Rapor Kemerdekaan dari Rumah
Penulis: Tsani Itsna Ariyanti (Dosen ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Sekretaris Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan/ PSIPP)
Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR, Jumat, 14 Agustus 2026, terdengar seperti sebuah rapor pembangunan. Hampir dua jam Presiden memaparkan berbagai capaian pemerintah, mulai dari swasembada pangan dan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga pembangunan perumahan.
Presiden bahkan menyebut pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 663 hari pemerintahan.
Semua capaian itu tentu penting. Tetapi, setelah mendengarkan pidato tersebut, saya justru teringat pada satu ruang yang paling dekat dengan kehidupan rakyat yakni rumah.
Sebab pada akhirnya, pembangunan tidak hanya tentang berapa banyak program yang dibuat atau berapa besar anggaran yang dikeluarkan. Pembangunan seharusnya terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Apakah makanan bergizi benar-benar sampai kepada anak? Apakah perempuan semakin memiliki kesempatan untuk bekerja dan menentukan kehidupannya? Apakah keluarga miskin memiliki peluang keluar dari kemiskinan? Apakah rumah benar-benar menjadi tempat yang aman bagi perempuan dan anak?
Di situlah, menurut saya, rapor pembangunan seharusnya dibaca.
Anak dan Janji Kemerdekaan
Dalam pidatonya, Presiden cukup banyak berbicara tentang anak. MBG, pendidikan, Sekolah Rakyat, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan ditempatkan sebagai investasi bagi generasi masa depan.
Presiden juga menghadirkan kisah anak-anak penerima manfaat berbagai program pemerintah. Cara ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia tidak hanya dipahami sebagai angka, tetapi juga melalui kehidupan konkret anak-anak yang diharapkan memiliki masa depan lebih baik.
Pandangan tersebut penting. Sebab anak tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima program. Mereka adalah manusia yang sedang dibentuk kehidupannya hari ini untuk menentukan wajah Indonesia di masa depan.
Di sinilah saya teringat pada pemikiran Amartya Sen tentang capability. Dalam Development as Freedom (1999), Sen menjelaskan bahwa pembangunan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi atau bertambahnya pendapatan. Pembangunan semestinya memperluas kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga.
Karena itu, keberhasilan MBG tidak cukup hanya dihitung dari jumlah porsi makanan yang dibagikan. Kita perlu melihat apakah anak-anak menjadi lebih sehat, tumbuh lebih baik, dan memiliki kesempatan belajar yang lebih besar.
Begitu pula dengan pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak berhenti pada pembangunan sekolah atau pemberian beasiswa, tetapi pada apakah seorang anak terutama dari keluarga miskin memiliki peluang yang lebih besar untuk mengubah masa depannya.
Ketika Perempuan menjadi Wajah Pembangunan
Menariknya, perempuan juga hadir dalam pidato Presiden. Namun, kehadiran itu lebih banyak terlihat melalui peran mereka dalam ekonomi rakyat dan sebagai penerima manfaat berbagai program pemerintah. Presiden menyebut perempuan sebagai bagian dari kekuatan ekonomi masyarakat, sekaligus menceritakan kisah sejumlah perempuan yang menerima PKH, bantuan sembako, maupun program renovasi rumah. Ibu-ibu hamil juga disebut sebagai salah satu kelompok yang mendapat manfaat Makan Bergizi Gratis.
Perempuan hadir bukan sekadar sebagai kelompok dalam data, tetapi melalui nama dan kisah mereka. Ada Ibu Susana, buruh harian pengupas bawang; Ibu Margareta Roy; hingga Ibu Thelma Humena yang rumahnya direnovasi pemerintah.
Kisah-kisah tersebut membuat angka pembangunan menjadi lebih manusiawi. Di balik program ada seorang ibu yang menerima bantuan, sebuah keluarga yang rumahnya diperbaiki, atau seorang perempuan yang kehidupannya diharapkan menjadi sedikit lebih ringan.
