SURAKARTA, Suara Muhammadiyah - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto dalam penutupan Rakornas Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan, pertumbuhan dan perkembangan Muhammadiyah yang begitu pesat membutuhkan peran dari jumlah kader yang tidak sedikit. Kader-kader ini diharapkan dapat menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna Amal Usaha Muhammadiyah di masa depan.
"Mengingat bahwasanya pertumbuhan dan perkembangan Muhammadiyah cepatnya luar biasa. Kalau tidak diimbangi dengan kader-kader yang militan, kader yang memiliki idealisme, ideologi, dan motivasi, semangat jihad seperti yang dimiliki Muhammadiyah. Kita khawatir nanti seiring dinamika semakin meluas dan membesar, ini tidak cukup bisa dikonsolidasikan oleh Muhammadiyah," papar Agung saat memberikan amanat penutupnya di Rakornas MPKSDI (26/10).
Tak dapat dipungkiri bahwa untuk bisa mengkonsolidasikan seluruh dinamika Persyarikatan, diperlukan komitmen serta kompetensi yang mumpuni dari setiap kader untuk berkiprah di masyarakat dan umat melalui Muhammadiyah.
Oleh sebab itu ia mendorong setiap kader Muhammadiyah untuk memperluas jaringan pertemanan, melakukan inovasi dalam pergerakan, serta membingkai semangat berislam dengan spirit berkemajuan.
"Kedepannya, Muhammadiyah perlu banyak melakukan inovasi, khususnya dalam hal politik. Kita perlu merekonstruksi kembali pandangan kita tentang politik. Yang mana politik itu adalah siasah (strategi). Ini perlu menjadi landasan berpikir bagi setiap kader agar lebih fleksibel dalam memposisikan diri dalam kehidupan kebangsaan dan keumatan," tegasnya.
Seperti yang diutarakan Menteri Kehutanan RI yang hadir memberikan kuliah dalam Rakornas MPKSDI PP Muhammadiyah di Hotel Syariah Solo, hemat Agung, ia berharap politik tidak lagi dinilai dari sudut pandang akidah yang berorientasi benar dan salah, baik dan buruk, atau antara surga dan neraka. Sudah saatnya politik dipandang dari paradigma fikih yang sejatinya lebih fleksibel dalam merealisasikan dakwah Islam berkemajuan di ranah publik demokrasi. (diko)
