YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Membincangkan ihwal disabilitas menjadi diskursus tersendiri. Itulah yang dikemukakan dalam peluncuran dan bedah buku Menakar Hak Pendidikan bagi Perempuan Penyandang Disabilitas: Interseksi Agama, Gender dan Kebijakan karya Islamiyatur Rokhmah.
Acara ini merupakan kolaborasi antara Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Suara Muhammadiyah. Dan dilaksanakan di Lantai 4 Ruang Aula Grha Suara Muhammadiyah, Jumat (4/10) yang dimoderatori Erick Tauvani Somae serta dibedah oleh Marhumah dan Ro’fah.
Wakil Ketua V MPSKDI PP Muhammadiyah Moch Irfan Islami mengatakan, buku tersebut merupakan hasil dari disertasi yang memuat komunitas disabilitas, khususnya tentang hak pendidikan perempuan yang inklusif. Menurutnya, MPKSDI PP Muhammadiyah telah menginisiasi pembentukan Himpunan Disabilitas Muhammadiyah (HIDIMU).
“Pada periode ini, PP Muhammadiyah menugaskan MPKSDI secara khusus untuk membina perkaderan-perkaderan komunitas, termasuk komunitas disabilitas ini,” ujarnya.
Irfan menyampaikan tahniah atas peluncuran buku tersebut. Pada saat bersamaan, Ia mendorong kepada penulis agar tidak patah arang untuk tetap berkarya melahirkan karya-karya menarik lainnya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan karya ini bisa breakdown dan diaplikasikan dengan melalui bidang komunitas. Kita bisa mengajak kepada teman-teman disabilitas untuk bisa lebih mengoptimalkan potensi yang ada,” tuturnya.
Irfan mendorong kepada teman-teman disabilitas untuk terus mengoptimalkan potensi tersebut. Ia melihat potensi disabilitas sangat luar biasa. Di sinilah Irfan memotivasi agar tidak berhenti melahirkan karya-karya terbaiknya. Yakni karya yang bisa memberikan kebanggaan bagi diri sendiri dan bangsa di kancah dunia.
“Komunitas disabilitas ini punya kemampuan bukan orang yang harus kita santuni saja, tapi mereka memang kita optimalkan sehingga punya peran yang sama. Sesungguhnya disabilitas itu menjadi kelebihan bagi mereka untuk kemudian mereka bisa lebih berkarya seperti teman-teman yang non-disabilitas,” sebutnya.
Ketua Umum PP Aisyiyah Salmah Orbayinah menuturkan disabilitas harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. “Pendidikan menjadi hak dasar manusia,” tegasnya. Melihat relevansinya pendidikan dalam kehidupan, Salmah mengaskan semua manusia baik laki-laki maupun perempuan, harus mendapatkan yang sama, termasuk kaum disabilitas.
“Para perempuan disabilitas itu berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu secara inklusif dan juga khusus. Dan juga berhak mendapatkan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan,” paparnya. Di sinilah Salmah menjelaskan relevansinya kebijakan yang berbasis keadilan gender dan disabilitas.
"Kami juga menekankan upaya peningkatan implementasi kebijakan yang mendukung hak-hak pendidikan perempuan penyandang disabilitas. Ini juga harus dipahami bersama sebelum mungkin kita bergerak lebih lanjut untuk memperjuangkan hak pendidikan perempuan disabilitas," tandasnya. (Cris)
