SURAKARTA, Suara Muhammadiyah - Menjelang mudik Lebaran, kondisi infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa kembali menjadi sorotan. Volume kendaraan yang meningkat signifikan di jalur-jalur utama seperti Pantura menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi pemerintah.
Menurut Assoc. Prof. Zilhardi Idris, Ir., MT., DR, Dosen Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), permasalahan ini tidak hanya sebatas infrastruktur fisik, tetapi juga melibatkan aspek manajemen lalu lintas dan koordinasi antar instansi pemerintah. Masalah transportasi tidak hanya berkaitan dengan Kementerian Perhubungan atau PUPR saja, tetapi juga melibatkan koordinasi antara berbagai institusi di tingkat nasional maupun daerah.
"Transportasi itu bukan hanya masalah infrastruktur, tapi juga melibatkan manusia, jika pengelolaan dan koordinasi antar lembaga tidak berjalan dengan baik, masalah macet dan ketidaknyamanan pasti akan meningkat," ujarnya saat ditemui di ruangannya, Rabu (26/3).
Macet selama mudik lebaran tidak dapat terelakkan. Peningkatan volume kendaraan saat mudik semakin memperparah kemacetan, terutama di jalur-jalur utama. Kebijakan diskon tarif tol yang diterapkan sebagai insentif bagi pemudik, menurutnya lebih bersifat strategi bisnis daripada solusi nyata dalam mengurangi beban lalu lintas.
"Diskon tol lebih sebagai upaya meningkatkan daya saing jalan tol dibandingkan jalan arteri. Ini bukan solusi jangka panjang dalam mengatasi kemacetan," tambahnya.
Masalah lain yang turut menjadi sorotan adalah kualitas infrastruktur di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa. Ia menegaskan bahwa ketimpangan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, karena konektivitas yang buruk menghambat distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berbasis pemerataan menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan ini. "Perencanaan transportasi harus mempertimbangkan aspek lingkungan, keselamatan, dan dampak sosial. Tidak hanya membangun jalan baru, tetapi juga memastikan infrastruktur yang sudah ada tetap terpelihara dengan baik," sebutnya.
Dalam kaitannya dengan transportasi umum, Zilhardi mengungkapkan bahwa secara teoritik transportasi publik lebih efisien daripada kendaraan pribadi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa implementasinya di lapangan sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan kesiapan infrastruktur yang memadai dan harus memperhatikan masalah fleksibilitas. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan transportasi publik agar lebih menarik bagi masyarakat.
Mengakhiri pandangannya, ia berharap bahwa pemerintah dan seluruh stakeholder terkait bisa bekerja lebih baik dalam merencanakan pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh Indonesia. "Masalah transportasi bukan hanya soal kemacetan, tapi soal keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Kita harus pastikan bahwa setiap wilayah di Indonesia memiliki akses yang setara terhadap infrastruktur yang memadai," tegasnya. (Al/Humas/m)
