BANDA ACEH, Suara Muhammadiyah - Tim Peneliti Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menggelar Focus Group Discussion (FGD) tingkat Provinsi Aceh di Hotel Grand Permata Hati, Ruang Istiqomah 2, Banda Aceh, pada Rabu 26 Agustus 2026. Forum strategis ini merupakan bagian dari skema Hibah Penelitian Terapan serta Luaran Prototipe BIMA 2026.
FGD ketiga ini mengusung tema “Optimalisasi Pendapatan Daerah dengan Penguatan Regulasi dan Model Integrasi Ekosistem Digital Pariwisata Aceh melalui Platform JAKLOM.” Sebelumnya, kegiatan serupa telah terlaksana di Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar.
Kegiatan ini bertujuan mematangkan platform JAKLOM (Jelajah Kota Melalui Online Mobile) dan sistem GeoPAD. Kedua platform dirancang untuk mengintegrasikan ekosistem pariwisata digital, aktivitas ekonomi lokal, serta tata kelola data pendapatan daerah.
FGD dibuka oleh Kepala UPTD Museum Tsunami Aceh, M. Syahputra Azwar, S.STP., M.Ec.Dev., yang mewakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan untuk menjawab tantangan digitalisasi sektor pariwisata yang kian kompleks.
Forum ini menghadirkan perwakilan pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi pariwisata, hingga tim peneliti dan pengembang aplikasi. Konsep JAKLOM dengan pendekatan tiga perspektif wilayah, ketua Tim Peneliti Unmuha, Dr. Surna Lastri, S.E., M.Si., CTT, CSBA, memaparkan bahwa pengembangan JAKLOM bukan sekadar membangun aplikasi, melainkan merancang sistem ekosistem digital yang terintegrasi dengan kebutuhan pemerintah dan ekonomi lokal.
"Penelitian ini memadukan tiga perspektif pembelajaran dari wilayah sampel. Sabang dengan fokus pada tata kelola destinasi dan perilaku wisatawan.Aceh Besar dengan fokus pada integrasi destinasi dan pelaku ekonomi lokal. Kemudian Provinsi Aceh dengan fokus pada kebijakan makro, regulasi, koordinasi, dan integrasi antarwilayah," kata Surna Lastri dalam keterangannya pada Rabu, 26 Agustus.
"Ketiga wilayah ini kami tempatkan sebagai perspektif pembelajaran yang saling melengkapi untuk membangun model JAKLOM yang utuh," tegas Dr. Surna menambahkan
Kabid Pemasaran Disbudpar Aceh, Akmal Fajar, S.STP., M.Si., menyampaikan arah kebijakan pengembangan pariwisata daerah sebagai acuan tim peneliti dalam menyelaraskan regulasi dengan aktivitas ekonomi berbasis digital.
Haikal Maulana Fauruzi yang merupakan tim Pengembang JAKLOM bersama M. Reza Salahuddin dan Devi Kumala, S.T., M.T. merupakan tim Peneliti turut mempresentasikan fitur teknologi GeoPAD. System ini berfungsi menghubungkan informasi geografis, destinasi wisata, dan transaksi ekonomi guna mendukung penerimaan daerah secara akuntabel.
Dipandu oleh Dr. Marlizar, S.E., M.M., diskusi kelompok terarah membedah empat topik utama:
1. Potensi Ekonomi & Pendapatan Daerah: Mengidentifikasi peluang kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Penguatan Regulasi & Tata Kelola: Memanfaat serta menyelaraskan regulasi daerah yang ada agar mendukung integrasi data lintas sektor.
3. Integrasi Data & Transaksi Ekonomi: Memetakan alur transaksi digital dan data pariwisata guna membantu formulasi kebijakan pemerintah.
4. Validasi Model JAKLOM: Menyerap masukan stakeholder terkait kebutuhan data, fitur aplikasi, konektivitas sistem, dan kelembagaan.
Kolaborasi Multidisiplin Lintas Perguruan Tinggi
Penelitian terapan ini melibatkan kolaborasi akademisi dari tiga perguruan tinggi, yaitu Unmuha, Universitas Malikussaleh (Unimal), dan UIN Ar-Raniry diantara Dr. Surna Lastri, S.E., M.Si sebagai metua Peneliti, Dr. Marlizar, S.E., M.M. anggota leneliti dan Devi Kumala, S.T., M.T anggota peneliti dari Unmuha.
Dr. Nurhafni anggota peneliti dari Universitas Malikussaleh serta Dr. Taufik yang anggota Peneliti dari UIN Ar-Raniry. Kegiatan ini turut diikuti Haikal Maulana Fauruzi dan M. Reza Salahuddin selaku Tim Pendukung Pengembangan aplikasi JAK LOM. Tim lintas disiplin ini menggabungkan keahlian akuntansi sektor publik, manajemen pariwisata, kebijakan publik, dan teknologi informasi.
Pelaksanaan FGD Provinsi Aceh menjadi milestones penting dalam merumuskan luaran terapan berbasis bukti (evidence-based). Hasil masukan dari Bappeda Aceh, BPKA, Discominfo, Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag, Dishub, BPS, Bank Aceh Syariah, serta asosiasi pariwisata akan langsung diterapkan dalam penyempurnaan prototipe JAKLOM–GeoPAD. (*)
