BALI, Suara Muhammadiyah - Rektor Universitas Bali International Muhammadiyah (BIM University), Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., menerima kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di BIM University, Rabu (26/8/2026).
Kunjungan tersebut menjadi ruang dialog antara perguruan tinggi dan parlemen dalam membahas penguatan kualitas pendidikan tinggi, diplomasi, perkembangan kecerdasan buatan (AI) hingga arah kebijakan pendidikan tinggi yang berdampak.
Dalam sambutannya, Harun yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menyampaikan bahwa kehadiran BIM University di Bali diharapkan dapat menjadi pintu gerbang sekaligus mercusuar pendidikan tinggi Muhammadiyah yang memiliki standar dan reputasi internasional.
Menurutnya, meskipun BIM University masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum menyelenggarakan perkuliahan secara penuh, kampus tersebut telah diarahkan untuk membangun jejaring internasional.
“Harapannya adalah ini akan menjadi pintu gerbang, corong, menjadi mercusuar berstandar dan bereputasi internasional bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ada di Bali, dan bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ada di Indonesia,” ujar Harun.
Harun juga menekankan pentingnya perubahan orientasi perguruan tinggi, khususnya bagi kampus-kampus yang telah berkembang dan memiliki kapasitas kuat. Menurutnya, perguruan tinggi mapan perlu mulai berfokus pada penguatan kualitas dan budaya mutu, bukan semata-mata pada peningkatan jumlah mahasiswa.
Ia mencontohkan kebijakan seleksi mahasiswa di UMS yang tetap menjaga daya tampung sesuai kapasitas dan standar mutu. Hal tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pendidikan sekaligus reputasi perguruan tinggi.
“Perguruan tinggi-perguruan tinggi yang sudah kategori mapan harus bisa menjadi corong lokomotifnya Indonesia. Jadi jangan lagi bermain di kapasitas dan kuantitas,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Harun juga mengusulkan agar BKSAP DPR RI dapat menjembatani penguatan peran kualitas, budaya mutu, standar mutu, dan sistem mutu dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.
Menurutnya, pertumbuhan jumlah mahasiswa harus diimbangi dengan kesiapan institusi dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Karena itu, penguatan sistem mutu perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah, parlemen, dan perguruan tinggi.
Selain itu, BIM University mengembangkan konsep AI Campus yang berdiri di atas tiga pilar, yakni IT Based Campus, Industry Campus, dan Entrepreneur Campus. Konsep tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem pembelajaran yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, kebutuhan industri, dan kemandirian lulusan.
Harun berharap dialog dan kerja sama antara BIM University dengan BKSAP DPR RI dapat terus berlanjut, terutama dalam mendukung terwujudnya pendidikan tinggi yang berdampak, berkontribusi, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, umat, serta bangsa.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comn&MediaSt., menjelaskan bahwa kunjungan kerja ke perguruan tinggi merupakan bagian dari upaya memperkuat dialog dan kerja sama antara parlemen dengan kalangan akademik.
Menurutnya, BKSAP memiliki peran dalam menjalankan diplomasi parlemen atau second track diplomacy untuk memperkuat kerja diplomasi pemerintah di berbagai forum internasional.
“Di dalam setiap kerja diplomasi, kami di parlemen selalu berjalan beriringan dengan apa yang dilakukan oleh eksekutif,” ungkap Irine.
Ia menambahkan, kampus memiliki posisi strategis dalam memberikan pandangan dan masukan berbasis keilmuan bagi pengambilan kebijakan. Karena itu, perguruan tinggi dinilai dapat menjadi mitra DPR RI dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan berdampak bagi masyarakat.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam dialog tersebut adalah perkembangan AI. Irine menilai perkembangan teknologi tersebut berlangsung sangat cepat dan membutuhkan kesiapan regulasi, infrastruktur, serta sumber daya manusia.
Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat kesiapan dalam menghadapi perkembangan ekosistem AI agar potensi teknologi tersebut dapat memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.
“Kampus adalah mitra strategis DPR RI dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang berdampak bagi masyarakat,” katanya. (Fika/Humas)
