Naturalisasi Kader: Peluang atau Tantangan bagi Muhammadiyah?
Oleh: Mohammad Nur Rianto Al Arif, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah/ Ketua PDM Jakarta Timur
Muhammadiyah sejak awal bukan sekadar organisasi yang menghimpun orang-orang dengan kesamaan identitas. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang dibangun di atas kesadaran ideologis, komitmen dakwah, dan cita-cita untuk menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi kehidupan. Karena itu, kader bagi Muhammadiyah bukan sekadar anggota. Kader adalah mereka yang diharapkan menjadi pelanjut estafet gerakan, penggerak amal usaha, sekaligus penjaga nilai dan ideologi persyarikatan.
Dalam konteks itulah, fenomena yang dapat disebut sebagai “naturalisasi kader” menarik untuk dibahas. Istilah ini tentu bukan istilah resmi dalam sistem perkaderan Muhammadiyah. Kondisi ini dapat digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan proses ketika seseorang yang pada awalnya berada di luar tradisi, kultur, dan struktur Muhammadiyah kemudian masuk, berproses, aktif, bahkan mengambil peran strategis dalam persyarikatan.
Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya tidak sederhana, yaitu apakah kehadiran “kader naturalisasi” merupakan peluang bagi Muhammadiyah atau justru menjadi tantangan bagi keberlangsungan kaderisasi?
Pertanyaan ini semakin relevan ketika Muhammadiyah tumbuh menjadi organisasi besar dengan ribuan amal usaha, lembaga pendidikan, rumah sakit, perguruan tinggi, lembaga sosial, serta berbagai aktivitas dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Semakin besar sebuah organisasi, semakin besar pula kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten.
Namun, Muhammadiyah tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pintar. Muhammadiyah membutuhkan orang pintar yang memiliki keberpihakan terhadap nilai-nilai gerakan.
Terdapat kecenderungan dalam organisasi modern untuk melihat manusia terutama dari perspektif kompetensi. Seseorang dianggap penting karena memiliki kapasitas manajerial, kemampuan akademik, jaringan, pengalaman profesional, atau sumber daya yang dapat membantu organisasi mencapai target.
Perspektif semacam itu tidak sepenuhnya salah. Bahkan Muhammadiyah membutuhkan SDM profesional untuk mengelola kompleksitas amal usahanya yang semakin besar. Namun, Muhammadiyah sejak awal tidak dibangun semata-mata sebagai organisasi profesional.
Muhammadiyah adalah gerakan dakwah dan tajdid. Karena itu, kader Muhammadiyah idealnya memiliki dua dimensi yang berjalan beriringan: kompetensi dan komitmen. Kompetensi membuat seseorang mampu menjalankan tugas dengan baik, sedangkan komitmen membuat seseorang memahami mengapa tugas itu harus dilakukan dan untuk kepentingan apa.
Di sinilah perbedaan antara “SDM Muhammadiyah” dan “kader Muhammadiyah”. Tidak semua orang yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah otomatis menjadi kader. Demikian pula, tidak semua orang yang memiliki posisi strategis dalam struktur Muhammadiyah secara otomatis memiliki kedalaman ideologis sebagai kader.
Kaderisasi pada hakikatnya adalah proses pembentukan manusia gerakan. Kaderisasi bukan sekadar proses rekrutmen, pelatihan kepemimpinan, atau sekadar proses mendapatkan sertifikat setelah mengikuti Darul Arqam.
Kaderisasi adalah proses panjang untuk menumbuhkan cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak yang sejalan dengan nilai-nilai Muhammadiyah.
Karena itu, ketika seseorang “dinaturalisasi” menjadi bagian dari Muhammadiyah, persoalannya bukan sekadar apakah ia dapat menjalankan pekerjaannya. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah ia telah memahami ruh gerakan tersebut?
Kita tidak boleh melihat fenomena naturalisasi kader semata-mata sebagai ancaman. Justru, jika dikelola dengan baik, ia dapat menjadi salah satu sumber energi baru bagi Muhammadiyah.
Pertama, Muhammadiyah membutuhkan talenta terbaik dari berbagai latar belakang. Gerakan sebesar Muhammadiyah tidak mungkin hanya mengandalkan kader yang lahir dari jalur perkaderan konvensional. Perubahan sosial berlangsung terlalu cepat. Dunia pendidikan berubah. Teknologi berkembang. Kecerdasan buatan memasuki berbagai sektor. Ekonomi digital berkembang pesat. Persoalan lingkungan semakin kompleks. Tantangan kesehatan masyarakat semakin multidimensional.
