BREBES, Suara Muhammadiyah – Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, K.H. Dr. Tafsir, M.Ag, menyampaikan pesan penting mengenai hubungan antara dakwah, kekuasaan, dan politik dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) LHKP PWM Jateng yang digelar di King Royal Hotel Brebes, Sabtu (7/12/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jateng ini menjadi wadah konsolidasi strategis kader Muhammadiyah dalam memperkuat peran persyarikatan di ranah kebijakan publik.
Dalam sambutannya, K.H. Tafsir menegaskan bahwa politik merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika kehidupan umat. Ia mengingatkan peserta Rakorwil agar tidak menyepelekan peran politik dalam memperjuangkan nilai-nilai keislaman dan kemaslahatan masyarakat.
“Apa pun peristiwanya, ujung-ujungnya politik. Maka jangan pernah meremehkan politik,” tegasnya di hadapan peserta.
Menurutnya, sikap mengabaikan kekuasaan maupun jabatan justru dapat melemahkan posisi dakwah. Dalam konteks sejarah, ia menjelaskan bahwa penyebaran Islam di Jawa sejak abad ke-14 tidak mungkin berlangsung masif tanpa pendekatan kepada para penguasa saat itu.
Ia menuturkan bahwa dakwah Islam di Pulau Jawa dimulai sekitar tahun 1400 Masehi, beriringan dengan pudarnya ajaran Mahayana dan Hinayana. Perubahan besar ini, menurutnya, menunjukkan bahwa pendekatan dakwah kala itu dilakukan secara struktural dan kultural sekaligus.
“Dakwah Islamisasi Jawa itu luar biasa mengakar, dan mungkin tidak ada tandingannya. Itu semua karena dakwah dimulai dari mendekati para penguasa dan kerajaan,” jelasnya.
K.H. Tafsir juga menyinggung ungkapan Jawa “sirno ilang kertaning bumi” yang menurutnya menjadi gambaran perubahan besar dalam sejarah masyarakat Jawa. Ia menilai bahwa ungkapan tersebut relevan dengan dinamika dakwah, kekuasaan, dan kebijakan publik masa kini.
Dalam konteks modern, ia menegaskan bahwa dakwah tidak mungkin berjalan optimal tanpa dukungan struktur kekuasaan. “Sekelas nabi pun dalam dakwah membutuhkan dukungan sulthon. Apalagi hanya sekelas ustaz,” ujarnya sembari menekankan pentingnya jabatan publik sebagai sarana memperjuangkan nilai keislaman.
Ketua PWM Jateng itu mengapresiasi kader-kader Muhammadiyah yang telah berkiprah di pemerintahan, baik di legislatif maupun eksekutif. Menurutnya, kehadiran kader di ruang-ruang strategis pemerintahan merupakan bagian dari kontribusi Muhammadiyah untuk membangun bangsa.
Ia juga menyoroti pentingnya peran peraturan perundang-undangan dalam mengarahkan kehidupan publik. Menurutnya, agama tidak memiliki daya paksa secara struktural, berbeda dengan undang-undang.
“Undang-undang itu bisa memaksa, sementara agama tidak bisa memaksa. Maka jika kita ingin nilai agama dipraktikkan secara luas, perjuangkanlah agar masuk ke undang-undang,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, K.H. Tafsir turut menyampaikan harapan khusus kepada Bupati Brebes agar memberikan dukungan yang lebih kuat terhadap gerakan dan amal usaha Muhammadiyah di daerah.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa Muhammadiyah melalui kepribadiannya senantiasa berkomitmen membantu pemerintah dan bekerja sama dengan berbagai golongan demi terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Menurutnya, kerja sama lintas sektor merupakan karakter Muhammadiyah sejak awal berdirinya hingga kini.
Rakorwil LHKP PWM Jateng 2025 ini diharapkan mampu memperkuat peran strategis kader Muhammadiyah dalam ranah kebijakan publik dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun nasional. (Saiev Dzaky)
