PEKALONGAN, Suara Muhammadiyah - Kegiatan Musypimda PDM Kota Pekalongan tahun 2025 yang digelar di Kampus 2 UMPP Kota Pekalongan pada Ahad, 12 Januari 2025, kembali meneguhkan komitmen Muhammadiyah untuk menjadi organisasi yang unggul dan berkemajuan. Karena itu, penggunaan Key Performance Indicator (KPI) menjadi jalan penting untuk mewujudkan tata Kelola organsasi yang baik (good governance).
Pelaksanaan Musypimda PDM Kota Pekalongan tahun ini memang dibarengkan dengan agenda Rakerda Lazismu Kota Pekalongan. Hal ini terkait kepentingan proyek pengintegrasian pengelolaan keuangan satu atap PDM dengan Lazismu.
Kegiatan ini dihadiri 9 dari 11 Pleno PDM Kota Pekalongan, yakni Ketua PDM Dr HM Hasan Bisysri, M.Ag., Sekretaris PDM Aslam Fatkhudin, S.Kom., M.Kom., Bendahara PDM M. Ainrurofiq, S.E., M.M., Drs HM Ghozali, M.Si., Drs Pasrum Affandi, Supriyanto, Dr. Usamah Said, Muflichin, S.E., dan Tubagus M. Sadaruddin, S.E., M.Si. Adapun dua anggota Pleno PDM lainnya, yakni Dr Ibnu Sholeh, M.P.I. dan Dr Ahmad Jalaluddin, M.Ag., berhalangan hadir.
Musypimda juga diikuti masing-masing Ketua dan Sekretaris dari 20 Unsur Pembantu Pimpinan (UPP), juga Ketua dan Sekretaris Ortom Daerah, serta masing-masing 4 Anggota Pleno dari 5 PCM se Kota Pekalongan.
"Terima kasih kepada semua UPP, Ortom Daerah, serta PCM se Kota Pekalongan yang telah menyempatkan hadir di Musypimda PDM Kota Pekalongan sekaligus Rakerda Lazismu ini. Ini menjadi konsekuensi kita bersyarikat di Muhammadiyah, dan insya Allah bernilai ibadah," ungkap Ketua PDM Kota Pekalongan, Dr Hasan Bisysri.
Sebagai implementasi AD/ART organisasi, lanjut Ustadz Hasan, Musypimda tidak cukup sekadar menjadi agenda tahunan. Lebih dari itu, ini juga menjadi momentum monitoring dan evaluasi (monev) atas progres kinerja PDM Kota Pekalongan Periode Muktamar 48, termasuk dalam pelaksanaan KPI.
"Jadi kita berorganisasi ini harapannya tentu ada progres, apa yang sudah dilakukan dievaluasi, apa yang direncanakan di tahun ini dipersiapkan, dan Musypimda ini berupaya mereview itu semua. Harapannya ada transformasi, sehingga kita bisa mewujudkan Muhammadiyah Kota Pekalongan yang unggul dan berkemajuan," terang akademisi UIN Abdurrahman Wahid ini.
Musypimda PDM Kota Pekalongan dan Momentum Penguatan KPI
Key Performance Indicator (KPI) menjadi salah satu isu utama organisasi dalam Musypimda PDM Kota Pekalongan tahun 2025 ini. Hampir semua PCM hingga Ortom Daerah mengakui cukup kesulitan untuk mengadaptasi KPI dalam pelaporan progres kinerjanya, mengingat ini menjadi hal baru di Muhammadiyah Kota Pekalongan.
Seperti disampaikan Sekretaris PCM Pekalongan Barat, M. Januar Ayub Khan, S.E. Ia menilai penggunaan KPI dalam laporan kinerja benar-benar menjadi hal baru, sehingga tidak mudah bagi PCM untuk beradaptasi dengan cepat.
"Mungkin ini menjadi langkah maju bagi Muhammadiyah, karena organisasi kemasyarakatan lain mungkin belum ada yang menggunakan KPI untuk mengukur performa organisasinya. Tetapi karena ini barang baru, mungkin kami-kami yang di PCM membutuhkan bimbingan atau pendampingan bagaimana penggunaannya," ungkapnya.
Anggota Pleno PCM Pekalongan Timur, Fatkhur Rizki juga menyampaikan kegalauannya. Menurutnya, pengisian KPI untuk PCM Pekalongan Timur sedikit terbantu karena ada beberapa anggota Pleno yang merangkap di struktur UPP PDM.
"Jadi ke depan mungkin giat Turba PDM bisa lebih diintensifkan lagi untuk membantu mengatasi masalah-masalah semacam ini," ucapnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan Ortom Daerah, salah satunya Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) melalui Ketuanya, Arianda Ihza. Dia mengakui ada perbedaan format laporan kinerja antara model KPI dengan standar yang dipakai IPM tingkat regional, sehingga sempat kesulitan dalam proses pengisian form versi PDM.
"Jadi kemarin kita belum bisa maksimal mengisi form laporan kinerja IPM dengan format KPI, karena memang menjadi hal baru yang berbeda dengan model laporan versi PW IPM," ujarnya.
Merespon hal tersebut, Sekretaris PDM Kota Pekalongan, Aslam Fatkhudin, menyatakan bahwa penggunaan KPI dalam sistem pelaporan kinerja organisasi ini adalah sebagai alat pengukur untuk mengevaluasi kinerja PDM beserta UPP.
"Sebagai organisasi modern, Muhammadiyah tentu perlu terus mengevaluasi kinerjanya guna melihat performa organisasi secara keseluruhan apakah udah efisien dan efektif atau belum, transparan dan akuntabel, sehingga bisa memenuhi prinsip good governance juga. Jadi KPI ini adalah tool untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi, khususnya untuk periode lima tahunan," jelas dia.
Menurut Aslam, penggunaan KPI menjadi relevan mengingat visi Muhammadiyah untuk menjadi organisasi yang unggul dan berkemajuan. Perangkat indikator ini juga membantu PDM Kota Pekalongan dalam memobilisasi dan mengaktifkan UPP, Ortom serta PCM.
"Bahwa banyak PCM hingga Ortom kesulitan mengaplikasikan KPI, ya ini proses adaptasi yang normal. Insya Allah ke depan semakin terbiasa, sehingga performa organisasi di semua jenjang menjadi lebih terukur kinerjanya. Jika memang dibutuhkan, nanti mungkin ada semacam pembekalan khusus atau sebut saja bimbingan teknis soal KPI ini," kata Aslam.
Selain persoalan KPI, beberapa isu lain juga mengemuka dalam Musypimda PDM Kota Pekalongan ini. Berbagai permasalahan tersebut antara lain soal pemeataan kajian Ahad Pagi, layanan ambulans, rencana alokasi anggaran untuk Ortom Daerah, tuntutan intensifikasi Turba PDM, pemenuhan jumlah personel KOKAM, optimasi medsos PDM, nasib perkembangan MBS, dan lainnya.
Beberapa permasalahan tersebut antara lain disampaikan Ketua PCM Krapyak Cholil Faizin, Ketua PCM PCM Pekalongan Selatan M. Afief, Fatkhur Rizki dari PCM Pekalongan Timur, serta Ketua PCM Pekalongan Utara Kisyono.
Selain itu, perwakilan enam dari tujuh Ortom Daerah juga menyampaikan permasalahannnya, baik PDA, PDPM, PDNA, Hizbul Wathan, IPM, dan Tapak Suci. Setelah sesi interaktif, agenda Musypimda PDM Kota Pekalongan pun dilanjut dengan Rakerda Lazismu Kota Pekalongan. (sef)