YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Sejumlah akademisi, pegiat lingkungan, hingga tokoh lintas iman berkumpul dalam sebuah diskusi terfokus bertajuk "Mencari Jalan Konstruksi Pengetahuan Lokal tentang Karst" di Gedung PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (18/6/2025). Kegiatan yang diinisiasi oleh Eco Bhinneka Muhammadiyah dan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, ini digelar secara hybrid dengan tujuan membangun fondasi ilmu yang lebih adil dan partisipatif, khususnya terkait kawasan karst Gunung Sewu.
Diskusi ini berangkat dari kegelisahan terhadap dominasi sains Barat yang dinilai eksploitatif dan seringkali mengabaikan pengetahuan lokal serta hak masyarakat tempatan. Dengan latar semangat dekolonisasi pengetahuan dan inspirasi dari gerakan ekofeminisme, para peserta membahas pentingnya keadilan ekologis dan sosial dalam membangun konstruksi pengetahuan baru.
Hening Parlan, Direktur Eco Bhinneka Muhammadiyah, menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan rangkaian dari program Strengthening Youth Multifaith Leader Initiative on Climate Justice through Ecofeminism (SMILE) – Eco Bhinneka Muhammadiyah, yang akan dijalankan selama dua tahun dengan tiga pilar utama: ecoliterasi, advokasi kampanye, dan ecososiopreneur.
“Kami sadar tidak bisa mengerjakan semua hal. Di tengah perjuangan besar ini, kami hanya mengambil satu bagian kecil—kontribusi kami adalah riset partisipatif dengan pendekatan keadilan iklim dan ecofeminisme. Yang penting bagi kami adalah melihat langsung apa yang benar-benar terjadi di komunitas, terutama dampaknya terhadap perempuan dan anak-anak, serta mempelajari bagaimana bentuk perlawanan kolektif perempuan dalam menghadapi situasi tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hening menekankan pentingnya membangun kekuatan bersama melalui pendekatan partisipatif. “Program ini hanya dua tahun, tentu pendek untuk kerja advokasi. Karena itu, kami mulai dari partisipasi komunitas dan rencana diskusi dengan para ahli. Seperti perjuangan teman-teman di Kendeng, setiap fase akan menghasilkan data yang menjadi jejak historis,” ungkapnya.
David Effendi, Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, menyatakan bahwa riset-riset yang dilakukan adalah untuk memperkuat advokasi jangka panjang. “Ini bagian dari upaya menyambung nafas perjuangan masyarakat, terutama di Pracimantoro. Muhammadiyah akan melibatkan akademisi dan para ahli agar praktik pembangunan yang mengorbankan manusia dan lingkungan tidak terus menjadi normal atas nama pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Menurutnya, advokasi lingkungan harus bertumpu pada realitas dan bukti yang teruji di lapangan. “Muhammadiyah ingin memperluas ruang-ruang advokasi, termasuk melalui peran tokoh agama, agar suara keberpihakan yang berbasis fakta bisa hadir di ruang publik. Ini adalah bagian dari ikhtiar kolektif kita untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan ekosistem. Kami berharap, dalam dua tahun ke depan, hasil riset ini dapat memberikan arah yang jelas dalam memperkuat perjuangan warga,” tegasnya.
Yayum Kumai, Focal Point SMILE Eco Bhinneka Muhammadiyah – Daerah Istimewa Yogayakarta, mengingatkan bahwa perjuangan ini bukan pekerjaan sebentar dan tak bisa dilakukan sendiri. “Satu organisasi tak mungkin memikul beban advokasi sendirian. Dari Muhammadiyah, kami ingin berperan dalam membangun cerita—mengangkat pengetahuan dan narasi dari masyarakat menjadi produk yang bisa digunakan dan disuarakan ke pemerintah serta pihak terkait,” katanya.
Menurutnya, kerja ini membutuhkan proses panjang dan komitmen bersama. “Kita butuh perjuangan kolektif untuk membangun keadilan. Paradigma yang kami pakai adalah ecofeminisme, yang berbasis pada hak—baik hak masyarakat lokal, lingkungan, maupun perempuan. Kami ingin mengajak semua pihak berpikir bersama: apakah mungkin membangun pengetahuan karst yang adil, dan bagaimana kita bisa melakukannya secara gotong royong? Apa keunggulan naratif dari kawasan karst yang bisa kita bawa ke ruang publik?” ujarnya memantik diskusi.
Pandangan senada juga disampaikan Suryo, warga Karst Gunung Sewu. Kecintaan dan kepeduliannya terhadap ekosistem karst tumbuh setelah dirinya mengenyam pendidikan sarjana di bidang geografi. Pengetahuan inilah yang menuntunnya untuk aktif dalam kampanye kelestarian karst. Dia pun mengusulkan supaya keberadaan Museum Karst Indonesia dan Kawasan Karst Gunung Sewu semakin diaktifkan untuk menjadi sarana pembelajaran semua orang, sehingga tidak ada pengrusakan lingkungan di sana.
Sejumlah nama penting lain hadir memberikan pandangan forum ini, di antaranya seperti Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat Prof. Sulistyawati dari Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Hillary Reinhart dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), ahli geologi dan speleology Petrasa Wacana dari Indonesia Speleological Society, periset air Solahudin dari Arsitertur Komunitas (Arkom), serta warga kawasan Karst Gunung Sewu. Mereka memberikan pandangan dari berbagai sudut keilmuan—dari sosiologi, geografi, hukum, hingga kesehatan masyarakat.
Ahli kesehatan lingkungan Prof. Sulistyawati menjelaskan secara rinci hubungan antara kerusakan alam dan dampak-dampaknya pada kesehatan manusia. Hanya pada satu elemen air saja, misalnya. Kualitas dan kuantitas air yang terdampak dari kerusakan lingkungan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit (waterborne desease). Ini belum termasuk dampak turunan tidak langsung yang bisa berujung pada malnutrisi dan kehancuran ekonomi masyarakat. Pada kasus kerusakan lingkungan akibat pertambangan, dampaknya semakin besar, seperti konflik. Dalam bidang kesehatan masyarakat, ternyata konflik sosial dinilai berhubungan erat tingkat kesehatan masyarakat yang menurun dan mengancam kelompok perempuan lebih besar.
Diskusi yang dimulai pukul 09.00 WIB ini berlangsung hingga siang hari. Selain paparan ahli, forum juga menyusun langkah konkret, salah satunya menyusun roadmap riset partisipatif untuk wilayah karst serta menjalin kolaborasi lintas institusi.
