JAKARTA, Suara Muhammadiyah - Dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks, berbagai organisasi keagamaan dan lintas iman di Indonesia bergerak bersama untuk mengelola risiko lingkungan secara lebih efektif.
Sebagai langkah awal dari serangkaian pertemuan yang akan diselenggarakan, Eco Bhineka Muhammadiyah bersama Low Carbon Development Initiative (LCDI) mengadakan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk "Kerja-kerja Advokasi dalam Keterlibatan Keagamaan dan Lintas Iman untuk Mengelola Risiko Lingkungan" pada 13 Februari 2025.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat advokasi berbasis agama dalam isu lingkungan dan perubahan iklim,” terang Direktur Eco Bhinneka Muhammadiyah, Hening Parlan. Dalam pengantarnya, Ia menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk membangun kerja sama lintas agama guna mengatasi berbagai tantangan lingkungan. “Menurut data dari BNPB tahun 2024, tercatat sekitar 2.100 bencana terjadi di Indonesia, dan 98 persen di antaranya berkaitan erat dengan perubahan iklim. Oleh karena itu, kolaborasi dengan LCDI, Eco Bhinneka Muhammadiyah, serta dukungan dari GreenFaith Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkuat advokasi berbasis agama demi keberlanjutan lingkungan,” imbuhnya.
Dalam diskusi ini, sejumlah tokoh lintas agama turut berbagi pemikiran dan pengalaman mereka. Prof. Dr. Ir. Prabang Setyono, Dewan Pakar Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah sekaligus pakar Ilmu Lingkungan dari Universitas Sebelas Maret (UNS), menyoroti pentingnya peran organisasi keagamaan dalam membangun advokasi lingkungan berbasis komunitas. Ia menjelaskan bahwa Muhammadiyah melalui Eco Bhineka telah menjalankan berbagai program edukasi dan advokasi terkait lingkungan, termasuk konservasi sumber daya alam dan pengelolaan limbah.
Dari perspektif Kristen, Prof. Dr. Binsar P. P. Simanjuntak, Rektor Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta, menekankan bagaimana teologi lingkungan dalam ajaran Kristen dapat menjadi dasar etis dalam aksi perlindungan lingkungan. “Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial dan tanggung jawab moral, agama diyakini dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun kesadaran ekologis di masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Dr. Sapardi, akademisi dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, mengulas bagaimana ajaran Buddha menekankan keseimbangan antara manusia dan alam. “Konsep Metta (cinta kasih), Karuna (belas kasih), Mudita (simpati), dan Upekkha (keseimbangan batin) menjadi landasan dalam membangun kesadaran ekologis dan mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan,” kata Sapardi.
Sebagai salah satu organisasi berbasis keagamaan terbesar di Indonesia, Muhammadiyah melalui Eco Bhinneka Muhammadiyah telah aktif menjalin kerja sama dengan berbagai komunitas lintas agama dalam isu lingkungan.
Pertemuan diskusi tersebut mendapat dukungan dari Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) Pemerintah Inggris serta bekerja sama dengan Bappenas dan Oxford Policy Management Limited (OPML). Inisiatif ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran dan otoritas moral organisasi keagamaan dalam pengelolaan risiko lingkungan serta mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Lebih lanjut, Hening Parlan menegaskan bahwa meskipun dinamika politik global sering kali mempengaruhi kesepakatan iklim internasional, upaya perlindungan lingkungan di Indonesia harus tetap berjalan dengan pendekatan berbasis nilai-nilai keagamaan. Dengan memanfaatkan otoritas moral yang dimiliki oleh komunitas keagamaan, diharapkan advokasi lingkungan dapat semakin kuat dan berdampak nyata.
“Melalui kolaborasi lintas iman ini, inisiatif ini tidak hanya menjadi bentuk nyata gotong royong dalam melindungi lingkungan, tetapi juga langkah konkret menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” pungkasnya. (farah)
