YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menolak model pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan kampus. Sebagai gantinya, pimpinan universitas mengusulkan dua skema keterlibatan berbasis akademik kepada pemerintah.
Dua skema tersebut meliputi kajian ilmiah oleh dosen terhadap SPPG yang telah beroperasi serta program magang mahasiswa secara langsung di lapangan. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor UMY Bidang Sumber Daya, Prof. Dr. Dyah Mutiarin, M.Si.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak harus diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur SPPG di dalam kampus. Menurutnya, terdapat cara yang lebih tepat dan lebih selaras dengan mandat akademik perguruan tinggi.
“Kalau tujuan membangun SPPG adalah menjadi living laboratory, itu tidak harus berada di dalam kampus. Kampus sendiri terbatas dari sisi lahan, anggaran, dan sumber daya manusia. Sementara itu, SPPG yang sudah ada di luar kampus juga sudah cukup banyak,” ujar dosen yang akrab disapa Arin tersebut saat diwawancarai pada Kamis (14/5).
Arin merinci dua peran konkret yang dinilainya paling sesuai dengan kapasitas dan mandat perguruan tinggi dalam ekosistem program MBG.
Pertama, dosen dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari bidang gizi, kesehatan, pertanian, hingga manajemen, didorong untuk melakukan kajian akademik terhadap SPPG yang telah beroperasi di luar kampus. Kajian tersebut mencakup evaluasi komposisi gizi, analisis anggaran, hingga penilaian ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Perguruan tinggi dapat memberikan masukan terkait komposisi gizi, langkah pencegahan keracunan makanan, maupun evaluasi dari sisi efisiensi anggaran,” jelasnya.
Kedua, mahasiswa dari program studi yang relevan dapat difasilitasi untuk menjalani magang langsung di SPPG yang telah terbentuk. Skema tersebut dinilai lebih efisien karena mahasiswa memperoleh pengalaman lapangan secara nyata tanpa kampus harus menanggung beban pembangunan dan operasional dapur baru.
Guru Besar Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY tersebut juga menyoroti keunggulan struktural yang dimiliki Muhammadiyah. Menurutnya, UMY dan jaringan amal usaha Muhammadiyah telah memiliki ekosistem yang terhubung secara organik dengan sasaran program MBG.
Sekolah-sekolah Muhammadiyah, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA, merupakan bagian dari institusi yang menjadi penerima program MBG. Dengan demikian, jalur kolaborasi antara UMY dan SPPG Muhammadiyah secara praktis telah tersedia tanpa perlu membangun koneksi baru dari awal.
“Kita mendukung dari sisi sumber daya manusia. Selain itu, karena banyak amal usaha pendidikan Muhammadiyah bergerak di lingkup TK, SD, SMP, hingga SMA, sebenarnya kita sudah terhubung langsung dengan SPPG itu sendiri,” ungkapnya.
Berdasarkan kondisi tersebut, Arin menilai UMY tidak perlu membangun SPPG baru di lingkungan kampus untuk tetap dapat berkontribusi secara signifikan. Menurutnya, kolaborasi dengan SPPG Muhammadiyah yang telah berjalan, ditambah dukungan kapasitas akademik UMY, termasuk keberadaan, merupakan model yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Arin menambahkan, model tersebut dapat menjadi jalan tengah agar kampus tetap relevan dan berkontribusi nyata dalam program prioritas nasional tanpa harus meninggalkan identitasnya sebagai institusi ilmu pengetahuan. (ID)
