Refleksi Hardiknas dan Hari Buruh DPD IMM DIY
YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPD IMM DIY) melalui Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik (HPKP) menyelenggarakan kegiatan Hikmah Talks bertajuk “Membaca Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Masa Depan Generasi Muda” pada Jum’at (15/5/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut menghadirkan berbagai perspektif strategis terkait tantangan pendidikan tinggi, dunia kerja, hingga masa depan generasi muda Indonesia. Adapun acara tersebut dipandu oleh moderator Zahrotul Firdaus selaku Kabid HPKP PC IMM Sleman.
Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua Bidang HPKP DPD IMM DIY, Ahsan Taqwim Al-Akid. Dalam sambutannya, Ahsan memaparkan kajian bidang yang dilakukan melalui hasil survei Nasional dengan menyoroti berbagai persoalan pendidikan tinggi yang saat ini tengah dihadapi Indonesia, mulai dari meningkatnya angka pengangguran terdidik, ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan dunia kerja (job mismatch), hingga keresahan mengenai wacana penataan program studi di perguruan tinggi. Sehingga dalam refleksi Hardiknas dan Hari Buruh, diskusi ini menjadi respon penting atas dinamika yang terjadi.
Menurutnya, perguruan tinggi idealnya mampu menjadi instrumen perubahan nasib dan mobilitas sosial masyarakat. Namun realitas menunjukkan bahwa banyak lulusan sarjana justru menghadapi ketidakpastian masa depan kerja. Ia juga menegaskan pentingnya merumuskan kebijakan pendidikan tinggi yang tidak hanya mengikuti logika industri, tetapi tetap berorientasi pada pembangunan peradaban yang adil dan inklusif.
“Perguruan tinggi seharusnya menjadi jalan bagi seseorang untuk mengubah nasib dan meningkatkan kualitas hidupnya. Namun temuan empirik dalam survei kami menunjukan bahwa masih banyak lulusan sarjana justru kerap dibayangi ketidakpastian dunia kerja. Karena itu, arah kebijakan pendidikan tinggi jangan hanya sibuk menyesuaikan kebutuhan industri, melainkan juga harus mampu mendorong mahasiswa untuk membangun peradaban yang lebih inklusif dan adil ke depan” tutur Ahsan.
Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ketua Umum DPD IMM DIY, Mayda Dwi Hidayanti. Ia menegaskan bahwa IMM DIY saat ini berupaya membangun tradisi gerakan yang lebih analitis, mendalam, dan berbasis data dalam membaca persoalan publik. Tidak terlalu reaksioner yang hanya berbasis opini dan sentiment semata. Menurutnya, banyak kebijakan pendidikan yang berlalu begitu cepat tanpa kajian kritis yang memadai sehingga agenda ini menjadi sarana untuk mengkaji salah satu fenomena penting dengan data sebagai basis kajian.
“Kami di IMM DIY ingin membangun tradisi gerakan yang tidak terburu-buru dalam merespons isu publik. Bagi kami, sebuah kebijakan harus dibaca secara tenang, kritis, dan berbasis data, bukan hanya karena ramai diperbincangkan atau didorong sentimen semata. Selama ini banyak isu yang melintas begitu cepat tanpa ruang kajian yang cukup mendalam. Maka melalui forum ini, kami ingin menghadirkan diskusi yang benar-benar berangkat dari fakta dan realitas yang terjadi di lapangan.” ungkap Mayda.
Mayda juga menyampaikan bahwa diskursus mengenai pendidikan tinggi perlu dikawal bersama dengan berpijak pada fakta objektif dan realitas sosial. Oleh karena itu, IMM menghadirkan forum ini sebagai ruang dialog berbagai perspektif, baik dari pemerintah maupun akademisi, agar generasi muda tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif merumuskan arah pendidikan Indonesia ke depan.
Dalam sesi keynote speech, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., yang diwakili oleh Suparto selaku Tenaga Ahli (TA), menyampaikan bahwa berbagai temuan dan keresahan yang disampaikan IMM DIY merupakan fakta empirik sekaligus masukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih relevan.
Ia mengakui bahwa persoalan pengangguran terdidik, rendahnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja, serta mutu perguruan tinggi masih menjadi tantangan besar nasional. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan relevansi program studi, tetapi juga kualitas dan aksesibilitas Perguruan Tinggi di Indonesia yang masih perlu ditingkatkan terlebih dalam urusan birokrasi yang rumit sehingga menghambat Perguruan Tinggi untuk bergerak fleksibel.
