JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri pembukaan Tanwir 1 Aisyiyah periode 2022-2027 di Hotel Tavia Heritage, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (15/1). Kehadirannya untuk melangsungkan penandatanganan MoU dengan Pimpinan Pusat Aisyiyah terkait perlindungan perempuan dan anak.
Listyo menyampaikan komitmennya dalam mendukung kesetaraan gender dan isu-isu terkait perempuan. Menurutnya, masalah kesetaraan gender menjadi salah satu isu global yang sampai saat ini terus diperjuangkan. Termasuk di Indonesia, yang melibatkan para tokoh-tokoh besar dan berdedikasi seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia, RA Kartini, dan Nyai Ahmad Dahlan.
“Tentunya Aisyiyah termasuk di dalamnya. Karena pada tahun 1917 waktu yang hampir sama dengan pergerakan yang terjadi di negara-negara maju saat itu, Aisyiyah saat itu berdiri untuk kemudian bergerak memperjuangkan eksistensi perempuan, khususnya dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi, dan sosial,” ujarnya.
Perjuangan itu bersambung sampai sekarang. Listyo menyebut, pemerintah terus memberikan ruang yang lebar bagi perempuan, tidak hanya kalangan laki-laki saja. Disebutkan banyak kalangan perempuan menjadi menteri, bahkan presiden sekalipun.
“Saya kira untuk Indonesia masalah kesetaraan gender kita bisa buktikan bahwa Indonesia memberikan ruang yang luar biasa, mungkin tidak semua negara memberikan ruang dan kesempatan itu. Kita berbangga bahwa kita sebagai warga negara, ruang itu dibuka seluas-luasnya,” katanya.
Tidak dinafikan, Polri saat ini juga memberikan ruang yang serupa. Listyo mengungkapkan, dengan diterbitkannya Perkap Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, meniscayakan kesempatan bagi kaum perempuan untuk menjadi polwan.
“Kami memberikan ruang seluas-luasnya untuk perempuan atau pun Polwan baik di bidang operasional atau pun staf. Saat ini kami memiliki enam Brigjen, dulu kami pernah punya Kapolda (dari perempuan). Harapan kita kalau memang kader-kadernya sudah dipersiapkan dengan baik, harapan kita Indonesia punya Kapolri perempuan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Listyo terus mendorong penanganan kekerasan yang terjadi dikalangan perempuan. “Harapannya bisa kita tangani betul-betul secara optimal,” katanya. Karenanya, Ia mengapresiasi penandatanganan MoU tersebut dalam upaya memberikan perlindungan bagi kaum perempuan dan anak.
““MoU kita tidak terbatas pada perlindungan hukum pada kekerasan tetapi juga kerjasama di bidang sosial kesehatan, bidang pendidikan, termasuk di bidang ekonomi terutama di sektor UMKM yang diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal,” tandasnya. (Cris)
