CIREBON, Suara Muhammadiyah – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah launching gerakan Sahabat Migran Berkemajuan (Saranmu) sebagai gerakan pendampingan untuk kelompok Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Launching gerakan ini dilakukan secara langsung oleh Ketua MPM PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamin di Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) pada Ahad (10/12).
Dalam sambutannya, Yamin menuturkan Saranmu ini akan menjalin kerja sama dengan BP2MI serta beberapa Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di lima negara dan diharapkan akan terus bertambah.
Kelima PCIM tersebut juga sebagai perwakilan Saranmu di luar negeri, yaitu PCIM Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Arab Saudi, Thailand, dan Hongkong. Serta 18 perwakilan di dalam negeri.
“Dengan harapan persoalan-persoalan migran ini, bukan hanya beban bagi pemerintah dan negara. Tetapi Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan bisa memberi solusi,” katanya.
Masalah kesejahteraan, keselamatan, dan kemudahan akses bagi PMI, kata Yamin, menjadi masalah kebangsaan yang meminta Muhammadiyah secara moral untuk hadir meringankan beban negara.
Sebelum launching Saranmu, MPM PP Muhammadiyah telah menyelenggarakan Sekolah Kader Pemberdayaan (Sekam) seri Advokasi untuk PMI di UMC. Launching Saranmu dibarengkan dengan penutupan Sekam seri Advokasi tersebut.
Dari pemetaan awal yang dilakukan MPM, bahwa masalah hulu dari PMI ini ada di pedesaan. Di mana masyarakat desa rentan menjadi korban penipuan, dijanjikan untuk pemberangkatan, lokasi pekerjaan yang belum jelas, sampai tawaran-tawaran investasi semu ketika PMI sudah berpenghasilan.
“Oleh karena itu MPM menyambut dengan apresiatif untuk sosialisasi pencanangan Desa Anti Perdagangan Orang. Karena itu sebenarnya kita akan menukik pada inti jantung awal mula persoalan pekerja migran ini,” tuturnya.
Yamin menjelaskan, gerakan Saranmu juga menggandeng dan bersinergi dengan akademisi berasal dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah-’Aisyiyah (PTMA) yang memiliki fokus pada masalah PMI.
“Tetapi juga kami bersinergi dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah di luar negeri,” katanya.
Sementara untuk koordinasi ke dalam negeri, MPM PP Muhammadiyah juga berkolaborasi dengan beberapa Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM). Khususnya PDM yang daerahnya merupakan basis-basis PMI.
“Sehingga kita mencoba melakukan pendampingan dari hulu sampai hilirnya, mudah-mudahan ini menjadi bagian dan gerakan pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang buruh atau pekerja migran,” kata Yamin.
MPM PP Muhammadiyah mendiagnosis hulu masalah PMI ini ada di desa, pada level tengah ada di manajemen dan pengelolaan – birokrasi PMI, pada sisi hilir masalahnya ada di penegakkan hukum. *