Muhammadiyah membutuhkan ahli teknologi, ekonom, dokter, ilmuwan data, ahli lingkungan, profesional komunikasi, entrepreneur, akademisi, dan berbagai kompetensi baru yang mungkin belum tersedia secara memadai di dalam tubuh persyarikatan. Membuka pintu bagi orang-orang kompeten dari luar dapat memperkaya Muhammadiyah.
Kedua, naturalisasi dapat menjadi instrumen untuk memperluas dakwah. Muhammadiyah tidak boleh menjadi ruang sosial yang eksklusif. Sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, Muhammadiyah justru harus mampu menghadirkan nilai-nilai Islam berkemajuan kepada masyarakat luas.
Orang yang datang dari luar Muhammadiyah dan kemudian menemukan nilai-nilai yang sesuai dengan pandangan hidupnya dapat menjadi jembatan antara Muhammadiyah dan masyarakat yang lebih luas. Mereka dapat membawa perspektif baru, pengalaman baru, jaringan baru, bahkan budaya profesional baru.
Ketiga, naturalisasi dapat menjadi mekanisme regenerasi. Ada realitas yang tidak boleh ditutup-tutupi, yaitu tidak semua kader yang tersedia memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap jenis kepemimpinan.
Muhammadiyah harus berani mengakui kesenjangan tersebut.
Kita membutuhkan kader yang mampu mengelola universitas kelas dunia, rumah sakit modern, perusahaan teknologi, lembaga keuangan, media digital, hingga organisasi sosial berskala global. Jika kader internal belum tersedia, maka yang dilakukan ialah membuka pintu sekaligus menyediakan ruang kaderisasi.
Di sinilah tantangan pertama muncul. Ada bahaya ketika naturalisasi dipahami terlalu sederhana, yaitu seseorang masuk ke Muhammadiyah, kemudian diberi posisi, lalu dianggap sebagai kader. Cara berpikir semacam ini berbahaya. Sebab, jabatan tidak otomatis melahirkan ideologi.
Seseorang dapat menjadi sangat profesional dalam menjalankan sebuah lembaga, tetapi belum tentu memahami sejarah, manhaj, nilai, dan visi Muhammadiyah. Seseorang dapat sangat sukses mengelola organisasi, tetapi belum tentu memiliki kesadaran sebagai bagian dari gerakan.
Karena itu, Muhammadiyah perlu membedakan dengan jelas antara profesional, anggota, simpatisan, aktivis, dan kader. Pembedaan ini bukan untuk menciptakan kasta di dalam organisasi. Justru sebaliknya, pembedaan tersebut diperlukan agar sistem perkaderan memiliki arah yang jelas.
Jangan sampai karena seseorang memiliki kompetensi tinggi, ia langsung ditempatkan pada posisi strategis tanpa melalui proses pengenalan terhadap ideologi dan kultur Muhammadiyah. Jika hal itu terjadi secara terus-menerus, Muhammadiyah mungkin akan memiliki organisasi yang semakin profesional, tetapi pada saat yang sama kehilangan jiwa gerakan. Ini adalah paradoks yang harus diantisipasi.
Kaderisasi membutuhkan waktu. Sementara itu, kebutuhan organisasi sering kali mendesak. Ketika sebuah perguruan tinggi membutuhkan rektor, rumah sakit membutuhkan direktur, atau amal usaha membutuhkan profesional tertentu, organisasi tentu ingin segera mendapatkan orang terbaik.
Di sinilah godaan jalan pintas muncul. Alih-alih membangun kader dari bawah, organisasi dapat tergoda untuk mencari figur dari luar dan langsung menempatkannya pada posisi strategis. Jika dilakukan sesekali dengan pertimbangan yang matang, hal itu mungkin tidak menjadi persoalan.
Tetapi jika menjadi pola permanen, maka akan muncul persoalan yang lebih serius, yaitu untuk apa kaderisasi dilakukan jika posisi strategis selalu dapat diisi melalui rekrutmen eksternal? Kader akhirnya kehilangan insentif untuk berproses.
