BATANG, Suara Muhammadiyah - Lembaga Bantuan Hukum Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah menyelenggarakan Pelatihan Paralegal untuk Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Batang. 50 peserta dari berbagai Pimpinan Cabang Aisyiyah se Kabupaten Batang dan Ortom ikut andil dalam kegiatan tersebut di akhir tahun 2024.
Acara berlangsung di Dataran Tinggi Kebun Teh Agrowisata PT Pagilaran Batang. Udara yang sejuk diiringi dengan rintik hujan sepanjang hari Senin-Selasa, 23-24 Desember 2024.
Pembukaan acara bersamaan Pelatihan Paralegal PDA Batang dengan Kegiatan Pendidikan Dasar dan Pelatihan SAR Muhammadiyah Disaster Management Centrer (MDMC) Kabupaten Batang yang dihadiri oleh Wakil Ketua Pimpinan Pusat MDMC H. Naibul Umam Eko Sakti, S. Ag., M. Si. Ketua MDMC Kabupaten Batang, BPBD Kabupaten Batang, Koordinator Bidang Hukum dan HAM PWA Jateng, Direktur LBH MHH PWA Jateng Dr. Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., CM., Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Batang Dyah Eniati, S.E., M.M., Para Narasumber Dr. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dan sekretaris PDM Wonogiri. Hakim Pengadilan Agama Batang, DP3A2KP Batang, Advokat dan Tim LBH MHH PWA Jateng.
Acara pembukaan diikuti 100 peserta, 50 dari Pelatihan Paralegal PDA Batang dan Diksar dan Pelatihan SAR MDMC 50 personil dari Utusan MDMC Kabupaten Batang, Pekalongan, Brebes dan Tegal.
H. Naibul Umam Eko Sakti mewakili Pimpinan Pusat menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kolaborasi kegiatan ini, diharapkan menjadi modal untuk siaga penanggulangan bencana secara lebih profesional. Sementara dengan Pelatihan Paralegal bisa menghasilkan kader Paralegal yang tangguh dan dapat memberikan layanan hukum yang berkualitas dalam mendampingi masyarakat yang berhadapan Hukum.
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Disaster Management Center Kabupaten Batang taufik Batang berinisiatif setiap terjadi bencana menjadi yang terdepan dalam membantu masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten Batang. Hal tersebut mendapat apresiasi dari BPBD Kabupaten Batang. Diksar MDMC berlangsung satu hari. Sementara Pelatihan Paralegal berlangsung selama dua hari, materi yang disampaikan sesuai standar Pelatihan Paralegal yang diakui oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Sedangkan LBH Majelis Hukum Dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Jawa Tengah adalah AUM MHH PWA JATENG di wilayah Jawa Tengah yang bergerak dalam pemberian bantuan hukum.baik litigasi dan non litigasi seperti, konsultasi hukum, investigasi, mediasi, negosiasi, penyuluhan hykym, pemberdayaan masyarakat, penelitian hukum. pendampingan luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum. Adapun sasaran bantuan hukum adalah masyarakat miskin kelompok rentan dan untuk masyarakat umum. Khususnya bagi perempuan, anak dan difabel yang berhadapan dengan hukum serta kekerasan berbasis gender.
Oleh karena itu, untuk merespon kasus seperti di atas diperlukan pendampingan dan penanganan hukum secara tepat. Keberadaan Posbakum menjadi penting dan strategis guna membantu anggota masyarakat dalam menghadapi masalah hukum baik melalui proses bersifat litigasi maupun non litigasi. Penanganan masalah hukum membutuhkan peran dari orang yang paham dan mempunyai kapabilitas untuk itu, yang pada umumnya dilakukan oleh Advokat.
Dalam kerangka inilah LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah sejak pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, sebagai bagian dari gerakan Aisyiyah secara Nasional akan berbagi pengalaman bersama Pimpinan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Aisyiyah untuk melaksanakan pelatihan paralegal di Pimpinan Daerah Kabupaten Batang Jawa Tengah, hal ini karena LBH LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah telah memiliki ijin melaksanakan Pelatihan Paralegal dari BPHN Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Secara matematis, jumlah Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin, terutama pendampingan terhadap perempuan, anak dan difabel yang berhadapan dengan hukum tidak sebanding dengan kasus-kasus yang ditangani dan jumlah masyarakat miskin pencari keadilan. Hal ini berdampak pada ketidakmaksimalan peran pendampingan hukum yang selama ini dilakukan. Banyak sekali kasus-kasus yang tidak tertangani sampai selesai dikarenakan jumlah sumberdaya pendamping/ Advokat yang terbatas. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberi peluang bagi mereka yang bukan Advokat maupun Sarjana Hukum untuk berperan serta membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukum yang disebut dengan Paralegal.
Keberadaan Paralegal menjadi penting di setiap Posbakum ‘Aisyiyah, Paralegal Desa terlebih di daerah yang Majelis Hukum dan HAM-nya belum memiliki Advokat dan atau Sarjana Hukum yang mampu menangani dan mengelola Posbakum sesuai kapastitas dan kewenangannya. Untuk itu Majelis Hukum Dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah bekerjasama dengan BPHN Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Paralegal untuk kader-kader ‘Aisyiyah dan masyarakat peduli perempuan, anak dan difabel secara bertahap.
Adapun materi yang disampaikan antara lain: Metode dan Materi Pelatihan dibuat secara praktis dan aplikatif untuk langsung siap dipraktekkan di tengah masyarakat, yang meliputi: Paparan dari Narasumber; Diskusi; Study Kasus; Role play; Praktik Pemagangan.
Dr. Siti Kasiyati, S. Ag., M. Ag., CM dalam sesi terakhir Rencana Tindak Lanjut berharap, bahwa Hasil Kegiatan Pelatihan Paralegal ini diharapkan dapat menghasilkan Paralegal sebagai pendamping Advokat maupun Paralegal Desa yang handal yang siap mendampingi masyarakat (klien) di setiap proses hukum, baik secara litigasi maupun non litigasi (di dalam maupun diluar proses pengadilan). (Muhammad Julijanto).
