Korupsi di Indonesia Capai Status Darurat, Haedar Ajak Seluruh Elemen Bangsa Bersatu Perangi Perilaku Rasuah

Suara Muhammadiyah

14 July 2026

180
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir M.Si

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir M.Si

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Korupsi, sampai hari ini masih menjadi masalah serius di Indonesia. Ancaman yang sudah berada pada level kedaruratan tinggi. Intensitasnya masif dari bawah sampai ke pusat. Tak jarang publik disuguhkan sebuah tontonan, gerombolan pejabat atau kepala daerah yang terekam kamera mengenakan rompi orange dengan kedua tangan diborgol. Tanda Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK sedang dilangsungkan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa korupsi di tanah air sudah masuk pada status gawat darurat. Kasusnya selalu berulang, dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lalu skandal korupsi baru terbongkar. Kasus demi kasus korupsi yang menjerat elit menjadi pemberitaan rutin media massa cetak, elektronik, maupun digital. 

“Korupsi ini, ibarat wahab sudah meluas menjadi penyakit akut yang berlangsung secara sistemik, terstruktur dan masif,” ujar Haedar sebelum membuka acara Leadership Training Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (PTMA) pada Senin, 13 Juli 2026.

Haedar mengatakan bahwa pemberantasan korupsi menjadi agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana hal itu telah tertuang dalam Asta Cita. Political well tersebut tercermin dalam setiap pidato kenegaraannya. Dengan semangat yang berapi-api, Mantan Denjen Koppasus itu menunjukkan kesungguhannya mengejar dan menangkap para pelaku korupsi ke manapun, bahkan hingga ke Antartika sekalipun. 

“Dalam setiap pidatonya, Presiden selalu mengajak dan bahkan menekan para aparatur dan birokrat, mewanti-wanti mereka untuk tidak melakukan korupsi,” paparnya dihadapan para awak media yang hadir di Lobby Student Dormitory UMY. 

Lebih jauh, jika masalah perilaku Rasuah ini tidak segera diselesaikan secara serius, Haedar khawatir bahwa hal ini akan terakumulasi menjadi beban negara dan masyarakat.

Berdasar survei, setidaknya ada 4 persoalan besar di Indonesia. Pertama, naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat. Kedua, menyempitnya lapangan pekerjaan. Ketiga, meningkatnya angka kemiskinan. Dan yang keempat dan tak kalah besar adalah masifnya kasus korupsi di negeri ini.

Dalam konteks ini, korupsi menjadi kesatuan problem yang dapat berdampak secara langsung pada kehidupan masyarakat di akar rumput.

“Oleh karena itu kita perlu yakin dan bersepakat untuk bersama melawan korupsi,” tegasnya. 

Menurutnya, ada tiga kunci utama melakukan pemberantasan korupsi di seluruh level dan tingkatan. Pertama, presiden sebagai kepala negara serta pemerintahan, perlu turun langsung memimpin agenda pemberantasan kurupsi melalui berbagai institusi yang ada dan terus diperkuat.

“Apa yang terjadi akhir-akhir ini menyangkut oknum Jampidsus yang cukup menghebohkan jagad publik kita, yang itu masih dalam konteks dugaan yang terkait dengan korupsi, itu perlu dibuktikan. Dan kita mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia yang berani melakukan langkah penyelidikan dan berharap terus mengawal dengan langkah-langkah hukum berikutnya,” ungkap Haedar. 

Kedua, bersatunya seluruh institusi penegakan hukum. Adanya kesatuan langkah dari seluruh institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan agung, KPK, BPK, dan institusi lain. Semua berjalan dalam satu orkestrasi yang padu, di bawah komando presiden. Tentang bagaimana korupsi yang masif ini dapat dikeroyok bersama-sama dalam satu langkah yang terukur dan sistemik.

“Karena hanya lewat sistem kita bisa melakukan pemberantasan korupsi dan menyelesaikan masalah kebangsaan lainnya,” tegasnya.

Ketiga, bersatunya seluruh elemen masyarakat sipil untuk melawan musuh bersama, yaitu korupsi. Di luar institusi penegakan hukum, organisasi keagamaan, masyarakat sipil, serta media, penting menjadikan agenda pemberantasan korupsi sebagai state of mind. Artinya, memiliki kepentingan yang sama dan kemudian bergerak bersama menolak segala bentuk dan perilaku korup yang tumbuh dan berkembang seperti jamur di musim hujan.

“Seluruh kekuatan masyarakat sipil, juga media massa terus menyuarakan dan memberi ruang yang leluasa untuk terciptanya pemberantasan korupsi yang masif, terstruktur, dan sistemik,” paparnya. (diko)


Berita Lainnya

Berita Terkait

Tentang Politik, Pemerintahan, Partai, Dll

Berita

JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Suasana lobi CGV FX Sudirman tampak berbeda dari biasanya pada S....

Suara Muhammadiyah

13 May 2026

Berita

MAKASSAR, Suara Muhammadiyah – Dalam rangkaian kegiatan Rekognisi Mata Kuliah Al Islam Kemuham....

Suara Muhammadiyah

10 January 2025

Berita

CIMAHI, Suara Muhammadiyah - Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Cimahi, H Muhammad Ersyad Muttaqin menga....

Suara Muhammadiyah

22 August 2024

Berita

MALANG, Suara Muhammadiyah - Dalam rangka mendukung pencapaian visi UMM menjadi kampus yang memiliki....

Suara Muhammadiyah

29 April 2025

Berita

BANTUL, Suara Muhammadiyah - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Imogiri (MUHIM) Bantul DIY....

Suara Muhammadiyah

4 October 2023

Tentang

© Copyright . Suara Muhammadiyah