MAKASSAR, Suara Muhammadiyah — Pelatihan Instruktur Nasional (PINAS) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) Sulawesi Selatan dan Regional Indonesia Timur mulai dilaksanakan setelah resmi dibuka di Balai Sidang Muktamar, Kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) pada hari Jum’at, 25 September 2026.
Kegiatan ini diikuti oleh calon instruktur yang berasal dari sejumlah PTMA serta unsur Persyarikatan di wilayah Indonesia Timur. Jumlah peserta yang hadir pada pembukaan bahkan melebihi estimasi yang sebelumnya ditetapkan panitia. Jika sebelumnya jumlah peserta diperkirakan maksimal sekitar 80 orang, sebanyak 91 orang telah hadir saat pembukaan. Jumlah tersebut masih dapat bertambah karena peserta dari Papua masih dalam perjalanan.
Wakil Rektor III Unismuh Makassar Dr KH Mawardi, yang hadir mewakili pimpinan universitas, menyampaikan penghargaan kepada Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas kepercayaan yang diberikan kepada Unismuh sebagai tuan rumah kegiatan.
“Terima kasih kepada MPKSDI yang telah memberi kepercayaan kepada Unismuh menjadi tuan rumah Pelatihan Instruktur Nasional. Mudah-mudahan kegiatan ini diberkahi dan seluruh peserta dapat mengikuti prosesnya dalam keadaan sehat,” katanya.
Peran Instruktur dalam Perkaderan Muhammadiyah
Wakil Ketua MPKSDI PP Muhammadiyah Dr Faiz Rafdhi, M.Kom menjelaskan bahwa instruktur memiliki posisi penting dalam rangkaian proses perkaderan Muhammadiyah. Menurutnya, keberadaan instruktur berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam dakwah Muhammadiyah.
Ia menjelaskan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas membutuhkan penguatan ideologi. Di sisi lain, penguatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses perkaderan yang berjalan dengan baik. Dalam rangkaian tersebut, instruktur menjadi salah satu unsur yang menentukan.
“Dakwah Muhammadiyah tidak akan maju tanpa sumber daya manusia. SDM tidak akan kuat tanpa ideologi, dan perkaderan tidak akan berjalan baik tanpa instruktur yang andal,” ujarnya.
Faiz juga menjelaskan perbedaan antara instruktur dan fasilitator. Menurutnya, tugas seorang instruktur tidak berakhir setelah pelatihan selesai. Instruktur tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan rencana tindak lanjut yang disusun peserta dapat dikawal.
“Kalau fasilitator selesai acara, selesai tugasnya. Instruktur tidak demikian. Bahkan rencana tindak lanjut peserta harus dikawal. Karena itu, tanggung jawab instruktur jauh lebih besar,” katanya.
Dalam pelaksanaan perkaderan, ia menilai metode ceramah saja tidak cukup. Instruktur perlu memiliki kemampuan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran, termasuk simulasi, permainan, role play, serta pendekatan lain yang dapat membantu peserta memahami pesan-pesan perkaderan.
Meski demikian, Faiz menekankan bahwa penguasaan teknis bukan satu-satunya modal yang diperlukan. Menurutnya, jiwa dan komitmen terhadap Muhammadiyah merupakan fondasi penting bagi seorang instruktur.
“Instruktur tidak boleh setengah-setengah. Tanggung jawabnya dari awal sampai akhir. Instruktur inilah yang nanti menjadi ujung tombak perkaderan Muhammadiyah di tempat masing-masing,” ujarnya.
Tingginya jumlah peserta PINAS kali ini, lanjut Faiz, menjadi gambaran besarnya gairah perkaderan di Sulawesi Selatan dan kawasan timur Indonesia. Ia juga menyoroti antusiasme peserta dari Papua dan Maluku yang dinilai memiliki semangat besar untuk kembali menggerakkan kaderisasi di wilayah masing-masing.
Kaderisasi Menentukan Keberlanjutan Muhammadiyah
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Prof Ambo Asse menegaskan bahwa kaderisasi berkaitan langsung dengan keberlanjutan Muhammadiyah. Ia mengingatkan pentingnya memastikan generasi penerus tidak tumbuh dalam kondisi lemah sebagaimana pesan Al-Quran.
Menurut Ambo Asse, pesan tersebut perlu diwujudkan melalui proses kaderisasi Muhammadiyah yang dirancang secara terencana dan dilakukan secara berkesinambungan.
“Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Masa depan Muhammadiyah berada pada kader-kadernya. Karena itu, pelatihan dan perkaderan angkatan muda harus terus dilakukan,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya proses kaderisasi bagi seseorang yang akan mengemban jabatan di lingkungan Muhammadiyah. Menurutnya, orang yang menduduki jabatan tanpa melalui proses kaderisasi berisiko tidak memahami secara menyeluruh nilai, tanggung jawab, dan orientasi gerakan Persyarikatan.
Ambo Asse mengapresiasi upaya Unismuh dalam memperluas pelaksanaan Darul Arqam secara sistematis. PWM Sulsel, kata dia, juga terus mendorong pimpinan amal usaha Muhammadiyah, termasuk pimpinan perguruan tinggi, untuk mengikuti proses perkaderan.
Saat ini, masih terdapat sekitar 55 pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah di Sulawesi Selatan yang belum mengikuti Darul Arqam. Ambo Asse menilai proses tersebut perlu dituntaskan.
Ia kemudian meminta peserta PINAS mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh. Setelah memperoleh kualifikasi sebagai instruktur, para peserta diharapkan bersedia menjalankan amanah dan menerima penugasan di berbagai daerah.
“Kalau nanti diberi tugas, jangan menolak. Menjadi instruktur adalah amanah. Kita berharap dari pelatihan ini lahir kader-kader yang siap kembali mengader di tempat masing-masing,” ujarnya.
Potensi Besar Kaderisasi
Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah Prof Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D menilai Unismuh Makassar merupakan salah satu PTMA yang memberikan perhatian besar terhadap perkaderan.
Ia melihat proses perkaderan di Unismuh telah dijalankan secara sistematis, terstruktur, dan terukur. Pelaksanaannya mencakup berbagai unsur di lingkungan kampus, mulai dari pimpinan, dosen, hingga tenaga kependidikan.
Menurut Muttaqin, Unismuh bahkan layak dipertimbangkan jika ke depan terdapat penghargaan bagi perguruan tinggi yang menunjukkan kepedulian tinggi terhadap perkaderan.
Ia kemudian menjelaskan besarnya potensi jaringan PTMA sebagai ruang kaderisasi Muhammadiyah. Saat ini terdapat 165 perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah yang didukung sekitar 20.000 dosen dan lebih dari 700.000 mahasiswa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 perguruan tinggi telah memperoleh akreditasi Unggul, termasuk Unismuh Makassar.
Besarnya jumlah tersebut, menurut Muttaqin, tidak semestinya hanya dipandang dari jumlah mahasiswa maupun pencapaian akademik. PTMA perlu berfungsi sebagai laboratorium kaderisasi Muhammadiyah dengan menjadikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sebagai dasar dalam pengelolaan dan pengembangan institusi.
“Kampus tidak cukup hanya unggul di atas kertas. Kampus Muhammadiyah harus berkemajuan, bereputasi, bermartabat, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, instruktur memiliki peran strategis. Lingkungan PTMA yang mencakup ratusan ribu mahasiswa, puluhan ribu dosen, serta lebih dari 2.500 program studi membutuhkan instruktur sebagai salah satu penggerak utama dalam menghasilkan kader Muhammadiyah yang besar jumlahnya sekaligus berkualitas.
“Pertanyaannya, dari potensi sebesar itu kita dapat menghasilkan berapa ribu kader? Para instruktur inilah yang akan menjadi salah satu leading sector dalam produksi kader kita,” katanya.
Muttaqin menambahkan, dakwah dan kaderisasi merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan pimpinan PTMA. Karena itu, keterlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan perkaderan tidak dapat dipandang sekadar sebagai kegiatan tambahan, tetapi merupakan bagian dari amanah dalam pengelolaan perguruan tinggi Muhammadiyah.
Pada akhir sambutannya, Ahmad Muttaqin membuka secara resmi Pelatihan Instruktur Nasional PTMA Sulawesi Selatan dan Persyarikatan Muhammadiyah Regional Indonesia Timur dengan pembacaan basmalah.
“Mari Pelatihan Instruktur Nasional untuk PTMA Wilayah Sulawesi Selatan dan Persyarikatan Muhammadiyah Regional Indonesia Timur kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama,” ujarnya.
Melalui pelatihan ini, diharapkan jaringan instruktur Muhammadiyah semakin luas dan mampu mendukung kesinambungan proses kaderisasi, terutama di lingkungan perguruan tinggi serta kawasan Indonesia Timur. (diko)
