YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Perkembangan teknologi metaverse mulai dilirik oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Namun, dosen Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sutrisno, S.E.I., M.S.I., Ph.D., menilai tingkat kesiapan UMKM masih berada pada level rendah hingga menengah. Kondisi lapangan yang sangat beragam membuat sebagian besar pelaku usaha belum benar-benar siap memanfaatkan teknologi ini.
“Potensi kreatif sebenarnya cukup besar di kalangan UMKM. Modal kreatif itu ada, terutama bagi brand yang sudah aktif di marketplace dan media sosial. Mereka yang paling siap ‘naik kelas’ ke pengalaman 3D,” ujar Sutrisno saat dimintai keterangan melalui pesan WhatsApp, Senin (8/9).
Menurutnya, ruang untuk berkembang memang terbuka, namun masih terbatas pada pelaku yang akrab dengan teknologi digital. Hambatan struktural tetap kuat, terutama kesenjangan literasi digital dan keterbatasan infrastruktur. Banyak UMKM yang belum memiliki perangkat memadai, koneksi internet stabil, maupun dompet digital yang berfungsi optimal.
“Elemen penting seperti pengalaman imersif 3D, digital twins, hingga avatar-commerce diprediksi akan bertahan lama. UMKM tidak harus langsung masuk penuh ke metaverse. Mereka bisa memulai dari hal-hal realistis seperti AR try-on, 3D product viewer, atau live shopping interaktif. Semua itu sudah bisa memberi nilai tambah tanpa harus terjebak di platform yang belum matang,” jelasnya.
Strategi Bertahap
Sutrisno menilai, strategi bertahap lebih logis mengingat keterbatasan modal, SDM, dan kesiapan konsumen yang beragam. Dengan cara ini, UMKM dapat menguji efektivitas teknologi sederhana terlebih dahulu sebelum berinvestasi lebih besar.
Dari sisi pemasaran, teknologi ini membuka peluang pengalaman pelanggan yang lebih kaya, mulai dari demo produk 3D, peluncuran virtual, hingga pop-up store digital. UMKM juga dapat menarget komunitas khusus, seperti gaming atau streetwear, melalui peluncuran produk berbasis virtual.
Meski demikian, Sutrisno mengingatkan bahwa biaya produksi konten 3D masih relatif mahal, sementara potensi keuntungannya belum sepenuhnya pasti. Selain itu, keterbatasan interoperabilitas antarplatform dan kebutuhan perangkat berteknologi tinggi juga menjadi tantangan tambahan.
Untuk menjawab berbagai hambatan tersebut, Sutrisno menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah dan lembaga pendidikan. Pemerintah diharapkan menghadirkan kebijakan serta insentif, seperti voucher digital, pendanaan mikro untuk produksi konten 3D, hingga regulasi sandbox yang relevan dengan perdagangan virtual.
“Lembaga pendidikan juga dapat mengambil peran strategis dengan mengembangkan kurikulum singkat atau bootcamp tentang pembuatan katalog 3D, AR try-on, serta event virtual. Sertifikasi praktis bagi desainer 3D dan technical artist lokal juga penting untuk memperkuat ekosistem,” tuturnya.
Sutrisno menyimpulkan bahwa langkah paling realistis bagi UMKM saat ini adalah tidak terburu-buru masuk penuh ke metaverse. Strategi yang lebih masuk akal adalah memulai dari pengalaman imersif ringan yang mendukung penjualan, mengukur hasilnya secara berkala, lalu secara bertahap memperluas penggunaan teknologi sesuai kebutuhan dan kapasitas. (NF)
