YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., menegaskan bahwa Indonesia memerlukan roadmap pendidikan jangka panjang yang berorientasi pada cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar kebijakan yang berganti mengikuti siklus pemerintahan. Menurutnya, pendidikan tidak boleh dipandang sebagai instrumen kekuasaan ataupun kepentingan finansial.
Pernyataan tersebut disampaikan Haedar dalam amanatnya pada peresmian Gedung Muhammadiyah Sapen Universal School (MSUS), Sabtu (4/7/2026). Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Dr. Fajar Riza Ul Haq, M.A.
"Jangan letakkan pendidikan sebagai faktor kekuasaan, apalagi menjadi faktor uang. Salah kalau kita menempatkan pendidikan sebagai dua faktor tersebut. Siapa pun yang menjadi kepala dinas, direktur, atau pejabat publik lainnya, semua itu bukan urusan kekuasaan," ujar Haedar.
Haedar menilai pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling kompleks dalam kehidupan berbangsa. Namun, hingga kini Indonesia dinilai belum memiliki strategi jangka panjang yang mampu menjaga kesinambungan pembangunan pendidikan lintas pemerintahan.
Menurutnya, pergantian rezim maupun pemerintahan sejak masa pascakemerdekaan sering kali diikuti perubahan arah kebijakan sehingga pembangunan pendidikan lebih banyak didominasi program-program jangka pendek.
"Kita belum memiliki roadmap tentang bagaimana strategi jangka panjang mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai ultimate goal pendidikan. Yang sering terjadi adalah kebijakan-kebijakan praktis pada setiap periode pemerintahan. Itu memang penting, tetapi tidak cukup untuk menjawab kebutuhan jangka panjang," imbuhnya.
Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tersebut juga menilai visi Indonesia Emas 2045 perlu terus diarahkan agar tetap berpijak pada amanat konstitusi, bukan sekadar menjadi agenda politik yang berganti setiap lima tahun.
Menurut Haedar, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara. Namun, ketika negara belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut, lembaga pendidikan swasta hadir sebagai mitra strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Ketika pemerintah diberi kewajiban konstitusional untuk menyediakan pendidikan bagi semua warga negara, semestinya seluruh kebutuhan pendidikan dapat dipenuhi. Namun, ketika hal itu belum sepenuhnya dapat dilakukan, maka lembaga swasta hadir untuk mengambil bagian," tuturnya.
Ia menegaskan, Muhammadiyah telah menjalankan peran tersebut selama lebih dari satu abad dengan menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka.
Kini, menurutnya, pengabdian Muhammadiyah di bidang pendidikan terus berkembang dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari dakwah sekaligus ikhtiar mencetak generasi bangsa yang unggul.
"Hampir satu abad lebih Muhammadiyah mendidik anak-anak bangsa dari keluarga menengah ke bawah. Itu merupakan bentuk pengabdian yang luar biasa, bahkan telah dimulai sebelum Indonesia merdeka," katanya.
Menutup sambutannya, Haedar mengajak Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal Muhammadiyah maupun 'Aisyiyah untuk terus melakukan pembaruan dalam pengelolaan pendidikan agar mampu menjawab tantangan zaman.
Menurutnya, transformasi pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui proses reaktualisasi, revitalisasi, reformasi, hingga transformasi kelembagaan.
"Yang diperlukan saat ini adalah reaktualisasi, revitalisasi, reformasi, bahkan transformasi dalam strategi pengelolaan pendidikan. Semua itu merupakan tahapan yang saling berkesinambungan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih maju," pungkasnya. (ID)
