YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Tahun 2024 telah berada di garis penghujung. Sebentar lagi, akan segera berganti tahun, 2025. Karena itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan catatan penting dan reflektif saat Refleksi Akhir Tahun 2024 di Kantor PP Muhammadiyah Cik Ditiro Yogyakarta, Senin (30/12).
Pertama, masalah keagamaan. Haedar mengatakan, masalah yang dihadapi saat ini berupa peluruhan mental, moral, dan etika hidup. Di antaranya judi online, narkoba, bunuh diri, praktek pembunuhan, korupsi, dan berbagai persoalan-persoalan sosial lainnya.
“Artinya ada problem moral, etika, dan ruhani yang mana bangsa ini masih ringkih. Agama harus hadir dalam keringkihan ruhani ini untuk menjadi kanopi suci. Agama menjadi oase di tengah kegersangan ruhani. Agama harus menjadi petunjuk manusia ketika kehilangan arah,” paparnya.
Menurut Haedar, belakangan agama mengalami penumpulan. Bagi Haedar, ini terjadi dikarenakan umat beragama tidak mempertajam fungsi agama dalam kehidupan. Antara lain fungsi motivatif, kreatif, sublimatif, liberatif, dan integratif.
“Tumpulnya boleh jadi agama hanya diajarkan kulit luarnya saja. Bahkan di era sekarang agama menjadi entertain (hiburan),” tuturnya.
Karena itu, Haedar meminta untuk mensubstansialisasikan agama dalam kehidupan. “Agama dihadirkan pada hal-hal yang isi, ketimbang kulit, dan hal-hal entertain,” katanya. Dan, pemerintah harus menjadi pengayom agar agama tetap hidup di kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Mari kita hadirkan agama dengan pesan-pesan substantif yang memberi nilai yang berharga dalam hidup: agama sebagai kanopi suci. Dan pemerintah mendorong ke arah situ. Kalau ada kasus-kasus yang menyangkut agama, jangan mudah untuk menhakimi agama dan umat beragama secara keseluruhan agar tidak menjadi nilai setitik merusak susu sebelanga,” ucapnya.
Kedua, koruspsi dan penegakkan hukum. Haedar mendukung komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. “Kalau KPK dan semua institusi pemberantasan korupsi bersikap adil, objektif, tidak tebang pilih, saya pikir semua akan mendukung langkah ini,” tegasnya.
Ketiga, konsolidasi demokrasi pasca-pemilu 2024. Haedar meminta untuk mendukung terciptanya demokrasi yang sehat. Demokrasi, lanjutnya, harus substantif untuk mengimbangi proses demokrasi prosedural saat ini.
“Seluruh komponen bangsa penting mendukung terwujudnya demokrasi yang substantif serta menjadi pilar checks and balances, serta melakukan pendidikan politik demokrasi kepada warga bangsa,” ucapnya.
Keempat, menyoal Pilkada 2024, Haedar mengingatkan kepada kepala daerah terpilih untuk memimpin daerahnya dengan moralitas dan pertanggungjawaban tinggi secara amanah sejalan konstitusi. “Tidak berniat korupsi dan gratifikasi dalam bentuk apapun baik tersembunyi apalagi terbuka,” tegasnya. Juga, tidak melakukan politik balas jasa lebih-lebih kepada para bohir politik yang telah mendanai proses dirinya menjadi kepala daerah.
Kelima, kebijakan publik pro-rakyat. Pemerintah baru hasil Pemilu 2024, seyogianya mengambil kebijakan sesuai dengan mandat konstitusi. Dan tidak boleh sampai menciptakan pro dan kontra di masyarakat.
“Kita berharap kalau ada kebijakan yang sudah pro dan kontra di masyarakat, itu ditinjau ulang. Tidak ada turun marwah dan martabat ketika kita mengoreksi kebijakan. Menurut saya cukup elegan dan punya jiwa kenegarawanan jika mengoreksi kebijakan itu. Daripada terus lalu menimbulkan masalah bagi masyarakat,” tandasnya. (Cris)
