Pemuda Muhammadiyah Siap Investigasi Terkait Polemik Pagar Laut di Kawasan PSN PIK 2

Publish

15 January 2025

Suara Muhammadiyah

Penulis

0
470
Foto Istimewa

Foto Istimewa

JAKARTA, Suara Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyatakan kesiapannya untuk melakukan investigasi terkait polemik keberadaan pagar laut di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), pesisir utara Tangerang. Langkah ini diambil untuk meluruskan polemik tersebut dan menjaga kepastian hukum, serta mendukung iklim investasi yang kondusif, dan memastikan proyek tersebut memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan perekonomian nasional, demikian disampaikan Affandi Affan Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.

PIK 2 ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dengan nilai investasi mencapai Rp39,7 triliun, proyek ini memiliki dampak strategis dalam menciptakan ribuan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir utara Tangerang.

Proyek yang sepenuhnya didanai oleh swasta ini dirancang untuk menjadi kawasan terpadu dengan infrastruktur modern dan ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Pemuda Muhammadiyah juga mengapresiasi kontribusi PSN PIK 2 terhadap peningkatan devisa negara melalui sektor pariwisata dan investasi. Namun menurut affandi isu pagar laut ini tidak boleh menjadi hambatan bagi keberlanjutan proyek.

Affandi Affan, seorang lawyer dan praktisi hukum asal Sumatera Utara yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, menyoroti pentingnya memastikan kepastian hukum dalam keberlanjutan pelaksaan proyek strategis nasional seperti PIK 2.

"Sebagai praktisi hukum, saya memahami bahwa kepastian hukum adalah elemen fundamental yang harus dijaga dalam setiap proyek strategis nasional. Polemik seperti pagar laut ini harus segera diselesaikan secara transparan dan adil, agar tidak mengganggu iklim investasi," ujar Affandi di Jakarta.

Ia juga menambahkan bahwa peralihan kekuasaan tidak boleh menjadi alasan terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan investor. "Indonesia harus menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jangan sampai perubahan politik memengaruhi kepercayaan para investor terhadap stabilitas dan keamanan investasi di negara ini," tegasnya.

Affandi menilai, PSN PIK 2 tidak hanya penting sebagai proyek infrastruktur, tetapi juga sebagai simbol kepercayaan global terhadap kemampuan Indonesia dalam menarik investasi besar. "Proyek ini harus menjadi contoh bagaimana investasi besar dapat dikelola untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga keberlanjutan lingkungan," jelasnya.

Sebagai advokat, Affandi juga menyerukan agar pemerintah dan semua pihak terkait berkolaborasi menyelesaikan polemik ini tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat. "Pemuda Muhammadiyah siap mengawal agar proyek strategis nasional ini berjalan sesuai hukum dan benar-benar memberikan dampak positif bagi semua pihak," tambahnya.

Pemuda Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis yang berdampak pada pembangunan nasional. Investigasi terhadap polemik keberadaan pagar laut di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), pesisir utara Tangerang diharapkan dapat menghasilkan solusi yang adil, sehingga proyek ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan prinsip-prinsip hukum.

Di akhir pernyataannya, Affandi Affan mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan tidak membuat spekulasi berlebihan terkait keberadaan pagar laut di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), pesisir utara Tangerang

"Kami menyerukan kepada seluruh pihak untuk menunggu hasil investigasi yang sedang berjalan. Semua pihak harus mampu menahan diri agar tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu stabilitas, ketenangan masyarakat, dan iklim investasi di Indonesia. Polemik ini harus diselesaikan secara bijak dan profesional demi menjaga kepentingan bersama," tegasnya.


Komentar

Berita Lainnya

Berita Terkait

Tentang Politik, Pemerintahan, Partai, Dll

Berita

REDELONG, Suara Muhammadiyah - Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon Aceh Tengah dan Mahka....

Suara Muhammadiyah

4 April 2024

Berita

BARITO SELATAN, Suara Muhammadiyah - Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LazisMu) Barito ....

Suara Muhammadiyah

5 December 2024

Berita

MADIUN, Suara Muhammadiyah - Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Madiun (LP....

Suara Muhammadiyah

16 November 2023

Berita

KUPANG, Suara Muhammadiyah – Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, tentunya harus dapa....

Suara Muhammadiyah

8 December 2024

Berita

SURABAYA, Suara Muhammadiyah - Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, SD....

Suara Muhammadiyah

27 January 2024

Tentang

© Copyright . Suara Muhammadiyah