Metodologi Al- Ma’un dalam Uji Publik Capres - Cawapres versi Muhammadiyah
Oleh: Labud Nahnu Najib, S.Pd
Layakkah paslon Capres-Cawapres Indonesia saat ini? Muhammadiyah akan uji kelayakan paslon Capres-Cawapres untuk PEMILU 14 Februari 2024 mendatang. Di tengah persiapan menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) mendatang, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah telah mengumumkan rencananya untuk menyelenggarakan uji kelayakan bagi calon presiden dan wakil presiden melalui laman resmi Muhammadiyah.or.id dengan judul : “Uji Kelayakan Capres-Cawapres, Muhammadiyah Akan Gelar Uji Publik Secara Akademis”. Menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti pada Kamis (2/11), rencana uji publik untuk ketiga paslon ini adalah kesepakatan rapat Pleno PP Muhammadiyah merespons permintaan pertemuan para paslon dengan petinggi PP Muhammadiyah.
Selaku Pemuda Muhammadiyah, saya menilai bahwa langkah tersebut merupakan langkah positif dengan gaya khas ala Muhammadiyah yang selalu kritis, akademis, berpihak kepada kepentingan umum dan berdasar Islam berkemajuan. Dalam Risalah Islam Berkemajuan (Keputusan Muktamar Ke-48 Muhammadiyah Tahun 2022) Islam Berkemajuan konsep dasar yang menjadi landasan bagi bangunan pemikiran, organisasi, Gerakan dan perkhidmatan untuk memajukan kehidupan umat, masyarakat, bangsa, kemanusiaan, dan kehidupan global. Konsep dasar tersebut telah dan akan diimplementasikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dalam Gerakan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia dan menjadi penuntun dasar bagi gerakan berkemajuan.
Melalui inisiatif ini, Muhammadiyah secara berani menunjukkan komitmennya dalam memastikan bahwa calon pemimpin negara memiliki kapasitas yang memadai, integritas yang teruji, dan kualitas kepemimpinan yang tidak hanya diinginkan melainkan juga sesuai dengan kebutuhan untuk mengemban amanah negara atans nama rakyat Indonesia.
Agenda penyelenggaraan uji publik secara akademis yang diinisiasi oleh Muhammadiyah memperlihatkan sebuah tanggung jawab nyata sebagai Organisasi sosial keagamaan yang peduli terhadap kemaslahatan umat dan bangsa. Dengan memfasilitasi uji kelayakan terbuka bagi publik, Muhammadiyah membantu masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih luas terhadap informasi mengenai calon pemimpin, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih berdasar dan cerdas pada saat memilih pasangan pemimpin 5 tahun kedepan.
Kebebasan dan independensi lembaga akademis yang terlibat harus dipertahankan untuk memastikan integritas dan validitas dari hasil uji publik yang dilakukan. Karakter, visi, dan kemampuan untuk memahami serta merespons kebutuhan masyarakat juga merupakan faktor penting yang harus diujikan secara holistik kepada seluruh paslon capres-cawapres.
Penting bagi Muhammadiyah untuk memastikan bahwa proses yang akan dijalankan nantinya dapat dilakukan secara netral, tidak terlibat dukung-mendukung, dan sesuai dengan standar akademis yang khas ala-Muhammadiyah dengan metodologi proporsional dan berpihak kepada kaum mustadh’afin (kaum lemah) sebagaimana teramanahkan dalam surat Al-Ma’un, yang sampai saat ini masih menjadi fondasi landasan gerak organisasi Muhammadiyah.
Surat Al-Ma'un merupakan salah satu surat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang pentingnya berbuat kebajikan dan menolong sesama yang mencakup individu antar individu, komunal antar komunal, rakyat antar rakyat, antara negara kepada rakyat, bahkan negara antar negara. Muhammadiyah sangatlah perlu menempatkan Al-Ma’un sebagai sebuah metodologi pendekatan dalam proses uji publik Capres-Cawapres nantinya.
Al-Ma’un sebagai metodologi uji publik ala Muahammadiyah dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa aspek yang terkandung dalam surat tersebut. Terdapat 5 (lima) aspek yang dapat kita rujuk dari surat Al-Ma’un sebagai metodologi :
1. Komitmen Kesejahteraan Sosial: Surat Al-Ma'un mengajarkan pentingnya kepedulian sosial terhadap sesama. Dalam konteks uji publik Capres-Cawapres, metodologi ini dapat diadopsi dengan mendorong calon-calon pemimpin untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas, termasuk kelompok-kelompok marginal dan rentan.
2. Komitmen Kejujuran: Surat Al-Ma'un menekankan pentingnya integritas dan transparansi (kejujuran) dalam berinteraksi dengan sesama. Dalam uji publik Capres-Cawapres, metodologi ini dapat diterapkan dengan menuntut calon-calon pemimpin untuk memperlihatkan transparansi dalam rencana-rencana kebijakan publik serta program konkrit melawan praktik-praktik yang tidak jujur atau manipulatif (korupsi).
3. Komitmen Keadilan: Surat Al-Ma'un menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap sesama. Dalam konteks uji publik Capres-Cawapres, metodologi ini dapat diterapkan dengan mengevaluasi rencana kebijakan publik calon-calon pemimpin dan memastikan bahwa keadilan dan keseimbangan dipertahankan dalam kebijakan publik yang mereka rancang, terutama dalam hal pemerataan dan distribusi program nasional.
4. Komitmen Kepedulian: Surat Al-Ma'un menekankan pentingnya memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Dalam metodologi uji publik Capres-Cawapres, ini dapat diaplikasikan dengan menilai sejauh mana calon-calon pemimpin berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk melalui program-program sosial-kemanusiaan yang berkelanjutan di level local, nasional, sampai global.
5. Komitmen Keberpihakan: Surat Al-Ma'un mendorong komitmen terhadap perbuatan-perbuatan kebajikan. Dalam uji publik Capres-Cawapres, metodologi ini dapat diterapkan dengan mengevaluasi rekam jejak calon-calon pemimpin dalam melakukan tindakan-tindakan nyata yang mendorong kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, serta menilai sejauh mana mereka berkomitmen untuk melanjutkan praktik-praktik tersebut di masa mendatang.
Sebagai bagian dari Pemuda Muhammadiyah, penulis berharap uji publik yang akan digelar oleh persyarikatan Muhammadiyah akan terlaksana dengan seksama, dengan memegang erat prinsip-prinsip yang terkandung di dalam surat Al’Maun se.
Penerapan frame Al-Ma’um sebagai metodologi pendekatan uji publik Capres-Cawapres nantinya diharapkan dapat membantu masyakat untuk lebih mudah menganalisis pemimpin yang berintegritas, peduli, dan mampu menjalankan tugas kepemimpinan dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan seluruh masyarakat. Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat!
Labud Nahnu Najib, S.Pd, Mahasiswa Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Madiun, Anggota Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur Periode 2023-2027