Anak-anak muda Muhammadiyah dapat bertanya, yaitu mengapa harus mengikuti proses panjang perkaderan jika pada akhirnya posisi kepemimpinan lebih mudah diberikan kepada orang yang berasal dari luar? Pertanyaan semacam ini harus dijawab dengan serius. Sebab kaderisasi bukan hanya soal membentuk manusia. Kaderisasi juga membangun kepercayaan antargenerasi.
Muhammadiyah memiliki sejarah, tradisi intelektual, manhaj, dan nilai yang tidak terbentuk dalam satu atau dua tahun. Dari KH. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah mewarisi spirit pembaruan yang menempatkan Islam sebagai kekuatan transformasi sosial.
Semangat itu kemudian berkembang melalui pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta berbagai bentuk amal dan kegiatan. Ketika seseorang masuk ke Muhammadiyah, ia bukan hanya masuk ke sebuah organisasi, melainkan juga memasuki tradisi gerakan.
Karena itu, naturalisasi kader harus disertai dengan proses internalisasi. Orang yang datang dari luar harus diberi kesempatan untuk mengenal Muhammadiyah secara utuh mulai dari sejarahnya, ideologinya, pemikiran keagamaannya, konsep dakwahnya, etos amal usahanya, serta orientasi kebangsaannya.
Sebaliknya, Muhammadiyah juga harus bersedia belajar dari mereka. Hubungannya bukan “orang luar harus mengikuti seluruh kebiasaan orang dalam”. Kondisi yang dibutuhkan adalah proses integrasi dua arah.
Kader baru belajar nilai-nilai Muhammadiyah, sementara Muhammadiyah belajar dari pengalaman dan perspektif baru yang dibawa oleh kader tersebut. Dengan demikian, naturalisasi tidak menghasilkan penyeragaman, melainkan pengayaan gerakan.
Ada satu prinsip yang perlu dijaga, yaitu inklusivitas tidak berarti kehilangan identitas. Muhammadiyah harus terbuka bagi siapa pun yang ingin berkontribusi. Namun, keterbukaan itu harus disertai dengan sistem.
Jangan sampai organisasi terlalu tertutup hingga kehilangan talenta. Tetapi jangan pula terlalu terbuka hingga kehilangan karakter. Karena itu, Muhammadiyah membutuhkan apa yang dapat disebut sebagai “naturalization pathway” atau jalur naturalisasi kader.
Orang yang datang dari luar dapat melalui beberapa tahapan. Pertama, orientasi Muhammadiyah. Mereka perlu memahami sejarah, ideologi, visi, misi, serta karakter gerakan tersebut.
Kedua, keterlibatan. Mereka tidak cukup hanya mengikuti kegiatan seremonial, tetapi juga perlu terlibat dalam aktivitas nyata persyarikatan dan amal usaha.
Ketiga, internalisasi nilai. Mereka harus memahami bahwa berkiprah di Muhammadiyah bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga bagian dari pengabdian.
Keempat, pembuktian komitmen. Kaderisasi harus melihat konsistensi seseorang dalam waktu, bukan hanya popularitas atau performa sesaat.
Kelima, pemberian amanah. Jabatan diberikan setelah seseorang menunjukkan kombinasi kompetensi, integritas, dan komitmen terhadap gerakan. Dengan mekanisme semacam ini, naturalisasi tidak menjadi jalan pintas, melainkan jalan transformasi.
Persoalan sebenarnya bukan apakah Muhammadiyah boleh menerima kader “naturalisasi”. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah sistem kaderisasi Muhammadiyah mampu mengubah orang yang datang dari luar menjadi manusia gerakan tanpa kehilangan keunikan dan kompetensi yang mereka bawa?
Di sinilah pembaruan kaderisasi menjadi penting. Kaderisasi Muhammadiyah perlu bergerak dari model yang terlalu berorientasi pada kaderisasi berbasis event menuju kaderisasi berbasis siklus hidup. Kaderisasi jangan berhenti setelah seseorang selesai mengikuti pelatihan.
Kaderisasi harus berlangsung sepanjang perjalanan seseorang dalam persyarikatan. Dengan demikian, kaderisasi menjadi sebuah ekosistem. Dalam ekosistem tersebut, naturalisasi justru dapat menjadi pintu masuk bagi talenta-talenta baru untuk berkembang menjadi kader ideologis sekaligus profesional.
