu gender serta kelompok minoritas dan rentan, teknik komunikasi paralegal.
Berikutnya alur hukum dalam sistem peradilan Indonesia, teknik pendokumentasian laporan, pengaduan, dan kronologi kejadian, serta pengaktualan peran paralegal di lapangan. Peserta juga mendapatkan materi tambahan mengenai profil paralegal dan tata kelola Posbakum 'Aisyiyah, sistem peradilan agama Islam, serta manajemen stres.
Ketua PW 'Aisyiyah Kepulauan Riau, Erfin Sulistyowati, menyampaikan bahwa penyelenggaraan diklat ini merupakan momentum penting bagi penguatan layanan Posbakum 'Aisyiyah yang telah dirintis di Kepulauan Riau.
"Kami berharap layanan Posbakum dapat semakin luas sekaligus memperoleh dukungan dari LAZISMU Pusat yang bekerja sama dengan Majelis Hukum dan HAM PP 'Aisyiyah. Dukungan ini diharapkan dapat menambah jumlah paralegal 'Aisyiyah di Kepri sehingga mampu melayani masyarakat mustadh'afin," ujarnya.
Menurut Erfin, saat ini 'Aisyiyah Kepulauan Riau telah memiliki dua Posbakum, yakni di tingkat wilayah dan di tingkat daerah Batam. Ia berharap pendidikan dan pelatihan ini semakin memperkuat kemampuan para pengelola Posbakum dalam memberikan layanan hukum yang profesional, responsif, dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ketua Majelis Hukum dan HAM PP 'Aisyiyah, Henni Wijayanti, menegaskan bahwa paralegal memegang peran penting sebagai ujung tombak pendampingan hukum di tingkat akar rumput.
"Melalui pelatihan ini, kami berharap anggota 'Aisyiyah dapat tampil dan terampil sebagai mitra strategis pemerintah maupun masyarakat dalam mengupayakan keadilan, terutama bagi perempuan, anak, dan orang difabel," katanya.
Henni menambahkan bahwa keberadaan paralegal tidak hanya memperkuat layanan Posbakum, tetapi juga menjadi jembatan bagi masyarakat yang mengalami persoalan hukum agar memperoleh pendampingan yang tepat, berkeadilan, dan berperspektif kelompok rentan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat Posbakum 'Aisyiyah yang telah terbentuk sekaligus mendukung proses akreditasi yang tengah dipersiapkan. Ke depan, akan dilakukan pendampingan dan asistensi lanjutan bagi pengelolaan Posbakum, termasuk mendorong pembentukan Posbakum 'Aisyiyah di daerah lain di Kepulauan Riau.
Melalui penguatan kapasitas paralegal dan tata kelola Posbakum, 'Aisyiyah berharap layanan bantuan hukum tidak hanya semakin mudah dijangkau masyarakat, tetapi juga menjadi ruang perlindungan yang berpihak kepada perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Upaya ini sekaligus menegaskan komitmen 'Aisyiyah untuk menghadirkan akses keadilan yang inklusif hingga ke tingkat komunitas, sehingga setiap warga, terutama kelompok rentan, memperoleh pendampingan hukum yang bermartabat dan berkeadilan.
