YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah — Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Achmad Nurmandi mendorong para guru besar Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) untuk memperkuat peran kebangsaan melalui sumbangan pemikiran akademik terhadap berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia. Guru besar diharapkan tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan di lingkungan kampus, tetapi juga memberikan masukan berbasis keilmuan terhadap kebijakan publik.
Pesan tersebut disampaikan Achmad Nurmandi saat membuka Forum Komunikasi Guru Besar Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (Forkom GB-PTMA) 2026 di Prime Hotel, Student Dormitory UMY, Jumat (9/10). Kegiatan ini dihadiri Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si. Sebanyak 110 guru besar hadir dalam forum tersebut dari bebagai PTMA berbagai daerah.
Nurmandi menyampaikan bahwa forum tersebut memiliki dua agenda penting. Pertama, melakukan regenerasi kepemimpinan Majelis Guru Besar PTMA yang telah terbentuk. Kedua, memperkuat pendampingan bagi dosen yang sedang meniti jenjang akademik menuju guru besar agar prosesnya berlangsung lebih terarah dan sistematis.
Selama ini, pendampingan calon guru besar telah berjalan melalui mekanisme pengelompokan berdasarkan bidang ilmu atau grading. Melalui mekanisme tersebut, guru besar mendampingi dosen sesuai dengan kepakaran masing-masing. Namun, Nurmandi menilai upaya tersebut masih perlu diperkuat agar pelaksanaannya lebih terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Harapan saya, dengan adanya nota kesepahaman atau MoU, pendampingan ini bisa semakin terstruktur, sistematis, dan masif. Kita ingin membantu teman-teman yang sudah menjadi lektor kepala, tetapi ekosistem di sekitarnya belum cukup mendukung,” ujarnya.
Menurut Nurmandi, penguatan ekosistem akademik menjadi penting agar potensi sumber daya manusia di lingkungan PTMA dapat berkembang secara optimal. Kolaborasi antarguru besar diharapkan membuka ruang pendampingan yang lebih luas, sekaligus mempercepat lahirnya profesor-profesor baru di berbagai bidang keilmuan.
Selain penguatan kelembagaan dan regenerasi akademik, Nurmandi menekankan pentingnya kontribusi guru besar dalam merespons persoalan kebangsaan. Ia menilai perguruan tinggi memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan ilmiah dan memberikan masukan kepada pemerintah terhadap kebijakan yang berdampak pada masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah agenda pemerintah, termasuk program Koperasi Merah Putih, yang dapat dikaji dan diberi masukan oleh para guru besar sesuai dengan bidang kepakarannya. Pandangan akademisi, menurutnya, penting agar kebijakan publik mendapatkan pertimbangan ilmiah yang memadai.
Guru besar di bidang hukum, misalnya, dapat turut menyampaikan kajian dan pandangan akademik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi maupun berbagai persoalan hukum yang berkembang. Dengan demikian, kepakaran yang dimiliki perguruan tinggi tidak berhenti pada publikasi dan kegiatan akademik, tetapi juga berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nurmandi mengingatkan bahwa kebebasan akademik harus dijalankan dengan tanggung jawab dan etika. Sivitas akademika memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat secara kritis, tetapi tetap perlu menjaga kesantunan serta mendasarkan pandangan pada argumentasi ilmiah.
“Kita di perguruan tinggi memiliki kebebasan akademik untuk berpendapat, tetapi harus sesuai dengan etika Muhammadiyah, santun, dan disampaikan secara akademik. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi bangsa,” tegasnya.
Gagas Muhammadiyah United
Sebanyak 117 dari 162 PTMA tercatat belum memiliki guru besar. Kesenjangan tersebut hendak dijawab lewat gagasan “Muhammadiyah United”, yakni jejaring guru besar lintas kampus.
Ketua Panitia, Prof. Dr. Sidik Jatmika, M.Si., memaparkan hasil temuan dan gagasannya di hadapan lebih dari 100 guru besar yang hadir. Sekitar 480 guru besar memiliki homebase di PTMA, tetapi baru 45 kampus yang memilikinya. Sebaran tersebut dinilai belum merata dan menjadi pekerjaan besar bila kualitas para guru besar ingin dilakukan pemerataan.
Sidik menghitung, bila setiap tahun sepuluh kampus terbantu, pemerataan butuh waktu panjang. “Itu artinya setidaknya butuh 12 tahun untuk memastikan semua kampus memiliki guru besar. Tentu bukan pekerjaan yang mudah,” ujar Sidik.
Karena itu, Sidik merasa forum ini dapat merangkul kampus yang belum memiliki guru besar. Menurutnya, mereka dapat hadir untuk benchmarking guna membangun ekosistem yang mempercepat lahirnya guru besar.
Sidik membeberkan bahwa jalan keluarnya adalah dengan menyatukan potensi guru besar yang ada. Ia menamai gagasan tersebut ‘Muhammadiyah United’.
“Dalam forum ini salah satu tujuannya kita ingin membentuk apa yang disebut Muhammadiyah United. Ini dimaksudkan sebagai wadah profesor Muhammadiyah bagi seluruh PTMA,” imbuhnya lagi.
Dengan begitu, Sidik optimis bahwa sekitar 500 guru besar di lingkungan PTMA dapat dioptimalkan bersama.
Langkah pertamanya memetakan keahlian guru besar yang selama ini belum teridentifikasi. Pemetaan mengelompokkan mereka berdasarkan rumpun ilmu, seperti Al-Islam, kependidikan, humaniora, ilmu alam, dan ilmu sosial.
Dari pemetaan tersebut, Sidik mengusulkan guru besar yang berkunjung ke kampus tidak sebatas mengajar sebagai dosen tamu. Ia mencontohkan, sekali guru besar datang bisa melaksanakan 5 sampai 6 fungsi.
Guru besar dapat menjadi dosen kedua yang mendampingi dosen lokal sebagai dosen utama. Menurut Sidik, skema tersebut juga dapat meningkatkan reputasi kampus. Mereka juga dapat terlibat dalam penelitian, pengabdian, dan publikasi.
“Peran lainnya adalah konsultan akademik bagi 162 PTMA,” jelas Sidik.
Guru Besar UMY di bidang keamanan manusia ini menambahkan, keahlian guru besar sangat dibutuhkan lembaga lain di persyarikatan Muhammadiyah. Ia mendapat informasi bahwa Majelis Tarjih menanti masukan profesor atas isu kontemporer, seperti Bitcoin dan label halal.
Forum menargetkan Pernyataan Bersama, Rekomendasi Strategis, Matriks Rencana Tindak Lanjut 2026-2027, dan kepengurusan Forkom GB-PTMA periode 2026-2030. Program lintas PTMA dapat dikembangkan melalui konsorsium atau kelompok kerja khusus. (ID)
