YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Lemahnya basis sosiologis dalam perumusan kebijakan publik dinilai menjadi salah satu penyebab utama gagalnya berbagai program pembangunan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dalam acara Malam Refleksi Milad ke-45 UMY pada Sabtu (28/2) di Masjid K.H. Ahmad Dahlan UMY.
Iqbal menegaskan persoalan kebijakan di Indonesia kerap bukan terletak pada niat atau anggaran, melainkan pada absennya pemahaman mendalam terhadap struktur sosial masyarakat. Ia menyebut banyak kebijakan dirancang secara teknokratis, tetapi tidak berpijak pada realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat.
“Saat ini saya semakin yakin salah satu kelemahan kita adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tidak memiliki basis sosiologi yang kuat. Ketika diterapkan, kebijakan itu gagal karena tidak diterima oleh masyarakat. Bukan karena masyarakat menolak perubahan, tetapi karena sejak awal tidak ada kajian sosial yang memadai,” ujar Iqbal.
Lemahnya basis sosiologis tersebut juga berkaitan dengan minimnya jumlah dan peran ahli sosiologi dalam proses perumusan kebijakan. Mirisnya profesi sosiolog di Indonesia belum mendapatkan tempat yang semestinya, padahal kompleksitas persoalan sosial terus meningkat dari waktu ke waktu.
“Populasi ahli sosiologi kita tidak banyak, dan profesi ini belum dihormati sebagaimana mestinya. Padahal semakin kompleks kondisi sosial kita, semakin dibutuhkan ahli-ahli sosiologi yang bernas dan memiliki kedalaman analisis. Tanpa itu, kebijakan hanya menjadi dokumen administratif, bukan solusi yang benar-benar menyentuh akar persoalan,” tegasnya.
Ia mencontohkan bagaimana dalam sejarah peradaban Islam, kajian sosial menjadi fondasi penting dalam membangun strategi dakwah dan tata kelola masyarakat. Salah satu tokoh yang disebutnya adalah Ibn Khaldun, yang dikenal melalui pendekatan analisis sosial dan historisnya.
Menurutnya, pemikiran seperti itu menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mendalam terhadap struktur masyarakat, budaya, dan relasi kekuasaan yang ada.
Kecenderungan melihat masalah secara parsial pun menjadi tantangan besar dalam kebijakan publik. Banyak persoalan sosial dianggap berdiri sendiri, padahal sesungguhnya saling berkaitan dan berakar pada struktur sosial yang lebih luas. Tanpa pendekatan sosiologis yang komprehensif, kebijakan berisiko hanya menyelesaikan gejala bukan akar masalah.
Untuk itu, Iqbal mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat kembali kajian-kajian sosial sebagai bagian integral dari kontribusi akademik terhadap bangsa. Ia menekankan bahwa universitas tidak boleh hanya menjadi pabrik lulusan, tetapi juga pusat produksi pengetahuan yang mampu membimbing arah kebijakan publik.
“Kampus harus berani membangun kajian-kajian yang serius dan mendalam tentang masyarakat. Ukuran keberhasilan universitas bukan hanya reputasi atau peringkat, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat. Jika kita ingin kebijakan publik kita lebih tepat sasaran, maka fondasi sosiologinya harus diperkuat sejak dari ruang-ruang akademik,” kata Iqbal.
Refleksi tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah arus modernisasi dan percepatan teknologi, dimensi sosial tidak boleh diabaikan. Justru ketika masyarakat semakin majemuk dan dinamis, kebutuhan akan analisis sosial yang tajam dan berbasis riset menjadi semakin mendesak.
Melalui penguatan sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya, Iqbal berharap kebijakan publik Indonesia ke depan lebih responsif, kontekstual, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. (NF)
