MALANG, Suara Muhammadiyah - Perubahan teknologi dan percepatan arus informasi telah menggeser banyak aspek kehidupan publik, termasuk cara demokrasi dijalankan. Dalam sejarahnya, kepemimpinan tidak jarang berdiri di ruang yang stabil. Ia bekerja di tengah tekanan waktu, polarisasi opini, serta ekspektasi publik yang terus bergerak. Situasi inilah yang menjadi latar gagasan Komisioner KPU Jawa Timur, Choirul Umam ketika berbicara tentang kepemimpinan dan Society 5.0 dalam forum pelantikan organisasi mahasiswa, IMM Raushan Fikr, FKIP-UMM.
Choirul Umam menempatkan kepemimpinan sebagai kerja yang menuntut ketahanan karakter dan kecakapan membaca perubahan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Ronald Heifetz, pakar adaptive leadership dari Harvard Kennedy School, yang menyebut kepemimpinan sebagai kemampuan “membantu orang lain menghadapi realitas yang sulit dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang tidak terhindarkan.” Dalam kerangka ini, kepemimpinan tidak diukur dari stabilitas semu, melainkan dari kemampuan bertahan dalam ketidakpastian.
Pandangan tersebut relevan dengan dinamika penyelenggaraan demokrasi. Sebagai Komisioner KPU Jawa Timur, Choirul Umam berada pada simpul penting antara regulasi, kontestasi politik, dan persepsi publik. Pemilu tidak berlangsung di ruang hampa. Ia dijalankan di tengah pusaran proses politik, sorotan media, serta tuntutan transparansi yang semakin tinggi. Dalam kondisi ini, kepemimpinan administratif saja tidak memadai. Diperlukan kemampuan menimbang situasi sehinggga tidak mengaburkan batas etika.
Penekanan pada fleksibilitas dan adaptivitas dapat dibaca sebagai respons terhadap kenyataan tersebut. Fleksibilitas diartikan sebagai kemampuan menyesuaikan pendekatan, bukan mengubah prinsip. Kemampuan beradaptasi adalah tentang kesediaan membaca perubahan sosial dan teknologi dengan berpijak pada prinsip normatif warganegara. Dalam praktik demokrasi, dua hal ini menentukan apakah institusi tetap dipercaya atau justru kehilangan legitimasi.
Kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemilu kerap dihadapkan pada dilema. Aturan harus ditegakkan, sementara situasi di lapangan sering kali bergerak lebih cepat dari prosedur. Di titik ini, karakter menjadi penentu. Keteguhan pada nilai integritas dan imparsialitas menjadi fondasi agar adaptasi tidak bergeser menjadi kompromi yang merugikan kepentingan publik.
Pesan yang disampaikan Choirul Umam juga memiliki implikasi bagi dunia kampus dan organisasi kemahasiswaan. Kampus merupakan ruang awal pembelajaran demokrasi. Di sanalah mahasiswa belajar berorganisasi, berdebat, mengambil keputusan, dan menerima perbedaan. Tantangan Society 5.0 membuat proses tersebut berlangsung di ruang yang semakin terbuka, sekaligus rentan terhadap disinformasi dan polarisasi.
Dalam konteks itu, kepemimpinan mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab etis. Adaptif terhadap perubahan teknologi harus diiringi kemampuan menyaring informasi dan menjaga rasionalitas. Organisasi kemahasiswaan berperan sebagai laboratorium kepemimpinan yang mempertemukan idealisme dengan realitas sosial.
Pemikiran tersebut sejalan dengan pandangan Paulo Freire yang menempatkan manusia sebagai subjek sejarah—bukan penonton—yang memiliki kesadaran kritis untuk membaca realitas dan bertindak secara bertanggung jawab. Aktivisme, dalam kerangka ini, bukan sekadar aktivitas organisasi, tetapi proses pembentukan kesadaran untuk terlibat dalam perubahan sosial secara sadar dan bernilai.
Dalam tradisi pemikiran demokrasi, peran warga—termasuk mahasiswa—menjadi penopang utama kualitas kehidupan publik. Robert A. Dahl menekankan bahwa demokrasi hanya dapat bekerja jika warga negaranya memiliki kesadaran partisipatif dan komitmen terhadap nilai-nilai bersama. Tanpa itu, prosedur demokrasi akan kehilangan makna substantifnya.
Karena itu, penyampaian Choirul Umam tentang kepemimpinan adaptif dan berkarakter menemukan relevansinya pada kesadaran aktivis IMM Raushan Fikr hari ini. Di tengah perubahan teknologi dan sosial yang cepat, mereka dituntut tidak hanya responsif, tetapi juga reflektif. Menjadi bagian dari generasi yang mengisi kehidupan berarti siap membaca zaman, menjaga nilai, dan mengambil peran secara bertanggung jawab.
Di titik inilah, Society 5.0 tidak lagi dipahami sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai medan nyata tempat kepemimpinan diuji. Aktivis IMM, sebagaimana aktor sosial lainnya, dihadapkan pada pilihan: menjadi pengamat perubahan atau turut membentuk arah perubahan itu sendiri. Kepemimpinan adaptif yang berakar pada nilai menjadi syarat agar pilihan kedua dapat dijalankan secara bermakna. (Pr/Fr)
