MAKASSAR, Suara Muhammadiyah - Pendekatan akreditasi pesantren Muhammadiyah tidak hanya mengarah pada aspek administrasi tapi juga berorientasi pada pendekatan kinerja atau perfomence. Ini mencakup mutu lulusan, mutu proses, mutu ustadz dan mutu manajemen pesantren.
Demikian antara lain pokok pikiran Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. H. Maskuri, M.Ed., ketika menyampaikan materi dalam Uji Publik Instrumen Akreditasi Pesantren Muhammadiyah. Kegiatan ini berlangsung di Asrama Putri Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Gombara, pagi tadi (Sabtu, 29 Juni 2024).
Ditambahnya bahwa dengan latar belakang tersebut, sehingga penting untuk mengakreditasi Pesantren Muhammadiyah di seluruh Indonesia.
Tujuan uji publik agar instrumen dilihat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, juga dilihat apakah butir ini penting, jelas dan mudah dipahami serta bisa diukur kepentingan, kejelasan dan keterukuran.
Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka ini, menambahkan setelah uji publik lalu akan dievaluasi dalam pleno dan dilakukan rekrutmen asesor dan berakhir pada asesmen pesantren Muhammadiyah.
Sementara Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., dalam sambutannya menekankan beberapa hal kepada para Mudir dan pengelola pesantren.
Di antaranya adalah pesantren harus diurusi dengan tepat, sebab pesantren itu masalahnya adalah bila tidak diurus, salah urus atau ada konflik.
Selanjutnya agar para Mudir dalam mengurus pesantren wajib menghindari konflik dan berbuat adil kepada anggota-anggotanya Dan mendamaikannya
Pada akhir amanahnya, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar ini, mengatakan bahwa kepemimpinan menurut alquran: tidak ada kemajuan apabila konflik dipelihara.
Sekretaris LP2M PWM Sulawesi Selatan, Dr. Muh. Ali Bakri, mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti sekitar lima orang peserta. Saat ini jumlah Pesantren Muhammadiyah meningkat pesat di Sulawesi Selatan. Dimana pada awalnya hanya 11 pondok, saat ini sudah mencapai 33 pondok.*.
