YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Dalam rangka menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (PWPM DIY) menggelar diskusi politik bertajuk "Pilkada 2024: Bolehkah Pemuda Muhammadiyah Berpihak?" di Aula Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (9/9). Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh Muhammadiyah, dengan pemaparan materi oleh Dr Phil Ridho Al-Hamdi, MA (Ketua LHKP PP Muhammadiyah), Machhendra Setyo Atmaja (Bendahara Umum PP PM), dan Dr Iwan Setiawan, SAg., MSI (Wakil Ketua PWM DIY).
Dalam sambutannya, Imam Abror, Sekretaris PWPM DIY, menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif warga Muhammadiyah dalam Pilkada yang akan datang. Ia berharap melalui diskusi ini, pandangan masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, dapat lebih terbuka dalam menyikapi Pilkada yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. "Muhammadiyah dan politik bisa saling berinteraksi, namun kita harus ingat bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi politik melainkan organisasi dakwah. Politik tidak boleh memecah persatuan dalam Muhammadiyah," ujarnya.
Sementara itu, Arif Jamali Muis, SPd., MPd., Sekretaris PWM DIY, menegaskan bahwa Muhammadiyah memiliki tiga garis besar pedoman dalam melihat politik: khittah perjuangan, kepribadian Muhammadiyah, dan risalah Islam berkemajuan. Ia menekankan pentingnya warga Muhammadiyah mendukung kader yang maju dalam kontestasi politik, selama tetap menjaga nilai-nilai organisasi.
Racha Julian Chairurrizal, Wakil Ketua PWPM DIY, dalam pengantarnya menyebutkan bahwa diskusi ini akan menjadi bahan rekomendasi bagi dokumen aksi strategis Pemuda Muhammadiyah DIY dalam menghadapi Pilkada. Ia menekankan pentingnya dakwah politik sebagai salah satu langkah utama dalam menyebarkan nilai-nilai amar ma’ruf nahi munkar.
Diskusi ini juga memunculkan berbagai perspektif, salah satunya adalah pandangan Dr Iwan Setiawan yang menyampaikan bahwa meskipun Muhammadiyah bukan organisasi politik, kadernya harus mampu memainkan peran dalam politik kebangsaan. "Kader Muhammadiyah boleh terlibat, namun harus tetap menjaga nilai-nilai Muhammadiyah dalam setiap langkah politik," ujarnya.
Machhendra Setyo Atmaja, Bendahara Umum PP Pemuda Muhammadiyah, menegaskan bahwa kader Muhammadiyah harus mampu bersaing di dunia politik dengan cara yang terstruktur dan strategis. "Pemuda Muhammadiyah harus terus berkiprah dan mempersiapkan diri dengan meningkatkan kapasitas sebelum terjun ke politik. Selain itu, Muhammadiyah selalu siap mendukung kadernya, baik di bidang pendidikan maupun ekonomi," jelasnya.
Dr Phil Ridho Al-Hamdi, MA., Ketua LHKP PP Muhammadiyah, memberikan perspektif kritis mengenai sikap politik Muhammadiyah. Beliau menjelaskan bahwa dalam dokumen resmi Muhammadiyah, tidak ada yang menyebutkan bahwa Muhammadiyah harus bersikap netral dalam politik. "Muhammadiyah itu independen, bukan netral. Kader Muhammadiyah boleh berpihak, namun harus tetap mengikuti etika organisasi. Individu atau komunitas Muhammadiyah bisa mendukung salah satu pihak dalam kontestasi politik, asalkan tidak menggunakan atribut resmi Muhammadiyah dan selalu berkonsultasi dengan PWM setempat," jelas Ridho. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai Muhammadiyah dan keterlibatan politik praktis.
Diskusi yang berlangsung dinamis ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi langkah strategis Pemuda Muhammadiyah DIY dalam menghadapi Pilkada 2024, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dakwah, amar ma’ruf nahi munkar, serta etika politik yang baik dan berintegritas. (Kiky)
