BANDUNG, Suara Muhammadiyah - Lembaga Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LP UMKM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) LP UMKM PWM Jawa Barat Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Workshop Pengembangan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) se-Jawa Barat. Kegiatan yang mengusung tema “Berjamaah Membangun Ekonomi Umat” ini berlangsung di Auditorium RS Muhammadiyah Bandung, Sabtu (13/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua PWM Jawa Barat Prof. Dr. Ahmad Dahlan, M.Ag., Wakil Ketua PWM Jawa Barat H. Usep Sudrajat, S.H., M.H., Bendahara PWM Jawa Barat H. Acep Muharom T. Syamsudin, S.H., Wakil Ketua II LP UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafrudin Anhar, S.E., M.M., serta Ketua LP UMKM PWM Jawa Barat Ardi Fajar Gunawan.
Sebanyak kurang lebih 60 peserta yang berasal dari 21 Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Jawa Barat mengikuti kegiatan ini. Rakerwil menjadi forum strategis untuk melakukan konsolidasi program, memperkuat jejaring ekonomi Muhammadiyah, serta mendorong pengembangan lembaga keuangan Muhammadiyah di tingkat daerah melalui BTM.
Dalam sambutannya, Ketua LP UMKM PWM Jawa Barat, Ardi Fajar Gunawan, menegaskan bahwa tantangan ekonomi saat ini semakin kompleks seiring ketatnya persaingan usaha dan pesatnya perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Kondisi tersebut menuntut para pelaku UMKM untuk mampu beradaptasi dan melakukan transformasi secara berkelanjutan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, LP UMKM PWM Jawa Barat mengusung visi besar “Daerah Berdaya, Wilayah Berjaya: Berjamaah Membangun Ekonomi Umat”, yang menekankan pentingnya membangun kekuatan ekonomi Muhammadiyah secara kolektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan sektor UMKM dan BTM merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi Persyarikatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan umat.
“LP UMKM Muhammadiyah Jawa Barat menetapkan satu arah besar gerakan ekonomi Muhammadiyah Jawa Barat, yaitu Daerah Berdaya, Wilayah Berjaya. Berjamaah membangun ekonomi umat berarti membangun ekosistem ekonomi Muhammadiyah Jawa Barat yang terintegrasi dan berkemajuan,” ujar Ardi.
Sementara itu, Wakil Ketua PWM Jawa Barat, H. Usep Sudrajat, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Muhammadiyah Jawa Barat perlu segera mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi sebagai pilar penting yang melengkapi keberhasilan Persyarikatan di sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, upaya tersebut harus dimulai dari perubahan pola pikir dan penguatan niat kader untuk terjun langsung dalam aktivitas ekonomi produktif, dimulai dari usaha mikro hingga pengembangan BTM di setiap daerah sebagai sarana penguatan ekonomi berjamaah.
Pada kesempatan yang sama, Ketua PWM Jawa Barat, Prof. Dr. Ahmad Dahlan, M.Ag., menegaskan bahwa penguatan ekonomi melalui Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) merupakan kebutuhan yang bersifat mendesak dan strategis bagi seluruh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM).
Beliau menekankan pentingnya transformasi tata kelola organisasi dari budaya yang berorientasi pada pengeluaran anggaran menuju sistem pengelolaan keuangan yang produktif dan berkelanjutan melalui investasi. Salah satu target yang dicanangkan adalah pembentukan Dana Abadi Muhammadiyah dengan nilai minimal Rp1 miliar pada setiap PDM sebagai fondasi kemandirian finansial organisasi.
“BTM harus menjadi instrumen strategis untuk membangun kemandirian ekonomi Persyarikatan. Kita perlu mengubah cara pandang dari sekadar menghabiskan anggaran menjadi membangun aset dan investasi yang produktif. Dengan demikian, Muhammadiyah Jawa Barat dapat mempercepat penguatan ekonomi organisasi dan meningkatkan kebermanfaatan bagi umat,” tegas Prof. Ahmad Dahlan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tujuan akhir dari penguatan ekonomi Muhammadiyah adalah menghadirkan kemuliaan hidup bagi kader dan umat melalui pengelolaan amal usaha yang profesional, sistematis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.
Rangkaian kegiatan berlangsung dengan penuh antusiasme dan semangat kolaborasi. Rakerwil dan Workshop Pengembangan BTM ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi Muhammadiyah di Jawa Barat, sekaligus mempercepat terwujudnya kemandirian ekonomi umat melalui gerakan yang terorganisasi, berjamaah, dan berkemajuan.
