JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Jaringan Intelektual Berkemajuan (JIB) menggelar diskusi bertajuk “Raport Hubungan Internasional (HI) Indonesia: Membangun Teoritiasi HI dari Rumah” pada Sabtu, 5 September 2026 melalui program JIB TALKS di kanal JIB Post.
Acara ini menjadi ruang berbagi antara ilmuwan HI Indonesia tentang problematika kebijakan politik luar negeri Indonesia dan posisi Indonesia di dunia Internasional, khususnya menilai rapor pemerintahan Presiden Prabowo. Dari penggalian permasalahan ini, maka teoritisasi HI dari (rumah) Indonesia dapat lahir dan ditumbuhkan sebagai pembeda dengan karakter negara lainnya.
Musa Maliki selaku Host JIB TALKS kembali menggelar acara “Diskusi Akhir Tahun”. Label Forum “Diskusi Akhir Tahun” dipopulerkan oleh salah satu peserta diskusi, Ahmad Rizky Mardhatillah Umar. Label ini dimunculkan dalam artikel jurnal internasional prestisius kenamaan “Alternatives: Global, Local, Political”.
Dari Umar yang kini sedang Post Doctoral di Universitas Aberystwyth, Wales, label “Diskusi Akhir Tahun” menjadi penanda diskusi HI Indonesia walaupun acaranya tidak selalu diadakan pada periode akhir tahun. Forum ini juga diikuti oleh para ilmuwan HI Indonesia seperti Shofwan ABCD (UI), Muhammad Yusra (UNAND), Mohamad Rosyidin (UNDIP), Irine H. Gayatri (PRP-BRIN), Ratih Kabinawa (JFSEAP Tokyo), Radityo Dharmaputra (UNAIR), dan Randy W. Nandyatama (UGM).
Diskusi diawali dengan membeberkan sejumlah permasalahan kebijakan politik luar negeri Indonesia di politik internasional. Misalnya, soal isu blunder pernyataan Prabowo tentang joint statement Indonesia-Cina, keikutsertaan Indonesia di BRICS, Indonesia di BOP, kecenderungan Presiden Prabowo condong pro-Israel dan AS, isu blanket overflight AS, asap bakar hutan Sumatera dan Kalimantan yang merugikan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura sampai ke Filipina.
Dengan kata lain, begitu banyak permasalahan. Dan yang menjadi pertanyaan, adakah ‘pikiran’ dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia sebagai titik pembangunan teoritisasi HI Indonesia?
Shofwan yang juga didaulat sebagai Menteri Luar Negeri Kabinet Bayangan, memulai pemaparannya dengan langsung memberikan solusi bahwa apa yang seharusnya ada dalam (pikiran) kebijakan politik luar negeri Indonesia. Pertama, kebijakan yang jelas dan konsisten dilakukan pemimpin kita. Kedua, kelembagaan yang kuat yang dibungkus dengan framework teoritis yang terukur dengan konsultasi bersama ilmuwan HI Indonesia. Ketiga, bagaimana pembacaan ilmuwan HI Indonesia atas keduanya dalam berbagai macam tulisan-tulisan akademis.
Sedangkan Umar mengamati kebijakan Presiden Prabowo yang terlalu dekat dengan Barat. Sebagai salah seorang yang sudah berbilang tahun menetap Inggris, menurutnya terdapat kesan bahwa adanya penyerahan kedaulatan Indonesia kepada Amerika Serikat. Ketika Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris, sambungnya, ilmuan HI Inggris tampak kesulitan untuk memahami arah politik luar negeri Indonesia.
“Arah kebijakan politik luar negeri Indonesia tampak sulit dipahami oleh pandangan Inggris. Orang-orang Inggris menganggap Indonesia bukan bagian dari klub Barat dan bukan mitra strategis Inggris,” ungkapnya.
Menariknya dari Ratih yang lama berpindah-pindah sebagai konsultan di luar negeri menyatakan bahwa dalam pandangan banyak ilmuan HI dunia, politik luar negeri Indonesia tidak mempunyai nilai dan identitas yang cukup jelas. Jadi, lanjutnya, politik luar negeri bebas-aktif tidak teraktualisasi dengan benar dalam kenyataan praktik pergaulan dunia internasional.
“Politik luar negeri Indonesia bebas-aktif sebagai kambing hitam,” bebernya.