Namun, ketika perempuan menjadi wajah pembangunan, penting pula melihat apakah mereka telah ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Pertanyaan ini penting karena perempuan bukan hanya penerima manfaat. Mereka juga memiliki kebutuhan, pengalaman, hambatan, dan pilihan yang berbeda dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
Perspektif gender mengajak kita melihat lebih jauh: apakah kebijakan yang dijalankan telah memperluas akses, kesempatan, keamanan, dan kemampuan perempuan untuk menentukan kehidupannya sendiri?
Data menunjukkan pekerjaan itu masih panjang. Berdasarkan data BPS, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan pada Agustus 2025 mencapai 56,63 persen, sementara laki-laki mencapai 84,40 persen. Artinya, meskipun perempuan semakin masuk ke dunia kerja, jaraknya dengan laki-laki masih cukup lebar.
Indeks Ketimpangan Gender Indonesia memang membaik. BPS mencatat angkanya turun menjadi 0,402 pada 2025. Namun, perbaikan angka tersebut tidak berarti seluruh persoalan ketimpangan telah selesai.
Karena itu, keberhasilan pembangunan bagi perempuan tidak cukup diukur dari berapa banyak perempuan menerima manfaat program. Kita juga perlu melihat apakah setelah program itu hadir, perempuan memiliki lebih banyak kesempatan, akses, kesempatan, daya tawar, dan pilihan dalam menentukan kehidupannya.
Rapor Pembangunan Diuji dari Rumah
Ada satu bagian pidato Presiden yang menurut saya menarik. Ketika menjelaskan program renovasi rumah, Presiden mengatakan bahwa rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan tempat keluarga bertumbuh.
Presiden juga menyebut rumah sebagai bagian dari ketenangan, martabat, dan masa depan. Kalimat ini justru memberikan kita ukuran yang lebih luas untuk membaca pembangunan.
Jika rumah adalah tempat keluarga berlindung, maka keberhasilan pembangunan perumahan tidak cukup dilihat dari berapa banyak rumah yang direnovasi. Kita juga perlu bertanya apakah rumah tersebut benar-benar menjadi ruang yang aman bagi perempuan dan anak?
Jika rumah adalah tempat anak belajar, maka kondisi ekonomi keluarga, kualitas pengasuhan, dan lingkungan tempat tinggal juga menjadi bagian dari investasi pendidikan.
Jika rumah adalah tempat keluarga bertumbuh, maka kebijakan sosial dan ekonomi semestinya membuat keluarga memiliki kemampuan lebih besar untuk menghadapi kesulitan.
Pada akhirnya, pembangunan akan selalu kembali kepada kehidupan manusia. Angka kemiskinan hadir dalam bentuk makanan yang tersedia atau tidak tersedia di meja makan. Angka partisipasi kerja perempuan hadir dalam kesempatan seorang ibu untuk bekerja. Program pendidikan hadir dalam kesempatan seorang anak untuk terus bersekolah. Program perumahan hadir dalam kualitas ruang tempat keluarga tinggal.
Di rumah, kebijakan negara bertemu dengan kehidupan rakyat.
Kemerdekaan untuk siapa?
Pada akhirnya, pembicaraan tentang pembangunan membawa kita kembali kepada pertanyaan tentang kemerdekaan.
Jauh sebelum Proklamasi, Mohammad Hatta telah menyuarakan gagasan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pidato pembelaannya di pengadilan Den Haag pada 1928 yang kemudian dikenal sebagai Indonesia Vrij atau Indonesia Merdeka.
Bagi para pendiri bangsa, kemerdekaan bukan semata-mata pergantian status dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan membawa cita-cita agar rakyat dapat menentukan nasibnya sendiri dan hidup dalam kehidupan yang lebih adil.
Cita-cita tersebut kemudian ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak semestinya berhenti pada banyaknya program yang berhasil dijalankan. Ia perlu dilihat dari perubahan kehidupan manusia. Apakah perempuan memiliki kesempatan yang lebih luas? Apakah anak tumbuh lebih sehat dan terlindungi? Apakah keluarga memiliki kehidupan yang lebih aman dan bermartabat?
Pada usia 81 tahun Indonesia merdeka, pertanyaan itu tetap penting. Sebab kemerdekaan bukan hanya tentang negara yang merdeka. Kemerdekaan juga harus terasa dalam kehidupan rakyat, termasuk di rumah, tempat keluarga menjalani sebagian besar kehidupannya.
