YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Bangunan moralitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan negara harus terus ditegakkan dan dirawat, terutama oleh para kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Demikian dikemukakan Abidin Fikri, Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI.
“Tantangan terbesar bagi kader-kader yang "berdiaspora" di ranah publik bukanlah sekadar bagaimana mendapatkan kekuasaan, melainkan bagaimana mempertanggungjawabkannya,” tegas Abidin.
Abidin memandang, IMM sebagai organisasi otonom yang berkemajuan dan pro-aktif dalam mengurus ihwal kebangsaan dan keindonesiaan.
Itulah poin dalam Dialog Kebangsaan Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (Fokal IMM DIY), Ahad (28/6) di Burza Hotel Yogyakarta.
“IMM itu adalah kader bangsa. Kader bangsa itu posisinya di mana saja boleh, baik di parlemen, birokrasi, komisi-komisi negara, hingga akademisi,” ujarnya.
Sehingga, kader IMM jangan sampai jengah untuk berdiaspora lebih membuana. Lebih-lebih berkecimpung di dunia perpolitikan.
“Kalau Anda mampu, tunjukkan kapasitas Anda," tegas Abidin.
Lain hal paling fundamental, ketika sudah masuk ke perpolitikan, perlu menjaga diri agar tidak terjeblos dalam ngarai korupsi hatta kekuasaan yang diemban. Sebab, sudah banyak kasus yang laik dijadikan kaca benggala, sehingga tidak terjebak pada hal demikian.
“Logika kekuasaan itu sederhana: semakin besar kuasanya, semakin besar kecenderungannya untuk zalim dan korup,” bebernya.
Apa yang kemudian bisa membatasi itu? Kata Abidin ada dua variabel utama; kejujuran dan kesalehan pada diri sendiri.
“Seorang penyelenggara negara tidak boleh menggunakan instrumen pemerintahan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan,” terangnya.
Dalam pada itu, Abidin mengingatkan, mesin kekuasaan harus diejawantahkan sesuai dengan garis konstitusi yang telah dipakemkan, sehingga setiap kebijakan tetap berpokok pangkal pada Pancasila dan UUD 1945.
“Kalau waktunya selesai, ya nyatakan selesai. Jangan memberikan harapan-harapan palsu. Kita butuh pemimpin yang sadar batas kekuasaan," tegasnya lagi. (Cris)