Suparto menjelaskan bahwa terdapat tiga arah utama pengembangan pendidikan tinggi ke depan, yakni fleksibilitas kurikulum, penguatan inovasi perguruan tinggi, dan pembentukan sumber daya manusia yang unggul serta adaptif terhadap perubahan zaman. Ia menekankan bahwa Perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Swasta, perlu memiliki keberanian untuk lebih inovatif dan tidak terjebak pada birokrasi yang rumit.
“Ke depan, Perguruan Tinggi perlu bergerak lebih fleksibel dalam menyusun kurikulum, lebih berani berinovasi, dan mampu menyiapkan sumber daya manusia yang unggul serta adaptif terhadap perubahan zaman. Itulah tiga arah utama pengembangan pendidikan tinggi ke depan, yakni 1) Fleksibilitas kurikulum, 2) Penguatan inovasi Perguruan Tinggi, dan 3) Pembentukan sumber daya manusia yang unggul serta adaptif. Jangan sampai energi habis hanya untuk mengurus birokrasi yang rumit. Kampus harus punya keberanian untuk bergerak lebih cepat, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam menjawab tantangan yang terus berubah” tegas Suparto.
Sementara itu, narasumber utama kegiatan, Prof. Faris Al-Fadhat selaku Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, memberikan pemaparan mendalam mengenai relasi antara perguruan tinggi dan dunia kerja dalam konteks perubahan struktur ekonomi global.
Menurut Prof. Faris, problem utama bukan semata-mata banyaknya lulusan sarjana, melainkan adanya perubahan struktur ekonomi global yang belum mampu menyesuaikan dengan serapan tenaga kerja terdidik secara optimal. Ia menilai bahwa kampus tidak boleh semata-mata mengikuti logika pasar dan hanya mencetak tenaga kerja siap pakai, namun harus ada dorongan untuk berpikir kreatif dan kritis agar membentuk leadership.
“Kampus harus melahirkan manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan mampu menciptakan sektor baru, bukan hanya menjadi pengikut pasar kerja,” ungkapnya Faris.
Ia juga menyoroti tantangan besar pendidikan tinggi saat ini, mulai dari disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan (AI), persaingan global antar kampus, hingga krisis makna yang dialami generasi muda. Menurutnya, kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, empati, dan soft skill menjadi modal utama yang harus dibangun mahasiswa di tengah perubahan zaman yang sangat cepat.
“Menurut saya, hari ini kampus sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ada tiga tantanngan Perguruan Tinggi. 1) Perkembangan teknologi dan AI bergerak sangat cepat, 2) Persaingan antar perguruan tinggi semakin terbuka secara global, sementara banyak anak muda juga mulai mengalami kebingungan arah dan, 3) Krisis makna dalam hidupnya. Karena itu, mahasiswa tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan akademik. Mereka juga perlu melatih cara berpikir kritis, kepemimpinan, empati, dan kemampuan interpersonal agar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman yang terus bergerak cepat” jelas Faris.
Dalam sesi diskusi, berbagai peserta turut menyampaikan keresahan mengenai pemotongan anggaran pendidikan, polemik penataan program studi, hingga tantangan perguruan tinggi dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Menanggapi hal tersebut, Prof. Faris menegaskan bahwa negara seharusnya menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu mendukung berkembangnya berbagai disiplin ilmu dan membuka ruang kerja yang lebih luas bagi lulusan perguruan tinggi.
Menutup kegiatan, Prof. Faris memberikan pesan reflektif kepada kader IMM agar terus mengembangkan kapasitas diri, kepemimpinan, dan kemampuan berpikir kritis. Menurutnya, IMM merupakan ruang penting dalam membentuk karakter dan kualitas generasi muda untuk masa depan bangsa.
“Indonesia tidak hanya diubah oleh ijazah, tetapi oleh manusia-manusia yang memiliki keberanian berpikir, kepemimpinan, dan kemampuan untuk terus berkembang,” pungkasnya.
Kegiatan Hikmah Talk’s ini menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan mahasiswa, akademisi, dan pemerintah dalam membaca arah kebijakan Perguruan Tinggi Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
