Dungu
Oleh: Ahsan Jamet Hamidi, Ketua PRM Legoso, Tangerang Selatan
Saya sering sekali mendengar kata “dungu” diucapkan oleh Rocky Gerung. Ia kerap memakai kata tersebut dalam debat politik, wawancara televisi, podcast, maupun media sosial. Kata itu seolah menjadi ciri khas retorikanya. “Dungu” yang ia maksud lebih mengarah pada cara berpikir atau ketidakmampuan bernalar, bukan penghinaan personal terhadap seseorang. Saya mengamini pandangan tersebut.
Akhir-akhir ini, saya menemui pandangan dan perilaku pejabat publik yang bagi saya sungguh menjengkelkan. Pertama ialah gagasan yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam menyikapi peristiwa kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada 27 April 2026. Atas peristiwa itu, 16 orang meninggal dunia dan sekitar 91 orang luka-luka. Mayoritas korban tewas merupakan penumpang di gerbong khusus perempuan pada KRL yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek.
Menteri PPPA, Arifah Fauzi, mengusulkan agar gerbong khusus perempuan pada KRL dipindahkan ke bagian tengah setelah kecelakaan kereta. Usulan itu menuai kemarahan publik karena dianggap tidak menyentuh akar persoalan keselamatan transportasi, bahkan dinilai tidak sensitif terhadap korban karena seolah membedakan keselamatan berdasarkan jenis kelamin. Menyadari kekeliruannya, sang menteri segera meminta maaf.
Perilaku lain yang dipertontonkan oleh aparatur negara dan juga membuat publik marah ialah sikap dewan juri dalam lomba cerdas cermat di Pontianak. Mereka dinilai tidak adil karena membedakan perlakuan terhadap jawaban yang substansinya dianggap sama. Perbedaan standar penilaian inilah yang memunculkan kesan inkonsisten, subjektif, dan tidak adil. Dewan juri dinilai kurang memberikan penjelasan secara terbuka saat protes muncul sehingga menambah kekecewaan peserta dan publik terhadap transparansi proses penilaian lomba tersebut. Mereka adalah Indri Wahyuni, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI; Triyatni, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan MPR RI; serta Dyastasita WB, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI.
Belum reda kemarahan publik, muncul lagi perilaku buruk lain yang dipertontonkan oleh Syahri Fadil Muzakli, anggota DPRD Jember dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Dalam tayangan video, ia terlihat bermain gim di ponsel sambil merokok ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Jember berlangsung untuk membahas masalah layanan kesehatan dan stunting yang dihadiri oleh Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta para kepala puskesmas se-Kabupaten Jember. Sikapnya dipandang tidak pantas dan melanggar tata krama kelembagaan.
Negara yang Diawasi oleh Media Sosial
Ketiga peristiwa itu begitu cepat tersebar ke publik melalui media sosial. Informasi tersebut menyebar tanpa dapat dibendung arusnya. Kabar itu tidak muncul dari lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk negara sebagai lembaga pengawas, yang tugas utamanya mengawasi perilaku pejabat publik. Jangan-jangan lembaga-lembaga pengawas negara tersebut juga memperoleh informasi dari media sosial. Betapa besar jasa media sosial dalam melakukan pengawasan publik atas perilaku buruk yang selama ini dipertontonkan oleh para pejabat publik di tengah ketidakberdayaan lembaga-lembaga pengawas aparatur negara.
Saya meragukan kinerja lembaga-lembaga kontrol yang selama ini dibiayai oleh uang rakyat. Hasil pengawasannya tidak mudah diketahui oleh publik. Mungkin karena adanya sikap saling mengabaikan di antara sesama aparatur negara. Mereka seolah lebih sibuk menjaga citra daripada membuka ruang kritik serta menegakkan sanksi kepada para pelanggar. Budaya asal bapak senang semakin tumbuh subur seiring dengan performa para pemimpin yang antikritik, tetapi sangat menyukai pujian dan basa-basi semu. Jangan disalahkan jika pada akhirnya warga lebih percaya pada tekanan opini publik dan viralitas media dibandingkan sistem pengawasan resmi negara. Lembaga kontrol pemerintah saat ini telah bergeser menjadi pengawasan alamiah yang disuarakan oleh media sosial.