Muhammadiyah ke depan tidak cukup hanya memiliki kader yang loyal tetapi tidak kompeten. Sebaliknya, Muhammadiyah juga tidak cukup memiliki profesional yang kompeten, tetapi juga tidak memiliki ikatan ideologis. Keduanya harus bertemu.
Ideologi tanpa kompetensi dapat membuat gerakan kehilangan daya saing. Kompetensi tanpa ideologi dapat membuat gerakan kehilangan arah. Maka kader Muhammadiyah di masa depan harus memiliki setidaknya 4 karakter.
Pertama, berintegritas. Kedua, berideologi dan memahami nilai-nilai Muhammadiyah. Ketiga, berkompeten sesuai bidangnya. Keempat, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
Kader masa depan tidak hanya harus mampu membaca kitab, tetapi juga harus mampu membaca data. Tidak hanya mampu berdakwah dari mimbar, tetapi juga mampu berdakwah melalui media digital. Tidak hanya memahami fikih, tetapi juga memahami teknologi. Tidak hanya memiliki kesalehan individual, tetapi juga memiliki kesalehan sosial. Inilah wajah kader Muhammadiyah yang dibutuhkan untuk menghadapi era baru.
Muhammadiyah tidak perlu takut pada orang baru. Hal yang perlu ditakuti justru terjadi ketika Muhammadiyah tidak mampu membuat orang baru menjadi bagian dari gerakan tersebut.
Organisasi yang sehat bukan organisasi yang hanya mampu mempertahankan orang-orang lama. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang mampu mengintegrasikan energi baru tanpa kehilangan DNA-nya.
Dalam sejarahnya, Muhammadiyah selalu tumbuh karena keberaniannya menerima perubahan. Seiring berubahnya zaman, cara Muhammadiyah dalam menjawab tantangan juga harus berkembang. Naturalisasi kader, jika dikelola dengan tepat, dapat menjadi salah satu cara untuk menghadirkan energi baru.
Tetapi ada syaratnya: kompetensi tidak boleh menggantikan ideologi, dan ideologi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kompetensi. Keduanya harus dipertemukan.
Pada akhirnya, mungkin istilah “naturalisasi kader” perlu kita kembangkan menjadi konsep yang lebih konstruktif, yaitu “Muhammadiyahisasi kader”. Muhammadiyahisasi bukan berarti memaksa seseorang menjadi seragam.
Muhammadiyahisasi adalah proses ketika seseorang memahami nilai-nilai gerakan, menjadikan Islam berkemajuan sebagai orientasi pengabdian, serta bersedia menggunakan kompetensi yang dimilikinya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Orang yang datang dari dunia profesional dapat membawa profesionalisme mereka.
Semua itu kemudian dipertemukan dengan etos dakwah dan tajdid Muhammadiyah. Jika proses itu berhasil, naturalisasi bukan ancaman. Kondisi ini justru menjadi sumber pembaruan kaderisasi.
Pada titik ini, Muhammadiyah perlu memandang kaderisasi bukan sebagai pagar untuk membedakan “orang dalam” dan “orang luar”, melainkan sebagai jembatan untuk mengubah potensi menjadi komitmen, kompetensi menjadi pengabdian, dan keberagaman pengalaman menjadi kekuatan gerakan.
Sebab Muhammadiyah tidak sedang mencari orang yang sekadar memakai identitas Muhammadiyah. Muhammadiyah sedang mencari manusia yang bersedia menghidupkan nilai-nilai Muhammadiyah dalam kehidupannya.
Naturalisasi kader adalah peluang jika Muhammadiyah mampu mengintegrasikan kompetensi dengan ideologi. Hal ini menjadi tantangan jika kompetensi dibiarkan menggantikan kaderisasi. Karena itu, tugas Muhammadiyah bukan untuk menutup pintu bagi mereka yang datang dari luar.
Tugas Muhammadiyah adalah memastikan bahwa siapa pun yang masuk melalui pintu itu menemukan jalan untuk menjadi bagian dari gerakan dan bukan sekadar menjadi bagian dari organisasi.
Sebab pada akhirnya, Muhammadiyah tidak membutuhkan semakin banyak orang yang sekadar menjadi anggota organisasi. Muhammadiyah membutuhkan semakin banyak manusia yang memiliki kesadaran untuk menghidupkan gerakan.
