JAKARTA, Suara Muhammadiyah— Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan silaturahim dengan jajaran Agung Sedayu Group (ASG), Selasa (18/8). Pertemuan yang berlangsung di Menara Syariah, kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Banten, tersebut membahas ihwal penguatan dakwah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), perkembangan ekonomi syariah, serta peluang kolaborasi lintas sektor.
Silaturahim tersebut disambut langsung oleh Nono Sampono, Presiden Direktur/Direktur Utama Agung Sedayu Group, bersama Komisaris Utama Menara Syariah, Harianto Solichin.
Dari jajaran Muhammadiyah hadir Muhajir Effendy, Pimpinan Pusat Muhammadiyah; Ketua LDK PP Muhammadiyah Muchamad Arifin; Kepala Kantor Sekretariat PP Muhammadiyah Jakarta Hefinal Chairan; serta Bendahara LDK PP Muhammadiyah Kamarul Zaman.
Dalam pertemuan tersebut, LDK PP Muhammadiyah menyampaikan perkembangan dan dinamika dakwah di sejumlah kawasan 3T. Pembahasan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan menghadirkan dai di wilayah-wilayah tersebut, tetapi juga bagaimana memastikan keberadaan dai dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat.
Ketua LDK PP Muhammadiyah Muchamad Arifin menyampaikan bahwa tantangan dakwah di daerah 3T memiliki karakter yang berbeda dengan wilayah perkotaan. Kondisi geografis, keterbatasan akses transportasi, sarana komunikasi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga kebutuhan pembinaan keagamaan menjadi sejumlah persoalan yang harus mendapatkan perhatian bersama.
“Dakwah di daerah 3T tidak cukup hanya dengan mengirim dai. Yang juga penting adalah bagaimana dai mendapatkan dukungan, pendampingan, sarana, dan ekosistem yang memungkinkan program dakwah berjalan secara berkelanjutan,” ujar Muchamad Arifin.
Menurutnya, dai yang ditempatkan di daerah 3T bukan sekadar bertugas menyampaikan ceramah keagamaan. Mereka diharapkan mampu menjadi bagian dari proses pemberdayaan masyarakat, mendampingi warga, mengembangkan pendidikan keagamaan, memperkuat kehidupan sosial, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Karena itu, LDK PP Muhammadiyah memandang perlu adanya keterlibatan berbagai unsur dalam penguatan program dakwah 3T. Pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, lembaga filantropi, perguruan tinggi, komunitas, dan berbagai elemen masyarakat memiliki potensi untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing.
“Banyak masukan dari berbagai komponen sangat dibutuhkan agar program dakwah di 3T semakin tepat sasaran. Kita ingin kebutuhan dai di lapangan benar-benar dipahami, sehingga dukungan yang diberikan tidak bersifat sesaat, tetapi mampu menjawab kebutuhan dan menjamin keberlangsungan dakwah,” tambahnya.
Dalam konteks tersebut, Menara Syariah PIK 2 menjadi ruang strategis untuk mempertemukan gagasan dakwah dan pemberdayaan dengan perspektif dunia usaha serta pengembangan ekonomi syariah.
Silaturahim dengan Agung Sedayu Group menjadi ruang penting untuk bertukar gagasan mengenai model kolaborasi antara gerakan dakwah dan dunia usaha. Pengalaman dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya, pengembangan masyarakat, dan pembangunan ekosistem ekonomi dinilai dapat menjadi salah satu perspektif yang memperkaya pengembangan program dakwah Muhammadiyah.
Pembahasan kemudian berkembang pada pentingnya penguatan ekonomi syariah sebagai salah satu instrumen pemberdayaan umat. Dakwah, menurut LDK PP Muhammadiyah, perlu terus dikembangkan dalam perspektif yang lebih luas, yakni bagaimana nilai-nilai Islam dapat hadir dalam kehidupan masyarakat melalui pendidikan, pemberdayaan sosial, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas kehidupan umat.
Pertemuan tersebut sekaligus mempertegas pentingnya membangun jejaring dan kolaborasi dalam menjalankan dakwah di kawasan 3T. Muhammadiyah tidak mungkin bekerja sendirian untuk menjawab seluruh tantangan yang ada di lapangan.
Bagi LDK PP Muhammadiyah, keberadaan dai di daerah 3T merupakan bagian dari ikhtiar menghadirkan dakwah yang mencerahkan sekaligus memberdayakan. Dai diharapkan tidak hanya menjadi penyampai pesan agama, tetapi juga menjadi penggerak yang mampu membaca persoalan masyarakat dan menghubungkan kebutuhan mereka dengan berbagai sumber daya yang tersedia.