Selain mengapresiasi peran dan jasa media sosial, saya juga mengapresiasi sikap kesatria yang ditunjukkan oleh Menteri PPPA yang segera meminta maaf kepada publik atas kekeliruannya. Demikian pula kepada para pembawa acara dalam kegiatan cerdas cermat antarpelajar SMA di Pontianak. Dengan santun dan tulus, mereka telah meminta maaf melalui akun media sosialnya.
Di negeri yang sangat agamis secara simbolik ini, sikap berani meminta maaf dan mengakui kesalahan merupakan perilaku mulia dan ajaran semua agama. Namun, praktiknya masih jauh panggang dari api. Sikap kesatria dengan berani mengakui kesalahan enggan dilakukan karena budaya birokrasi kita kerap menempatkan pejabat sebagai simbol kewibawaan. Misalnya, ketika ada pejabat berpidato dan ingin melawak, seaneh apa pun leluconnya, para hadirin tetap akan bertepuk tangan. Sebaliknya, perilaku sederhana dan tidak suka menghamburkan uang negara justru akan dinilai pelit.
Dalam budaya kepemimpinan yang gila hormat dan penuh basa-basi, kesempurnaan tampilan luar seakan menjadi tolok ukur utama. Para pemimpin juga kerap dikelilingi bawahan yang tampak selalu siap menjalankan tugas meskipun perintahnya belum benar-benar dipahami. Glorifikasi sumpah setia dan ungkapan siap mati demi atasan maupun rakyat kerap dipertontonkan melalui pidato-pidato penuh omong kosong. Kehormatan sering disematkan kepada mereka yang gemar berpidato menggebu-gebu, rajin memberi janji, tetapi miskin bukti. Seolah-olah semua telah selesai dengan baik, padahal hanya tampak di permukaan.
Sebagai bangsa yang kerap menganggap diri kuat dan hebat, sesungguhnya kita sedang menghadapi persoalan yang sangat serius, yakni hilangnya kejujuran dan kerendahan hati para pemimpin yang kemudian ditiru oleh para bawahannya. Dalam lingkungan budaya politik semacam ini, sikap mengakui kesalahan akan dianggap sebagai tanda kelemahan, ancaman terhadap jabatan, atau risiko politik yang dapat merusak citra pribadi maupun institusi.
Membela citra pribadi atasan dan kawan sejawat kerap dimanipulasi sebagai upaya menjaga nama baik institusi, bangsa, dan negara. Apesnya, tindakan pembelaan itu sering dilakukan dengan segala cara, termasuk kekerasan, melanggar tata krama, bahkan hukum, hingga bertentangan dengan prinsip dan nilai luhur institusi itu sendiri. Spirit membela korps tidak lagi dilandasi oleh hasrat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan membela kepentingan warga, melainkan lebih banyak dilakukan untuk melindungi ego dan kepentingan sesaat, entah karena jabatan maupun kepentingan ekonomi.
Akibatnya, banyak pejabat lebih memilih membela diri, mencari pembenaran, mengindar dari akses media social atau menunggu isu mereda daripada segera meminta maaf secara terbuka. Budaya feodal dalam birokrasi di negeri ini juga membuat kritik tidak tumbuh sehat karena bawahan cenderung enggan mengoreksi atasan, sementara atasan terbiasa jarang disalahkan. Mereka lupa bahwa kepercayaan warga justru akan tumbuh kepada pemimpin yang jujur mengakui kekeliruan daripada kepada mereka yang terus mempertahankan pembenaran semu.
Dari tulisan ini, saya menemukan konteks yang lebih jelas dari kata “dungu” yang kerap dilontarkan oleh Rocky Gerung. Saya tidak lagi risih. Sebaliknya, saya justru merindukan kata-kata itu diteriakkan oleh jutaan warga ketika berhadapan dengan para pejabat negara yang kehilangan akal sehat, kejujuran, dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Sebab, bangsa ini tidak sedang kekurangan orang pintar, melainkan terlalu banyak orang berkuasa yang enggan bersikap jujur, berani bertanggung jawab, dan belajar bersikap rendah hati.
