YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) AR Fakhruddin Kota Yogyakarta melalui Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik sukses menyelenggarakan Diskusi Kebangsaan bertajuk Mahalnya Hidup, Murahnya Kepercayaan: Membaca Ketidakpastian Ekonomi dan Krisis Kepercayaan Publik di Indonesia Hari Ini pada Rabu (17/6/2026). Diskusi yang digelar secara daring ini menghadirkan Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Isnawati Hidayah, serta Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Internasional dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Faris Al-Fadhat, M.A., Ph.D.
Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta, Muhammad Al-Fatih, dalam sambutannya mengatakan bahwa tema diskusi tersebut lahir dari realitas yang tengah dihadapi masyarakat Indonesia. Menurutnya, meningkatnya biaya hidup yang diiringi menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara menjadi persoalan serius yang perlu dibaca secara kritis oleh kalangan akademisi dan mahasiswa.
"Persoalan yang kita hadapi hari ini sesungguhnya bukan hanya persoalan ekonomi semata. Yang sedang kita hadapi adalah situasi ketika tekanan ekonomi bertemu dengan menurunnya kepercayaan publik. Ketika masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara pada saat yang sama merasa tidak cukup didengar, tidak cukup dilibatkan, atau tidak cukup dilayani oleh institusi negara, maka jarak antara negara dan masyarakat akan semakin melebar," ujar Al-Fatih.
Ia menambahkan bahwa mahasiswa dan kader IMM memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut menghadirkan gagasan yang mampu menjawab persoalan kebangsaan melalui kajian yang objektif dan berbasis data.
Sementara itu, Ketua Umum PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta, Shidiq Setyo Adhi Nugroho, menilai berbagai kebijakan pemerintah belakangan ini belum sepenuhnya disusun berdasarkan kajian ilmiah (evidence-based policy). Akibatnya, berbagai kebijakan justru memunculkan ketidakstabilan ekonomi maupun politik yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
"Hari ini menjadi bukti bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sama sekali melalui kajian evidence-based, sehingga menimbulkan berbagai ketidakstabilan baik ekonomi maupun politik. Hal ini perlu menjadi evaluasi total agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban dari kebijakan pemerintah," tegasnya.
Dalam sesi pemaparan, Peneliti CELIOS, Isnawati Hidayah, menjelaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia secara makro masih berada di kisaran lima persen, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, berbagai indikator justru menunjukkan adanya anomali ekonomi, seperti tingginya harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli masyarakat, terbatasnya lapangan kerja berkualitas, serta meningkatnya ketimpangan ekonomi.
Ia juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar non-subsidi, serta tingginya ketergantungan Indonesia terhadap komoditas impor yang memicu efek domino terhadap kenaikan harga pangan dan biaya produksi. Kondisi tersebut, menurut Isnawati, memberikan tekanan paling besar kepada kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penyumbang utama penerimaan negara melalui pajak, tetapi belum memperoleh perlindungan ekonomi yang memadai.
Selain itu, CELIOS mencatat terjadinya peningkatan ketimpangan kekayaan di Indonesia. Isnawati mengungkapkan bahwa kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan puluhan juta penduduk Indonesia. Oleh karena itu, CELIOS mendorong penerapan pajak kekayaan (wealth tax) sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus membiayai berbagai kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, subsidi pertanian, hingga perlindungan sosial.
Dalam kesempatan yang sama, Prof. Faris Al-Fadhat mengajak peserta melihat persoalan tersebut dari perspektif ekonomi politik. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang menunjukkan tren positif selama dua dekade terakhir, tetapi manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai economic insecurity, yakni situasi ketika masyarakat tetap merasa tidak aman secara ekonomi meskipun indikator makro menunjukkan pertumbuhan yang baik.
Prof. Faris menjelaskan bahwa ketimpangan kesempatan, sulitnya mobilitas sosial, tingginya harga aset seperti perumahan, serta terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak menjadi penyebab utama munculnya rasa tidak aman tersebut. Menurutnya, kondisi itu kemudian berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai fondasi utama demokrasi.
Lebih lanjut, ia menguraikan bahwa persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi politik Indonesia yang masih dipengaruhi relasi erat antara elite politik dan kelompok oligarki. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai kebijakan publik kerap lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, Prof. Faris menegaskan pentingnya peran mahasiswa dan masyarakat sipil untuk terus mengawal kebijakan publik melalui kajian, advokasi, maupun kritik yang konstruktif.
Menutup pemaparannya, Prof. Faris mengingatkan bahwa persoalan ekonomi dapat diperbaiki melalui kebijakan yang tepat, namun ketika kepercayaan publik terhadap pemerintah terus menurun, fondasi demokrasi akan ikut terancam. Karena itu, ia mendorong generasi muda, khususnya kader IMM, untuk terus menjaga nalar kritis, menjadi produsen gagasan, dan memperjuangkan keadilan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab intelektual dan kebangsaan.
