YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Tak hanya kenaikan PPN sebesar 12% yang akan menyambut kedatangan tahun baru 2025. Rencana Presiden RI Kedelapan Prabowo Subianto memberi kesempatan tobat bagi para koruptor, juga menjadi isu yang tengah ramai diperbincangkan menyambut seperempat abad.
Dalam menghadapi dinamika yang terjadi ini, Muhammadiyah terus berkomitmen untuk optimis menjaga keseimbangan dalam menyikapi dinamika politik bangsa, termasuk penegakan hukumnya. Muhammadiyah menegaskan bahwa politik sejatinya bukan hanya soal kekuasaan, tetapi harus menjadi sarana untuk menegakkan nilai-nilai kebangsaan yang luhur.
Demikian disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir saat Refleksi Akhir Tahun 2024 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Senin (30/12).
Menurutnya sikap optimis memang harus selalu ada, seperti ajaran Nabi untuk menanam kurma meskipun kiamat sudah tiba. Akan tetapi optimis saja tidak cukup, sangkal Haedar. “Kita harus terus berbagi kesadaran tentang hal-hal yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan kan itu,” ujarnya.
Menanggapi sesuatu hal tidak boleh gegabah, harus ditinjau dahulu. Menurut Haedar pengampunan untuk koruptor tafsirannya belum dijelaskan secara lengkap dan jelas. “Mungkin nanti Pak Prabowo akan memberi penjelasan sendiri,” ujarnya.
Diingatkannya, untuk tidak hanya fokus pada lembaga eksekutif, tetapi perlu juga untuk melakukan kontrol terhadap yudikatif. Terutama di pengadilan-pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung.
“Perlu Political Will, di semua jalur. Karena korupsi ini kan sudah seperti penyakit yang menular di semua bagian tubuh kita,” jelas Haedar.
Politik harus menjadi alat untuk mempersatukan, bukan memecah belah, untuk memajukan, bukan memundurkan, dan untuk menyejahterakan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir golongan.
Jangan sampai perkara-perkara itu diputuskan dalam keadaan ganjil, kata Haedar, karena boleh jadi ada hal yang terjadi di luar itu. “Maka kita mendorong untuk lembaga yudikatif itu betul-betul menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya,” tekannya.
“Jadi kita harus tetap optimis, untuk perubahan,” tekannya lagi.
Selain itu, Haedar juga menyampaikan apresiasi Muhammadiyah untuk kemajuan yang diperoleh bangsa di berbagai bidang. Yakni dalam kemajuan fisik dan sumber daya manusia, meskipun semuanya masih perlu terus dikembangkan dalam satu kesatuan antara kemajuan ragawi dan rohani.
Ada lima agenda nasional yang menjadi gagasan Muhammadiyah dalam rangka ikhtiar memajukan bangsa dan mewujudkan cita-cita nasional. Lima gagasan. Lima poin tersebut adalah agama dan moral, korupsi dan penegakkan hukum, konsolidasi demokrasi pasca Pemilu 2024, Pilkada 2024, dan kebijakan publik pro-rakyat. (Jan)
