MPKU Muhammadiyah Terima Apresiasi Bappenas–UNFPA, Perkuat Peran dalam Kesehatan Reproduksi Nasional
JAKARTA, Suara Muhammadiyah — Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah kembali menunjukkan kontribusi strategisnya dalam pembangunan kesehatan nasional. Pada Selasa (21/04) MPKU yang diwakili oleh Dr. Emma Rachmawati, dra., MKes, menerima Sertifikat Apresiasi dari Bappenas dan UNFPA sebagai mitra strategis dalam Program Kerja Sama Pemerintah RI–UNFPA Siklus 10 (2021–2025).
Penghargaan ini diberikan atas komitmen, dedikasi, dan kolaborasi MPKU dalam meningkatkan kesehatan seksual dan reproduksi, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta optimalisasi data kependudukan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.
Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai program yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025, khususnya pada triwulan ketiga (Q3). Dalam periode ini, MPKU bersama UNFPA mengimplementasikan sejumlah inisiatif penting yang berfokus pada penguatan sistem kesehatan reproduksi berbasis nilai dan komunitas.
Salah satu program unggulan adalah penguatan kesiapsiagaan layanan kesehatan reproduksi dalam situasi bencana melalui pelatihan Minimum Initial Service Package (MISP). Sebanyak 22 fasilitator dari berbagai wilayah Indonesia telah dilatih untuk memastikan layanan kesehatan reproduksi tetap tersedia dalam kondisi darurat. Program ini juga memperkuat koordinasi antara Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Kementerian Kesehatan, dan UNFPA.
Selain itu, MPKU juga melakukan kajian terkait praktik khitan perempuan (FGM/C) di beberapa daerah, seperti Jember, Pekanbaru, dan Palu. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik tersebut masih terjadi dan sebagian melibatkan tenaga kesehatan, serta dipengaruhi kuat oleh faktor budaya. Temuan ini menjadi dasar penting untuk memperkuat advokasi berbasis bukti dan pendekatan edukatif lintas sektor.
Di bidang pendidikan, MPKU melalui Nasyiatul Aisyiyah mengembangkan modul edukasi kesehatan reproduksi remaja berbasis nilai Islam. Modul ini telah diuji coba di puluhan sekolah Muhammadiyah dan menjangkau ratusan siswa, dengan hasil yang menunjukkan peningkatan pemahaman baik pada guru maupun peserta didik. Meski demikian, tantangan masih dihadapi, terutama terkait persepsi bahwa isu kesehatan reproduksi masih dianggap tabu di sebagian kalangan.
Ketua MPKU PP Muhammadiyah menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat peran Muhammadiyah dalam pembangunan kesehatan masyarakat. “Kami memandang kesehatan reproduksi sebagai bagian dari upaya menjaga martabat manusia. Pendekatan berbasis nilai menjadi kunci agar program ini dapat diterima luas oleh masyarakat,” ujarnya.
Ke depan, MPKU akan melanjutkan berbagai program strategis, termasuk finalisasi SOP layanan kesehatan reproduksi dalam situasi krisis, penyusunan policy brief hasil kajian khitan perempuan, serta penyempurnaan dan perluasan implementasi modul edukasi kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah Muhammadiyah.
Penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk pengakuan, tetapi juga penegasan bahwa kolaborasi antara organisasi masyarakat, pemerintah, dan mitra internasional dapat menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. (Emma)
