MAKASSAR, Suara Muhammadiyah — Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Four Points by Sheraton Makassar, Jumat, 13 Februari 2026.
Forum yang diikuti pimpinan wilayah dan daerah se-Indonesia ini membahas penguatan ekosistem pendidikan Muhammadiyah agar lebih unggul, sinergis, dan berkemajuan.
Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Irwan Akib, yang memaparkan strategi membangun sinergi antarlevel kepemimpinan dan sekolah.
Rakornas ini digelar untuk menyamakan visi, mengevaluasi kondisi sekolah, serta merumuskan langkah konkret pembinaan pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah secara nasional.
Dalam pemaparannya, Irwan Akib menilai kondisi sekolah Muhammadiyah sangat beragam. Ia menyebut ada sekolah yang sudah maju, berkembang stabil, hingga yang masih membutuhkan perhatian serius.
“Sekolah kita masih banyak yang sakit. Ada yang mungkin masih di ICU, ada yang di bangsal, ada yang rawat jalan,” ujar Irwan.
Ia menegaskan, perhatian utama seharusnya diberikan kepada sekolah yang kondisinya lemah.
Menurutnya, selama ini justru sekolah yang sudah sehat sering kali terlalu banyak diintervensi, sementara sekolah yang tertinggal kurang mendapat pendampingan optimal.
Secara tidak langsung, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu mengkritik pola pembinaan yang tidak tepat sasaran.
Ia mengatakan pembinaan harus proporsional agar sekolah yang lemah bisa naik tingkat, minimal dari “ICU” ke “rawat jalan” hingga akhirnya mandiri dan berkembang.
Lanjut Prof Irwan yang juga Eks Rektor Unismuh Makassar ini juga menyoroti pentingnya fleksibilitas pimpinan persyarikatan dalam mengelola pendidikan.
Menurut dia, jika pimpinan terlalu kaku dalam mengatur aspek teknis dan akademik, kepala sekolah akan kesulitan berinovasi.
“Kalau terlalu kaku kita melihat itu, itu akan membuat kepala sekolah tidak bisa berinovasi, tidak bisa melakukan tindakan-tindakan perbaikan,” katanya.
Ia mendorong agar pimpinan pusat, wilayah, hingga daerah membangun karakter kepemimpinan yang adaptif. Namun demikian, fleksibilitas tetap harus berjalan dalam koridor aturan organisasi.
Lebih lanjut, Irwan memaparkan pentingnya membangun sinergi antarunsur dalam persyarikatan. Ia mengibaratkan sistem pendidikan Muhammadiyah seperti kapal pinisi yang memiliki nakhoda, layar, dan kemudi dengan fungsi berbeda namun saling melengkapi.
Menurut dia, pusat tidak boleh mengambil seluruh peran, sementara wilayah dan daerah juga harus memahami posisinya. Sekolah sebagai “layar” harus diberi ruang berinisiatif agar menjadi cerminan kualitas pendidikan Muhammadiyah.
“Ngurus sekolah ini bukan persoalan atasan-bawahan, bukan persoalan kekuasaan, tetapi bagaimana kita bersama-sama membesarkan sekolah Muhammadiyah,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa mengelola sekolah Muhammadiyah merupakan bagian dari jihad dan komitmen dakwah. Karena itu, pengelolaan tidak bisa dilakukan secara paruh waktu atau sekadar formalitas administratif.
Secara tidak langsung, ia mengingatkan bahwa wajah dan martabat pendidikan Muhammadiyah tercermin pada kondisi sekolahnya. Jika sekolah tertata baik, unggul, dan bermutu, maka harkat organisasi ikut terangkat.
Rakornas ini menjadi momentum konsolidasi nasional untuk memperkuat kolaborasi antarlevel kepemimpinan, memperbaiki sekolah yang tertinggal, serta mendorong sekolah unggul agar terus berkembang.
Melalui sinergi yang solid, Muhammadiyah menargetkan terwujudnya sistem pendidikan dasar dan menengah yang berkemajuan dan berdaya saing di tingkat nasional. (*)
