BANYUMAS, Suara Muhammadiyah - Pakar koperasi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Assoc. Prof. Akhmad Darmawan, Ph.D., menyoroti KDMP yang sudah mulai berjalan di beberapa lokasi. Menurutnya, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus dilakukan secara realistis, berbasis potensi desa, dan kebutuhan nyata anggota koperasi. Hal ini perlu diperhatikan karena setiap desa memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda sehingga tidak bisa diseragamkan secara nasional dalam bentuk usaha maupun pengadaan aset.
Darmawan menyampaikan bahwa setiap desa punya potensi berbeda, sehingga kebutuhannya juga berbeda. Jangan sampai semua dipaksakan harus memiliki armada truk atau mobil bak tanpa melihat kebutuhan riil anggotanya, seperti yang sedang berjalan dengan membagikan armada angkutan yang sama. Ditegaskan pula bahwa koperasi sejatinya dibangun dari kebutuhan anggota, bukan sekadar mengejar program atau simbol fisik kelembagaan. Pengadaan armada distribusi seperti truk dan mobil bak harus disesuaikan dengan volume usaha dan aktivitas ekonomi yang benar-benar berjalan.
“Pertanyaannya, apakah semua desa sudah memiliki aktivitas usaha yang membutuhkan armada distribusi? Jangan-jangan anggota aktifnya saja belum ada, tetapi aset sudah dibeli,” lanjutnya. Darmawan menjelaskan bahwa risiko terbesar dalam pembentukan koperasi adalah ketika koperasi hanya berdiri secara administratif namun belum memiliki basis anggota yang kuat dan partisipatif. Akibatnya, aset yang dimiliki koperasi berpotensi menjadi beban operasional dan tidak produktif.
Oleh karena itu, perlu dipahami betapa pentingnya beberapa tahapan sebelum pengadaan aset besar dilakukan, antara lain pemetaan potensi ekonomi desa, identifikasi kebutuhan anggota, studi kelayakan usaha, kesiapan SDM pengelola, serta keberlanjutan model bisnis koperasi.
Darmawan juga menyampaikan bahwa desa pertanian mungkin lebih membutuhkan gudang hasil panen atau alat pengolahan hasil tani, sementara desa wisata lebih memerlukan promosi digital dan penguatan UMKM. Karena itu, model KDMP tidak boleh seragam. Koperasi harus tumbuh dari kebutuhan riil masyarakat. Kalau kebutuhan utamanya pemasaran hasil tani, fokus di sana dulu. Kalau problemnya modal usaha atau distribusi pupuk, maka itu yang diprioritaskan.
Dengan pendekatan berbasis kebutuhan riil desa tempat KDMP berada, diharapkan pengembangan KDMP dapat menjadi instrumen penguatan ekonomi desa yang benar-benar berkelanjutan, bukan sekadar proyek jangka pendek. "Hal ini perlu diperhatikan karena esensi koperasi adalah gotong royong ekonomi anggota. Maka ukuran keberhasilannya bukan banyaknya aset, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan anggota dan masyarakat desa," pungkasnya. (Eka)
