YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Untuk pertama kalinya, Jaringan Wisata Muhammadiyah (JWM) menggelar Musyawarah Nasional (Munas). Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat-Ahad (17-19/11) di SM Tower and Convention Yogyakarta. Adapun tema yang diusung dalam Munas kali ini “Menjadikan Wisata Ramah Muslim sebagai Pilihan Utama Membangun Pariwisata Indonesia Berkemajuan.”
Hadir dalam pembukaan Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr H Muhadjir Effendy, MAP, Wakil Ketua dan bendahara Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah, Dr Mukhaer Pakkanna, SE., MM dan Ir Ahmad Syauqi Soeratno, MM, Ketua Badan Pengurus JWM Drs H Muhsin B Thoyyib Arbas, Ketua Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia Riyanto Sofyan, BSEE, MBA, Ketua Organizing Committee / OC Drs Taufiq Ridwan, serta beberapa tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Muhsin mengatakan bahwa pihaknya sangat bersyukur bisa menyelenggarakan Munas JWM yang pertama. Ia mengungkapkan kelahiran JWM ini pada tahun 2020. Di mana dunia mengalami kalang kabut menghadapi realitas baru akibat Wabah Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh penjuru dunia.
“Kepengurusan JWM ini hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia dan masyarakat dunia yang pada waktu itu hadir di tengah-tengah kita dilanda Covid-19. Di tengah duka insan pariwisata di seluruh dunia bertiarap, maka lahirlah JWM ini,” ujarnya.
Muhsin mengatakan kelahiran JWM secara langsung dibidani oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah. Dengan dikeluarkannya SK Nomor: 021/KEP/1.8/G/2020. Dari SK ini, kemudian resmi menetapkan Badan Pengurus JWM dan Pedoman Dasar JWM.
“Dan secara entitas hukum, pada tanggal 18 Agustus 2020, kami mendapatkan SK dari MEK pada waktu itu. Dan yang mengawal langsung Pak Heri dan Pak Syauqi,” katanya.
Muhsin mengatakan JWM merupakan tempat berkumpilnya para penguasaha dan pelaku pariwisata di Indonesia. Mereka memiliki keselarasan hal ihwal paradigma dan eksistensi berkiprah dalam bingkai dakwah di Persyarikatan Muhammadiyah.
Di sisi lain, Syauqi mengharapkan agar pengelolaan wisata halal Indonesia berasal dari Persyarikatan Muhammadiyah. Karena itu, ia mendorong agar pengurus JWM harus bergerak bersama dalam menata langkah dan membangun perencanaan secara matang. Yakni mendesain program kerja ke depan agar bisa menciptakan pariwisata Indonesia yang berkemajuan.
“Fase entrepreneurialnya sudah selesai. Sekarang saatnya fase managerial. Fase menata langkah, membangun perencanaan, dan memastikan bahwa wisata halal Indonesia Insyaallah di warnai dan dikelola oleh para pengelola wisata halal dari Muhammadiyah,” jelasnya.
Sementara, Muhadjir Effendy mengharapkan keberadaan JWM bukan hanya sekadar emblem, tetapi harus bisa tumbuhberkembang di masa depan. Yakni mewujudkan ekosistem pariwisata Indonesia makin dikenal secara luas, bukan di dalam negeri tapi sampai ke tingkat internasional.
“Selamat Munas yang pertama JWM pada hari ini. Mudah-mudahan ini merupakan sebuah milestone atau titik tolak untuk jaringan ini tumbuh betul-betul menggurita. Dan betul-betul menjadi kekuatan Muhammadiyah di sektor Pariwisata,” jelasnya.
Menko PMK RI ini mengingatkan pariwisata menjadi elemen penting bagi kehidupan. Baginya wisata itu merupakan bisnis jasa, yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat. Karena itu, ia meminta untuk melakukan pembaruan wisata agar tidak ditinggal oleh wisatawan.
“Wisata itu bisnis jasa dan sangat disruptif. Hari ini masih bagus, bulan depan mungkin sudah tidak laku. Maka, harus melakukan proses pembaharuan-pembaharuan. Dan itu namanya kreatif,” tegasnya.
Baginya, kreatif itu sebagai langkah melakukan pembaharuan. Sementara, inovatif adalah menciptakan karya. Yakni yang direfleksikan dari alam pikiran yang selalu melakukan kebaruan-kebaruan terhadap transformasi kehidupan yang terjadi.
“Karena itu kita punya istilah renewable resources. Artinya bukan hanya dapat menemukan resources baru, tetapi resources baru ini harus siap diperbaharui secara terus-menerus. Jadi harus ada proses dan semangat untuk melakukan pembaruan,” tuturnya.
Muhadjir menjelaskan, dalam konteks industri pariwisata, proses pembaruan itu tidak harus tampil dengan baru, tetapi justru melupakan versi yang lama. Baginya, versi yang lama perlu mendapat perhatian serius. Oleh karenanya, dari situ kemudian, pembaruan versi lama menjadi penting agar ke depan bisa tampil baru. Sehingga pariwisata Indonesia bisa tumbuh dan berkembang makin baik. (Cris)
