YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Selain Titik Nol Malioboro, Jogja juga terkenal dengan angkringannya. Sebuah tempat yang menyediakan berbagai macam menu dengan porsi kecil dan minuman berbagai varian. Di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan, angkringan menyambut kedatangan para tamu undangan yang umumnya anak muda.
Kedatangan sekelompok anak muda ini tak lain hendak menyimak refleksi akhir tahun 2024 terkait ketimpangan sosial dan keadilan yang diselenggarakan LHKP (Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik) Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Senin siang (23/12). Refleksi kali ini mengundang beberapa narasumber yang memiliki konsen pada isu-isu kebijakan, hukum, politik, HAM, pemberantasan korupsi dan tata kelola SDA.
Mereka diantaranya Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Busyro Muqoddas, Ketua LHKP PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi, Ketua MHH PP Muhammadiyah Trisno Raharjo, Ketua Pusat Kajian FH UGM Totok Dwi Diantoro, Direktur Cellios Bhima Yudhistira, Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah David Effendi, Sekretaris PP Aisyiyah Diyah Puspitarini, hingga aktivis lingkungan dan pembuat film documenter Dandhy Dwi Laksono juga turut hadir membersamai meski secara online.
Busyro mengatakan, ada beberapa hal krusial yang melatar belakangai LHKP menggelar acara refleksi akhir tahun 2024. Ditemukan adanya pelanggaran berat yang dilakukan Presiden Jokowi selama menjabat.
Menurutnya, setidaknya terdapat empat catatan hitam peninggalan Presiden Jokowi yang patut diwaspadai sebagai kejahatan yang dilakukan secara terstruktur, massif dan sistematis. Pertama, kebijakan tentang Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Berbada Hukum yang merugikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Keberadaan PTN-BH secara langsung dapat mengikis eksistensi PTS dalam menjaring mahasiswa baru.
Kedua, kenaikan PPN menjadi 12 persen terbukti dapat lebih menyengsarakan kehidupan rakyat. Ketiga, kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) dinilainya tidak memberikan proteksi postif apa pun kepada negara dan rakyat. Justru dapat membuka celah korupsi yang sangat besar sehingga akan berpotensi kembali merugikan negara. Keempat, terjadinya pelemahan KPK secara terus-menerus di bawah rezim Jokowi.
“Kita berharap kepada Presiden Prabowo. Jika ingin memberantas korupsi, kembalikan KPK seperti sedia kala, kembalikan KPK menjadi lembaga yang independen,” ujarnya.
David Effendi selaku ketua panitia berharap diskusi ini dapat berlangsung cair dan tidak kaku. Menyediakan ruang bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan demokrasi yang tidak sedang baik-baik saja.
“Bau kolonial menghimpit rakyat. 2024 menjadi tahun penghabisan,” ucapnya.
Orkestrasi Muhammadiyah menyuarakan kemakmuran untuk semua menjadi mimpi bersama yang wajib diperjuangkan. (diko)