Kembangkan BTM
Di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompetitif, keberadaan lembaga keuangan mikro syariah menjadi semakin penting sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu institusi yang memiliki peran strategis dalam ekosistem ekonomi Muhammadiyah adalah BTM. Di Jawa Barat, upaya pengembangan BTM memperoleh energi baru melalui keterlibatan LP UMKM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat.
Kehadiran LP UMKM tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator pengembangan usaha, tetapi juga sebagai penghubung antara kebutuhan pembiayaan, pendampingan usaha, dan penguatan kelembagaan ekonomi Muhammadiyah.
Ketua LP UMKM PWM Jawa Barat; Ardi Fajar Gunawan mengakui bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, lemahnya manajemen usaha, hingga akses pasar yang terbatas. “Dalam kondisi seperti ini, BTM tidak cukup hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan. BTM harus bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi yang mampu mendampingi pelaku usaha dari hulu hingga hilir,” terangnya.
Sementara, Sekretaris Induk BTM; Rusman Effendi, saat menyampaikan tentang materi filosofi pendirian microfinance Muhammadiyah menegaskan, peran LP UMKM Jawa Barat memiliki posisi penting dalam memperkuat ekosistem BTM. Pengembangan BTM tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi Muhammadiyah. Telah hadirnya BTM di Jawa Barat seperti di Cirebon dan CIleungsi Kabupaten Bogor adalah momentum untuk dikembangkang di beberapa Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) lain. Apalagi hal ini senada dengan program Gerakan Microfinance Muhammadiyah yaitu satu PDM satu BTM.
Oleh sebab itu Rusman berharap ada beberapa strategis yang dapat dilakukan LP UMKM Jawa Barat antara lain: Pertama, membangun integrasi UMKM dan BTM. Pelaku usaha binaan LP UMKM dapat menjadi basis pasar potensial bagi BTM. Sebaliknya, BTM dapat menyediakan pembiayaan syariah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.
Kedua, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pengurus dan pengelola BTM memerlukan peningkatan kompetensi di bidang manajemen risiko, tata kelola, digitalisasi layanan, dan pengembangan produk syariah. LP UMKM dapat menjadi motor pelatihan dan sertifikasi bagi SDM BTM. Ketiga, memperkuat pendampingan usaha. Pembiayaan yang sehat tidak hanya bergantung pada kemampuan membayar anggota, tetapi juga pada keberhasilan usaha yang dijalankan. Karena itu, pendampingan bisnis harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari layanan BTM. Keempat, mendorong digitalisasi. Era digital menuntut BTM untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan. LP UMKM dapat berperan dalam mendorong transformasi digital yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan BTM.
“Empat strategi ini bisa menjadi road map dalam membangun BTM oleh LP UMKM Jawa Barat,”paparnya.
Sementara Ketua Induk BTM; Achmad Suud, menambahkan, kedepan, pengembangan BTM perlu diarahkan pada konsep korporasi microfinance Muhammadiyah. Artinya, BTM tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi membangun sinergi dalam jaringan yang terintegrasi. Apalagi secara arsitektur microfinance Muhammadiyah ada BTM Primer, Pusat BTM dan Induk BTM. Melalui pendekatan ini, BTM dapat memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, berbagi teknologi, dan memperluas jaringan pelayanan.
“Keberadaan LP UMKM Jawa Barat kedepan dapat menjadi katalisator dalam proses konsolidasi dan penguatan kelembagaannya,” kata Suud.
Selain itu, diperlukan sinergi dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan masjid Muhammadiyah akan menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung. Potensi ekonomi warga Muhammadiyah yang sangat besar harus mampu dikelola menjadi kekuatan bersama dalan circle manajemen keuangan syariah bernama BTM. Pengembangan BTM bukan semata-mata agenda kelembagaan, melainkan bagian dari ikhtiar besar membangun kemandirian ekonomi umat. Di sinilah peran LP UMKM Jawa Barat menjadi sangat strategis sebagai penggerak, pendamping, dan penghubung berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Muhammadiyah.
Jika sinergi antara LP UMKM dan BTM dapat dibangun secara kuat, maka lahirlah sebuah ekosistem ekonomi syariah yang tidak hanya sehat secara bisnis, tetapi juga berdaya guna bagi masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan pengembangan BTM akan menjadi bukti bahwa ekonomi umat dapat tumbuh melalui kolaborasi, profesionalisme, dan semangat dakwah yang berkemajuan.