Berpijak pada konsep yang sama, bebas-aktif, Irine yang kerap melakukan riset dan publikasi karya bersama mitra luar negeri banyak mengajukan pertanyaan kritis dan bahkan sampai pada titik maksimal, yakni skeptis. Misalnya, ukuran keberhasilan kebijakan politik luar negeri kita apa? Ukurannya menurut siapa? Pengalamannya siapa untuk melakukan pengukuran itu? Apakah dengan semakin luas dan sering bergaul di dunia Internasional, kebijakan politik luar negeri Indonesia berhasil? Satu hal yang pasti, Irine menegaskan
“Politik luar negeri Indonesia bebas-aktif harus at home, yakni dirasakan di kehidupan warga Indonesia,” tegas Irine yang mendorong agar membangun teoritisasi HI harus untuk kebaikan warga Indonesia.
Sedangkan Randy memberikan tiga poin penting. Pertama, kebijakan politik luar negeri kita sangat tergantung pemimpinnya, sesuai dengan seleranya, yakni ideosinkretik. Kedua, kebijakan luar negeri yang pendek, transaksional, dan reaktif sedangkan para pengamat HI pun menggunakan perspektif jangka pendek dalam memahaminya sehingga reaktif juga. Ketiga, apresiasi kepedulian akademisi HI dalam proses teoritisasi HI Indonesia sebagai yang berkarakter. Hal itu terkait dengan publikasi di jurnal-jurnal kenamaan agar muncul pengakuan HI Indonesia di dunia internasional.
Adapun Yusra berpendapat bahwa ketidakjelasan arah politik luar negeri Indonesia di era kepemimpinan Prabowo berpangkal pada politik luar negeri yang ideosinkretik emosional. Kemudian ia mengemukakan pertanyaan dengan menyoroti istilah bebas-aktif atau dalam istilah lain disebut multi-alignment. Apakah bebas-aktif masih diperlukan?
“Seiring perubahan konteks, justru yang diperlukan saat ini ialah omni-alignment. Yaitu, mendekat ke siapa saja asal untung. Akan tetapi, faktanya justru tak ada arah,” tegas lulusan Sorbonne ini.
Senada dengan itu, Rosyidin menilai kebijakan luar negeri Indonesia sekarang ini tidak ada arah. Ketika berupaya menteorisasikan kebijakan yang tidak jelas ini, ia menyebut bahwa tidak ada teori terutama dari Barat yang pas untuk membaca kebijakan bebas-aktif Indonesia.
“Tidak ada teori Barat yang pas untuk membaca kebijakan bebas-aktif Indonesia ala Prabowo yang dinamai sebagai kebijakan ambivalensi. Misalnya, mengaku great power kok saat kunjungan di Korea Selatan mengaku middle power,” ujarnya.
Radityo, yang dikenal sebagai kritikus Rusia juga memberikan pandangan yang sama. Ia memperingatkan jangan sampai perumusan kebijakan dan proses teoritisasi HI dibuat semata-mata hanya untuk melayani kepentingan atau kemauan rezim laiknya yang terjadi di Rusia.
“Politik luar negeri Indonesia kacau balau. Oleh karena itulah kita ingin menawarkan value, identity yang jelas, doktrin yang jelas, merumuskan ulang bebas-aktif, dan memiliki institusi yang kuat.”
“Jangan-jangan Presiden Prabowo mengambil kebijakannya tanpa berpikir (sekenanya saja) karena tidak bisa dijelaskan secara rasional,” imbuh sosok yang baru lulus doktoral dari Tartu, Estonia ini.
Forum ini memperlihatkan Raport HI Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Teoritisasi at home perlu pendalaman tentang konsep keindonesiaan yang memang belum selesai atau masih diperdebatkan. Definisi at home perlu disesuaikan dengan konteks Indonesia yang beragam sehingga membuat proses teoritisasi HI Indonesia lebih autentik sekaligus tetap ada aspek share values, ide dan irisan di antara budaya yang berbeda-beda.
Hal yang perlu diwaspadai, jangan sampai ilmuwan HI Indonesia membuat teoritisasi HI at home hanya untuk menstempel kebijakan penguasa yang emosional dan tersteril dari lingkarannya sehingga tidak tahu caranya berbuat adil untuk kehidupan warganya.
