YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Di balik ambisi besar pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW), tersimpan risiko yang tidak kalah besar. Jika program ini tidak dikelola dengan tepat, Indonesia berpotensi menjadi pasar bagi teknologi surya Tiongkok, alih-alih menjadi pemain mandiri dalam transisi energi global.
Pandangan tersebut disampaikan oleh pakar ekonomi energi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Dessy Rachmawatie, M.Si.
“Jika ini gagal, kita hanya akan menjadi pasar bagi Tiongkok untuk mengekspor teknologi yang telah mereka kembangkan. Kita tidak memperoleh nilai tambah yang signifikan,” ujar Dessy pada Senin (6/4).
Menurut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMY ini, industri panel surya global saat ini masih didominasi oleh produk asal Tiongkok. Tanpa upaya serius dalam membangun industri komponen dalam negeri serta kebijakan yang mendorong transfer teknologi, peningkatan kapasitas PLTS justru berisiko memperdalam ketergantungan Indonesia terhadap impor.
Dessy membandingkan kondisi tersebut dengan strategi Tiongkok dalam mengembangkan energi terbarukan sejak awal tahun 2000-an. Alih-alih langsung menetapkan target kapasitas, pemerintah Tiongkok terlebih dahulu membangun ekosistem industri, mendorong inovasi perusahaan domestik, menyiapkan skema pembiayaan, serta mengembangkan kapasitas secara bertahap dan berkelanjutan.
“Tiongkok membangun sistemnya terlebih dahulu selama puluhan tahun. Hasilnya, mereka mampu mencapai ratusan gigawatt dan menguasai pasar teknologi surya global. Indonesia justru sebaliknya, menetapkan target angka terlebih dahulu, baru kemudian memikirkan sistemnya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa proyek 100 GW PLTS bukan sekadar program kelistrikan, melainkan memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi nasional. Program ini dapat membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, serta mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik konvensional.
Dessy mencontohkan hasil penelitiannya di Desa Kubu, Karangasem, Bali, yang baru menikmati akses listrik pada 2016 setelah melalui berbagai periode sejarah panjang.
“Potensinya sangat besar. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, kita hanya akan melihat peningkatan angka kapasitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Di tengah dinamika geopolitik global, Dessy menilai kebijakan ini justru dapat menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan jika diikuti dengan kesiapan sistem yang matang, bukan sekadar penetapan target.
“Ini bisa menjadi game changer, bahkan terobosan bersejarah. Namun risikonya juga besar jika tidak diikuti kesiapan infrastruktur, pembiayaan, serta pelibatan industri dalam negeri secara serius,” pungkasnya. (ID)
